DATAstudi Information

Home » Budaya » Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan serta Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan serta Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Memang benar, bahwa setiap negara bangsa di dunia memiliki kondisi khusus dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang bagaimanapun, tentu saja berepengaruh dalam pelaksanaan HAM. Tetapi, tidak berarti dengan adanya kondisi yang bersifat khusus ini, prinsip-prinsip mendasar HAM yang universal itu dapat dikaburkan apalagi diingkari. Sebab, universalitas HAM tidak identik dengan “penyeragaman”.

(Adnan Buyung Nasution dalam Instrumen Pokok Hak-Hak Asasi Manusia YOI, 2001. Jakarta).


I.       Konflik HAM dan Ekonomi

Ratifikasi kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob) oleh pemerintah pada tahun 2005, telah menandai babak baru wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Meski boleh dibilang terlambat, namun ini merupakan suatu kemajuan yang patut untuk di apresiasi. Dengan diratifikasinya kovenan tersebut, negara ini memiliki kewajiban untuk menegakan hak-hak ekosob dalam kehidupan warganya.

Perlindungan dan penegakan hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya merupakan pencapaian peradaban manusia yang luar biasa disamping hak-hak sipil dan politik. Hal ini dikarenakan, perlindungan hak-hak asasi manusia meniscayakan seseorang untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya; yang dicirikan oleh kehidupan yang terhormat, bebas dan tidak diliputi oleh ketakutan. Perlindungan HAM merupakan “barang” baru (penemuan manusia modern) yang belum pernah terpikirkan oleh generasi manusia sebelumnya.


Ditengah gejolak kehidupan global yang tidak menentu seperti sekarang, penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya memang bukan perkara mudah. Ada berbagai tekanan kepentingan serta banyak rintangan yang harus dihadapi. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi penyebab utama terabaikannya perlindungan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bagi Indonesia sendiri, masalah ekonomi adalah rintangan yang cukup berat dalam menjalankan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasca krisis moneter yang menimpa bangsa ini sepuluh tahun yang lalu, perekonomian Indonesia tidak menunjukan perbaikan yang signifikan. Ini berbeda dengan beberapa negara tetangga yang cepat pulih dari krisis yang mereka alami. Pulihnya perekonomian di negara ini berjalan sangat lambat dan terkadang diliputi oleh kekisruhan politik yang meresahkan warga masyarakat. Berangkat dari fakta diatas, kita bisa mengetahui kemana prioritas kerja pemerintah di arahkan? Pemerintah dalam hal ini, lebih terfokus pada: bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semuanya itu “ditafsirkan” dengan mengejar pertumbuhan ekonomi[1].

Disini, kata pertumbuhan ekonomi seolah menjadi kata yang “sakral”. Memang tidak ada yang salah dengan teori mengejar pertumbuhan ekonomi ini. Karena secara teoritis, negara yang ekonominya tumbuh, menandakan bahwa negara tersebut sehat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi bukan jawaban segala-galanya. Kita patut melayangkan sejumlah kritikan atas kebijakan pemerintah yang terlalu “market oriented” ini.

Perbaikan ekonomi dengan mengejar pertumbuhan bisa ditelusuri asal-usulnya pada kebijakan ekonomi pasar yang sekarang begitu digandrungi dimana-mana; Indonesia dalam hal ini tidak ketinggalan. Banyak para ekonom yang menganjurkan resep ekonomi pasar pada pemerintah dan para pengambil kebijakan. Sistem ekonomi pasar di Indonesia mulai naik daun ketika IMF memaksakan sejumlah resepnya yang tertuang dalam Structure adjustment Programe (SAP)[2]. Meski sekarang Indonesia telah lepas dari IMF, namun warisan resep yang ditawarkan IMF telah mengakar dengan diterbitkannya berbagai jenis peraturan yang mengikuti saran lembaga keuangan dunia tersebut.

Menurut Yanuar Nugroho, resep ekonomi pasar yang banyak ditawarkan asing tersebut telah mengeliminasi hak-hak warga masyarakat yang paling mendasar[3]. Layanan dasar (essential services) seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan dengan penghidupan yang layak yang semua itu memenuhi hak-hak dasar warga, kini tergerus oleh pasar demi kepentingan bisnis semata. Padahal, layanan dasar merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang harus dilindungi. Layanan kesehatan dimana seharusnya negara mampu memberikan pelayan yang optimal, murah dan terjangkau kini telah banyak dikomersialisasi dengan banyaknya keterlibatan swasta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Hal ini mengakibatkan layanan kesehatan susah diakses oleh publik secara luas[4]. Aspek lain yang turut menjadi sasaran liberalisasi adalah bidang ketenagakerjaan. Penerapan praktek outsourcing yang dilakukan banyak perusahaan dinilai telah meminggirkan hak-hak pekerja yang paling esensial. Layanan kesehatan dan bidang ketenagakerjaan hanya dua contoh saja untuk menyebutkan bagaimana destruktifnya kebijakan liberalisasi pasar yang dijalankan oleh negara dalam melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Belakangan, debat diseputar dunia pedidikan terdengar cukup nyaring. Rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) banyak menuai protes. Kebijakan komersialisasi pendidikan ini tidak lepas kaitannya dengan liberalisasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh setiap warga negara dengan murah kini tidak ada bedanya dengan komoditas dagangan yang bisa diperjual belikan.

II.      Mengulang Debat Lama

Berbicara seputar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, berarti kita memperbincangkan bagaimana terciptanya kehidupan manusia yang terhormat, bermartabat, bebas dan jauh dari rasa takut. Kehidupan demikian tidak akan terwujud jika hak-hak seseorang dibidang: pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan keluarga, kesehatan, pendidikan tidak terjaga dan terlindungi dengan baik. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang berwenang menjaga dan melindungi hak-hak tersebut? Jawabannya bisa bermacam-macam tergantung dari visi ideologis seseorang. Namun semuanya sepakat bahwa negara memiliki peran yang dominan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara dibentuk dengan mandat kedaulatan dari rakyat untuk mensejahterakan mereka.

Perdebatan seputar peranan negara ini merupakan perdebatan klasik yang mungkin membutuhkan pembahasan tersendiri. Namun secara ringkas, perdebatan ini telah melahirkan dua aliran pemikiran yang dominan. Aliran Pertama berpendapat bahwa negara harus turut campur dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.  Negara harus terlibat aktif dalam mewujudkan berbagai layanan kehidupan masyarakat melalui berbagai perencanaan yang terpusat. Pada faktanya, Representasi sempurna dari negara demikian hanya dipraktekan oleh negara-negara komunis. Setelah ambruknya blok komunis, ada banyak varian dari negara-negara yang semi sosialistik yang masih bertahan dengan konsep ini. Kegagalan komunisme memaksa negara-negara yang berkiblat padanya untuk merubah kebijakan sosialistik dengan menambah elemen pasar pada perekonomian mereka.

Aliran kedua justru berpendapat sebaliknya, negara harus berperan seminimal mungkin dalam kehidupan warga. Ideologi yang sering disebut sebagai Kapitalisme-liberalisme ini percaya bahwa pasarlah (dan bukan negara) yang akan mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat. Pasar dengan tangan ghaibnya (invisible hand) akan menggiring warga pada kemakmuran. Negara tidak berhak turut campur dalam menyediakan berbagai layanan untuk warga. Belakangan, ideologi yang banyak menimbulkan kecaman ini sering disebut sebagai Neoliberalisme. Neoliberalisme telah menggantikan bentuk lama dari liberalisme klasik. Proses globalisasi yang sekarang terjadi telah memuluskan jalan bagi ideologi neoliberal ini untuk berkuasa; dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) sebagai instrumennya[5].

Secara teoritis, konstitusi bangsa kita sebenarnya lebih condong pada paham yang pertama. Hal ini terlihat jelas dalam pandangan hidup bangsa yang lebih menekankan aspek “keadilan sosial” (Social Justice) ketimbang “kebebasan individual” (Individual Freedom). Namun pada tataran praktek, banyak aspek kebijakan negara yang cenderung pada paham liberalisme. Disini, ratifikasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi ambigu karena bertabrakan dengan ratifikasi peraturan WTO. Disatu sisi negara dituntut untuk memenuhi kebutuhan warganya, tetapi disisi lain negara harus tunduk pada berbagai perjanjian perdagangan dengan melakukan berbagai deregulasi, liberalisasi dan privatisasi pada berbagai layanan dasar warga. Sehingga, hal tersebut memunculkan anekdot bahwa: warga masyarakat boleh memiliki “Hak”, namun negara “tidak wajib” memenuhinya[6].

III.    Hak-Hak Ekosob dan Kaitannya Dengan Hak-Hak Sipil dan Politik

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk kedalam hak asasi universal manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini, Universal Declaration of Humane Right (UDHR) tidak membeda-bedakan antara hak-hak ekosob dengan hak-hak sipil dan politik[7]. Namun demikian, hak-hak sipil dan politik jauh lebih mengemuka ketimbang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga ada kecenderungan bahwa hak asasi manusia itu identik dengan hak-hak sipil dan politik saja. Ini merupakan pengaruh paham liberal yang sangat dominan dalam konsep HAM. Pemahaman liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan individual memang sangat mengagungkan kebebasan sipil dan politis.

Namun perlu untuk diingatkan bahwa hak asasi manusia bersifat interdependen (antara satu dengan yang lain saling tergantung). Hak-hak sipil dan politik harus disokong oleh hak-hak dibidang ekosob, begitu juga sebaliknya[8]. Sebagai contoh, ketika kita menuntut kebebasan berbicara, berkeyakinan, atau berserikat dan berkumpul, tentunya hal itu juga harus ditopang oleh kesejahteraan : memiliki pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik atau lingkungan yang sehat. Apa gunanya memiliki kebebasan politis jika masih harus berjuang untuk tidak kelaparan? Apa gunanya menuntut kebebasan berbicara tapi akses pada pendidikan yang baik, yang dapat mencerdaskan masih sulit untuk didapat. Begitupun sebaliknya, ketika kita menghendaki kondisi kerja yang adil dan aman bagi pekerja, atau standar kehidupan yang memadai pada masyarakat, maka aspirasi demikian hanya bisa disampaikan jika ada kebebasan sipil berupa kebebasan untuk berpendapat. Pendeknya hak-hak ekonomi, sosial dan politik tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain.

IV.     Tanggung Jawab Siapa?

Penegakan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya patut menjadi concern semua warga masyarakat. Dengan mengetahui kondisi bangsa yang demikian, maka, sangat tidak mungkin untuk bergantung sepenuhnya pada inisiatif pemerintah dalam menegakan dan melindungi hak-hak tersebut. Peran masyarakat luas dalam hal ini patut untuk dilibatkan.

Sebagai bangsa yang demokratis, optimalisasi peranan masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dalam melindungi dan menjaga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat): LSM, kelompok keagamaan atau masyarakat kampus dapat menjadi pionir gerakan. Kelompok-kelompok tersebut diatas dapat berperan aktif dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan atau proses legislasi di parlemen.

Peran para legislator dan pengambil kebijakan merupakan peran yang sangat sentral. Oleh karena itu, mempengaruhi mereka harus menjadi prioritas pertama dan utama dalam gerakan masyarakat sipil yang ingin menegakan dan melindungi hak-hak ekosob. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan proses legal berupa lobi-lobi politik dan audiensi. Aspek lain yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan media (baik cetak maupun elektronik), dengan membuat berbagai opini yang menjurus pada pentingnya penegakan hak-hak ekosob. Dibeberapa negara maju, media memiliki peranan besar dalam mempengaruhi setiap proses pembuatan kebijakan publik.

Hanya saja, hambatan ekonomi, seperti yang saya bahas diatas, akan menjadi batu sandungan paling besar. Masyarakat sipil bukanlah pemain tunggal dalam hal mempengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks ekonomi dan kemiskinan yang sekarang kita hadapi, masyarakat sipil juga harus berhadapan dengan “kaum pemodal” yang sama-sama mempunyai kepentingan dengan para decision maker . Benturan kepentingan antara kuasa modal dan kepentingan rakyat tidak bisa dihindarkan. Disini kita butuh pada gerakan sipil yang tangguh dan tidak mudah patah arang dalam menghadapi benturan tersebut.

Peran sentral dalam mendidik gerakan masyarakat sipil yang tangguh ini jatuh pada para aktifis yang bergerak di LSM dan para akademisi (Mahasiswa). Keduanya merupakan benteng pertahanan, yang diharapkan mampu memasok amunisi pengetahuan tentang pentingnya menegakan dan melindungi hak-hak ekosob. Peran tersebut bisa merupakan peran ganda: pertama bagaimana merumuskan kebijakan yang pro dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya?, kedua adalah bagaimana membuat grand strategy agar rumusan tersebut bisa teraplikasikan; baik itu dengan cara menggalang partisipasi warga atau bisa juga dengan cara mempengaruhi opini publik.

V.      Penutup

Sejatinya, perjuangan untuk menegakan dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya memang sangat membutuhkan kesabaran ekstra. Hasilnya belum tentu bisa dinikmati dalam waktu yang sekejap. Negara yang concern dengan hak-hak warganya merupakan hasil evolusi yang cukup lama. Apa yang terjadi di wilayah eropa (khususnya negara-negara skandinavia) dengan negara kesejahteraannya (welfare state) adalah hasil dari pergulatan yang panjang antara hak-hak individu, negara, ekonomi dan masyarakat.

Hak-hak asasi manusia yang universal itu merupakan hasil proses pengalaman panjang bangsa-bangsa barat. Indonesia yang tidak memiliki tradisi perlindungan hak asasi manusia, mungkin membutuhkan waktu lebih lama lagi. Namun kita harus optimis bahwa perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut tetap bisa applicable di negeri ini, mengingat karakternya yang universal. Tanpa kegigihan dalam memperjuangkan hak-hak tersebut, maka, “kontrak sosial” yang kita lakukan dengan negara niscaya sia-sia. Karena, negara dibentuk untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan warganya.

 


 

[1]. Mansour Faqih, Bebas dari Neoliberalisme, Cet 1, (Yogyakarta, Insist Press, 2003).

[2]. Kapitalisme sebenarnya telah diterapkan di Indonesia sejak era ORBA. Akan tetapi, ini adalah model yang mengacu pada teori Keynesian, dimana negaralah yang menjadi aktor utama. Ketika model state led-depelovement ini mengalami kegagalan, banyak resep yang ditawarkan IMF langsung menjurus pada model ekonomi neoliberal. Ibid

[3]. Yanuar Nugroho, Privatisasi Layanan-Layanan Dasar—Ketika Hidup di Perdagangkan, dalam Jurnal Hukum Jentera, (Jakarta, 2003, PSHK)

[4]. Ibid.

[5]. Mansour Faqih, Bebas dari Neoliberalisme, Cet 1, (Yogyakarta, Insist Press, 2003).

[6]. Contoh beberapa produk hukum yang dipengaruhi oleh “Neoliberalisme” adalah: UU pengairan No. 11/ 1974, UU kehutanan No. 41/ 1999, UU kesehatan No. 23/ 1992, UU perlindungan Varietas tanaman No. 29/ 2000, dan masih banyak lagi. Semua peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kepentingan pasar, menarik investor dan penanam modal asing. Ibid.

[7]. Mc chesney, Alan, Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, cet 1, (Yogyakarta, Insist Press, 2003)

[8]. Ibid.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: