DATAstudi Information

Home » Adat » Rekonstruksi Pemerintahan Madinah Masa Nabi SAW dan Upaya Penerapannya di Indonesia

Rekonstruksi Pemerintahan Madinah Masa Nabi SAW dan Upaya Penerapannya di Indonesia

Oleh: MURSYID BASRI

Diskursus tentang konstruksi sistem Pemerintahan Islam yang lahir dari konsep politik Islam, pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang terfokus pada religi politik yang bermacam-macam. Misalnya religi politik tentang Imamah dan Kekhilafahan. Bahkan secara konseptual Sistem Pemerintahan Islam sendiri masih menjadi sumber perselisihan di kalangan umat Islam. Dalam perdebatan itu, madinah selalu menjadi rujukan atau sumber inspirasi tentang konstruk politik Islam.

Madinah menjadi rujukan historis karena merupakan salah satu kota kebanggaan umat Islam yang diakui sampai hari ini. Sebab, dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad Saw. Madinahlah salah satu kota yang dipilih Nabi Saw. untuk menetap dan dianggap strategis untuk melakukan syi’ar Islam setelah Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sinilah Nabi Saw. membangun satu tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, saling menghargai serta toleransi antara satu dengan lainnya.

Dalam pada itu, Madinah sebagai kota pertama terbentuknya Sistem Pemerintahan Islam yang secara teori maupun praktik, Nabilah yang menjadi pelaku utama dan orang pertama yang menempati posisi unik, yakni sebagai Pemimpin Pemerintahan dan sebagai sumber spiritual undang-undang Ketuhanan. Nabi juga adalah Pemimpin Pemerintahan Islam pertama. Kerangka kerja Pemerintahan dimaksud terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan, “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.

Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah Badan Pemerintaha di dunia Islam. Menurut Piagam tersebut, konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis. Piagam itulah yang menyuguhkan landasan atau prinsip saling menghargai dan membangun sikap toleransi antara orang-orang Islam dan orang-orang yang mengikuti, bergabung dengan dan berjuang bersama mereka. “Mereka yang dimaksud dalam Piagam itu adalah masyarakat Yahudi Madinah”.

Konstitusi itu juga mengikat orang-orang Islam dan seluruh warga yang tinggal di Madinah tergabung dalam satu masyarakat yang secara fisik maupun politis berbeda dengan kelompok lain. Tidak ada pengertian lain mengenai siapa yang harus memegang tampuk Pimpinan dalam konfederasi semacam itu. Bahkan secara tegas konstitusi itu menyebutkan bahwa Allah dan Nabi Saw. menjadi hakim terakhir  serta sumber segenap Kekuasaan dan kekuatan atau wewenang.

Sejak hijrah ke Madinah (622 M) sampai saat wafat (6 Juni 632), Nabi Saw. berperan sebagai pemimpin yang tidak bisa dipungkiri lagi (Unquestionable Leader). Sebagai Rasul, beliau  menetapkan prinsip-prinsip Islam, memimpin shalat dan menyampaikan berbagai khutbah. Dan sebagai negarawan, beliau mengutus utusan keluar negeri, membentuk angkatan perang dan membagikan harta rampasan perang. Pada saat peristiwa wafatnya Nabi Saw. yang tidak terduga itu, menyebabkan larutnya masyarakat dalam ketidakpastian tentang krisis penggantinya. Semasa hidup beliau tidak mengeluarkan wasiat tentang siapa yang berhak menggantikannya sebagai pemimpin pemerintahan.

Dari sinilah awal mulanya permasalahan yang menjadi pemicu lahirnya polemik dan perdebatan sengit yang berkepanjangan tentang siapa yang pantas dan apa syarat-syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan sampai sekarang, konsep pemerintahan yang dibangun Nabi Saw. masih menjadi bahan perdebatan apabila melihat realitas zaman yang makin temporal ini. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah sistem pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Saw. telah menjadi satu keharusan bagi umat Islam? Dan apakah ada konsep secara terperinci tentang pemerintahan Islam dari setiap teks yang merupakan pernyataan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw.? Pernyataan-pernyataan sejarah (historist) tentang konsep pemerintahan Islam tentu belum menjadi aksioma bagi umat Islam, tetapi itu bisa menjadi hipotesis atas setiap pertanyaan tersebut.

Deskripsi tentang perjalanan pemerintahan Islam Madinah yang dibangun Nabi Saw. mengingatkan kepada umat Islam untuk melihat kembali realitas pemerintahan yang ada di Indonesia. Sampai saat ini Negara Indonesia dikenal sebagai negara, yang diklaim oleh para  pengamat adalah memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Tetapi di satu sisi perlu diketahui, dari hasil pembacaan realitas perjalanan pemerintahan Negara Indonesia selama 58 tahun  kemerdekaannya, sesungguhnya belum mendapat prestasi besar di hadapan publiknya dan dunia Internasional dalam menegakkan keadilan, dimana keadilan adalah indikator utama adanya demokrasitisasi dalam sebuah Negara. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, terbalik menjadi penindas hak-hak rakyat. Supremasi hukum yang semestinya menjadi tata aturan yang melindungi dan membela harkat dan martabat bangsa, ternyata dijadikan alat politik untuk melindungi kekuasaan.

Dari keterangan ini, rakyat sudah saatnya berpikir untuk mencari solusi sebagai langkah penyelesaian. Apakah  umat Islam harus kembali melihat konstruk pemerintahan Madinah sebagai acuan secara terminologis untuk membangun sistem pemerintahan baru? Pertanyaan ini bisa mendapat jawaban memungkinkan dengan argumentasi yang mendasar.

Argumentasi yang mendasar tentu dibangun dengan pendekatan historisitas. Sejak Indonesia menperoleh kemerdekaannya yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para petinggi atau pemimin bangsa saat itu berusaha merumuskan sebuah kerangka kerja konstitusi pemerintahan yang kemudian dinamakan “Piagam Jakarta”. Piagam tersebut secara legal ditandatangani oleh sembilan pimpinan yang dianggap  representatif mewakili bangsa Indonesia, baik dari politisi maupun  agamawan. Dan penandatangan Piagam ini diterima dengan suara bulat oleh Badan Penyidik Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonresia (BPUPKI), juga merupakan rumusan kompromis (gentelment agreement) antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Namun ironisnya pada tanggal 18 Agustus 1945 perumusan kompromis itu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dari kalimat yang menegaskan, “dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan kalimat, “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa”.

Dari keterangan panjang sejarah bangsa Indonesia ini, dapat diketahui ternyata umat Islam dahulu telah menanamkan dan memperkenalkan sebuah konstitusi pemerintahan yang islami. Maka dari itu tidak ada salahnya umat Islam sekarang bisa menjadikan dasar pemikiran untuk berupaya membangun satu sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islam yang berkeadilan dan berkeadaban.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: