DATAstudi Information

Home » Mutu » Kurikulum 2013 dan Profesionalisme Guru untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan

Kurikulum 2013 dan Profesionalisme Guru untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan

Tujuan umum pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No.20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, merupakan landasan bagi keseluruhan penyelenggaraan pendidikan yang harus menjadi pedoman dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan, dibutuhkan penjelasan, sosialisasi, dan internalisasi lebih lanjut kepada semua pemangku kepentingan agar pembangunan pendidikan nasional tidak menimbulkan kesan bahwa “setiap ganti menteri maka ganti pula kebijakan”, namun yang ada harusnya setiap kebijakan bisa menjamin terlaksananya  penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, meskipun memang perlu pengembangan melalui perbaikan secara terus menerus dalam pelaksanaanya. Hal ini hanya bisa dicapai jika dalam perencanaan kebijakan yang akan diambil tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang bisa mempengaruhinya, misalnya aspek budaya, ekonomi, pemerintahan, bahkan aspek sosial dan politik.

Gambaran Pendidikan Nasional

Pendidikan dipandang sebagai salah satu investasi yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejauh ini pembangunan  pendidikan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan bagi pembangunan nasional. Namun demikian kemajuan tersebut dirasakan belum optimal karena masih terdapat kesenjangan yang sangat menonjol utamanya jika dilihat dari aspek wilayah pedesaan dan perkotaan, Jawa dan luar jawa, atau wilayah barat dan timur Indonesia, adanya ketimpangan pemenuhan sarana dan prasarana, mahalnya biaya pendidikan, diskriminasi kesempatan mengenyam pendidikan yang masih mengkotak-kotakkan antara kaya dan miskin, maupun kualitas sumber daya manusia pendidikan sendiri. Dualisme penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Agama untuk Madrasah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Sekolah, belum lagi dengan rencana kebijakan privatisasi pendidikan yang dikhawatirkan akan mengarah ke kapitalisme pendidikan, sampai pada tingginya pengaruh politik dalam dunia pendidikan menjadi bumbu pelengkap kompleksnya permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Memang diakui bahwa semua itu sangat dipengaruhi oleh kondisi Negara kita dengan letak geografis yang begitu luas, budaya yang multikultural,  ketersediaan anggaran yang belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, politik, sosial budaya, system pemerintahan menjadi faktor penyebab kurang berkembangnya pendidikan kita. Untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks dibutuhkan   integrasi sejumlah pengetahuan dalam upaya mengatasi masalah-masalah sekaligus mencarikan solusi pemecahan masalah yang besifat multisektoral untuk meningkatkan keberhasilan yang sudah di capai dengan pendekatan transdisiplin.

Kurikulum sebagai Perbaikan Kualitas Pendidikan

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai mana diketahui, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam tahun pelajaran 2013/2014 akan segera memberlakukan kurikulum 2013, pemerintah perlu mendapatkan dukungan positif, dengan dilandasi pemikiran bahwa memang perubahan kurikulum sudah selayaknya dilakukan untuk merespons transformasi zaman dan kebutuhan abad ke-21 yang semakin kompleks. Berbagai respons dan sikap ini menandakan kepedulian dan rasa memiliki yang besar terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehangatan respons publik, terutama dari masyarakat pendidikan, merupakan prakondisi menggembirakan terhadap strategi pembangunan pendidikan nasional jangka panjang.

Sebaliknya, kecemasan dan keraguan yang melandasi berbagai sikap, mulai dari kritik tajam sampai penolakan, menunjukkan ketidakpercayaan bahwa Kurikulum 2013 merupakan solusi bagi berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Perspektif yang tepat mengenai fungsi, peran, dan konteks kurikulum akan membantu para pemangku kepentingan sistem pendidikan nasional (baik pendukung maupun pengkritik) bisa bekerja sama mencapai tujuan bersama bangsa ini melalui pembangunan pendidikan, sambil tetap menghormati ruang untuk bisa ”sepakat untuk berbeda dan sepakat untuk tidak sepakat”.

Sebagai acuan terlaksananya pendidikan nasional, kurikulum adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan proses pembelajaran. Namun sebaik apapun rancangan yang dimuat didalam kurikulum tidak akan memberikan dampak yang maksimal jika tidak didukung oleh kesiapan dan kemauan seluruh stakeholder yang ada di dunia pendidikan tersebut.

Peningkatan Profesionalisme Guru

Kualitas profesionalisme guru kita ibarat, Titian reot yang lemah, namun tidak ada pilihan lain harus dilewati. Untuk mengantarkan peserta didik pada tuntutan menyeberangi jurang dengan beban kompetensi yang harus dimilikinya hanya titian reot yang sudah lemah ini harapan mereka satu-satunya. Mengapa titian reot itu tidak pernah terpikirkan untuk diperbaiki, secara perlahan dan terus menerus agar menjadi jembatan yang kuat, sehingga bisa mengantarkan peserta didik sekaligus beban kompetensi yang harus ada padanya sampai pada tujuannya.

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Disisi lain mereka juga harus mematuhi kode etik profesi, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan memiliki organisasi profesi yang berbadan hokum.

Sangat ironis dengan kondisi guru kita di lapangan, banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, hal ini diperparah dengan tidak maksimalnya program pencerdasan guru, kurangnya dukungan pemerintah pusat dan daerah memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas profesionalisme guru melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukannya dikelas. Perhatian tersebut juga tidak terfokus pada peningkatan profesionalisme guru di daerah perkotaan tetapi guru didaerah terpencil perlu mendapat sentuhan. Jika profesionalisme guru benar-benar telah terwujud maka apapun kurikulum yang akan diberlakukan maka guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan bisa menghadapi tantangan dan tuntutan sesuai dengan kewajibannya. Profesionalisme guru harus didukung dengan kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi guru profesional. Untuk itu Lembaga Pendidikan yang memproduk guru professional diharapkan bekerja sinergis dan saling mengisi dengan lembaga terkait lainnya, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari solusi permasalahan tentang kualitas kualitas profesionalisme guru.

Akhirnya, tuntutan profesionalisme guru harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang layak sebagai penghargaan bagi usaha dan kerja keras mereka dalam meningkatkan kinerja. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan sertifikasi melalui portofolio, PLPG, atau pendidikan profesi guru, perlu ditinjau kembali, tujuannya adalah untuk mengurangi praktek-prakterk curang dalam pelaksanaannya  apa lagi jika kebijakan tersebut ditujukan untuk menghambat pemberian kesejahteraan dengan alasan kurangnya dana dalam merealisasikan kesejahteraan. Hal ini akan sangat mencederai niat guru dalam mencerdaskan anak bangsa.

Kesimpulan

Kebijakan pendidikan yang diputuskan oleh pemerintah seharusnya bisa menjamin terlaksananya  penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan yang akan diambil tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang bisa mempengaruhinya, misalnya aspek budaya, ekonomi, pemerintahan, bahkan aspek sosial dan politik. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan transdisiplin dalam mengurai permasalahan sekaligus mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Perubahan kurikulum memang perlu dilakukan jika pendidikan akan berubah kea rah yang lebih baik, Namun sebaik apapun rancangan yang dibuat dalam perubahan sebuah kurikulum tidak akan memberikan dampak yang maksimal jika tidak didukung oleh kesiapan dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik dari seluruh stakeholder yang ada di dunia pendidikan, termasuk peningkatan profesionalisme guru.

Peningkatan profesionalisme guru harus dibarengi dengan kebijakan peninmgkatan kesejahteraan guru, tenbtu saja dengan berbagai kajian-kajian yang muaranya bukan malah menjadikan guru sebagai eksploitasi kebijakan, melainkan sebagai reward untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang telah dilakukannya.

Kurikulum 2013 dan Profesionalisme Guru
untuk Perbaikan Kualitas Pendidikan
Oleh: Zulrahmat

Sumber: http://www.academia.edu


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: