DATAstudi Information

Home » Agama » Membangun Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren

Membangun Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren

Seberapa Seriuskah Persoalan Gender di Indonesia?

Sekarang ini sering muncul anggapan bahwa emansipasi wanita sudah tercapai sehingga mempersoalkan gender dianggap sebagai  proyek yang mengada-ada dan hanya ingin merusak tatanan yang sudah mapan. Manakala perempuan sudah bisa menjadi astronot, pilot, dokter, insinyur, bahkan wapres maka kesetaraan dianggap sudah diraih, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan kesetaraan.  Beberapa kaum feminis yang setia memperjuangkan keadilan gender mendapat cap kacung ideologi barat dan dianggap tak lebih terhormat dari pemberontak jalanan.

Padahal jika kita tilik lebih jauh, bahkan di tempat yang paling dekat dengan kita (rumah tangga atau domestik) berbagai bentuk ketimpangan gender masih marak, demikian pula di wilayah publik. Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda.

Sesungguhnya ketimpangan gender tidak senantiasa merugikan kaum perempuan. Banyak kaum laki-laki yang ikut menderita karena ketimpangan gender, misalnya saja laki-laki yang tidak mampu menjadi penopang ekonomi keluarga, kemudian dicap telah gagal menjadi laki-laki;  laki-laki yang karena enersi feminin-nya lebih kental kemudian lebih tertarik kepada dunia domestik dianggap sebagai ‘ayam sayur’ atau ‘impotent’;  laki-laki yang tidak terbiasa berpartisipasi atau sharing tugas-tugas rumah tangga  menjadi hopeless ketika isterinya harus pergi walau sejenak; laki-laki stres menahan sekuat tenaga untuk tidak mengangis/mengekspresikan emosinya karena takut dicap ‘perempuan’. Namun memang pada kenyataannya kaum perempuan lebih banyak mengalami kerugian atau penindasan dalam struktur budaya patrarki ini.

Bahwa perempuan mengalami penganiayaan tercermin dari data-data sebagai berikut: Dua LSM terkemuka di Indonesia mengaku menerima pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahun. Salah satunya bahkan menyatakan menerima 71,9 persen KDRT dari seluruh kasus yang ditanganinya. Menteri negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan 11,4 persen dari 217 penduduk /24 juta mengalami KDRT, dan penelitian Rifka Annisa menyimpulkan satu dari empat perempuan memiliki pengalaman kekerasan fisik/seksual dari pasangannya. Di seluruh dunia sekitar 1500 perempuan dibunuh oleh suami atau pacarnya setiap tahun. BBC 1989 melaporkan 100.000 perempuan dirawat karena kekerasan domestik setiap tahun di Inggris. KDRT menjadi fenomena gunung es, yang dari permukaan nampaknya kecil, namun sangat besar dan kuat di baliknya.

Hampir setiap hari kita membaca berita perkosaan terhadap perempuan. Media Indonesia bahkan menganggap berita perkosaan bukan lagi merupakan berita yang dianggap ‘news’ dan perlu senantiasa diberitakan karena telah terlalu biasa. Sayangnya pada saat yang sama masyarakat juga cenderung menyalahkan perempuan korban perkosaan misalnya karena telah memakai rok mini, keluar malam, berada di tempat sepi, suka sama suka dsb.

Pelecehan seksual berupa siulan, colekan, omong jorok, komentar iseng  terhadap perempuan terjadi hampir setiap hari di tempat umum atau kantor. Di media massa pelecehan seksual semakin marak: perempuan atau lebih spesifik lagi tubuh perempuan dijadikan aksesoris atau alat jaja media, tidak hanya di tabloid atau koran kuning tapi juga di koran atau media elektronik terhormat. Iklan-iklan dan film-film erotis juga telah melecehkan perempuan secara signifikan. Sayangnya perangkat hukum tidak terlampau membantu perempuan dalam hal ini. Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa hukum itu seksis. Misalnya saja pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ini berarti marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga yang sering terjadi tidak bisa diadili. Pasal 286 dan 287/8 KUHP juga menyiratkan bahwa perkosaan terhadap perempuan di bawah umur (anak-anak) mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada perkosaan terhadap wanita dewasa dalam keadaan pingsan/tak berdaya, padahal akibatnya tentunya jauh berbeda. Inilah yang kemungkinan mendorong maraknya perkosaan terhadap gadis di bawah umur.

Demikian juga dengan upaya pembuktian kasus perkosaan yang memang sulit dilakukan karena menuntut hadirnya saksi dan visum yang mebuktikan adanya tanda-tanda perkosaan semacam luka-luka, penetrasi alat kelamin pemerkosa, air mani dsb.  yang biasanya telah hilang. Hal yang ikut mengganjal upaya peradilan terhadap kasus perkosaan adalah budaya hukum yang masih cenderung menyelesaikan dengan jalan damai karena alasan aib dan bertele-tele atau sulitnya upaya pembuktian baik dari pihak keluarga maupun aparat hukum.

‘Perbudakan’ terselubung sebetulnya masih terjadi di Indonesia. Pembantu rumah tangga (kebanyakan perempuan) digaji sangat minim (jauh lebih minim dari sopir rumah tangga yang berkuafikasi sama)  dan tidak memiliki perlindungan dari kebijakan negara. Bila ditilik lebih jauh sebetulnya kebutuhan akan pembantu rumah tangga  muncul disebabkan oleh kurang adilnya pembagian kerja di sektor domestik antara suami, isteri dan anggota keluarga yang lain. Pada umumnya beban domestik menumpuk pada isteri/ibu RT sehingga ketika isteri harus aktif di luar rumah beban kerja harus dilimpahkan kepada pembantu. Pada keluarga dengan tingkatan ekonomi yang lebih rendah perempuan pekerja pada umumnya harus menerima beban berganda-ganda, baik sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, pengurus rumah tangga, pelayan suami. Sayangnya pekerjaan rumah tangga yang amat berat itu kadang tidak mendapat apresiasi yang sepantasnya.

Poros ketimpangan  gender yang lain adalah tersumbatnya advokasi hak reproduksi perempuan. Hak perempuan untuk menentukan jumlah anak  sesuai dengan kemampuannya kadang terhambat kuatnya struktur patriarki yang kurang mendengarkan suara perempuan di dalam rumah. Kehamilan belum dilihat sebagai tugas bersama antara ayah dan ibu, sehingga wanita hamil kurang mendapatkan bantuan yang semestinya dari pihak laki-laki atau tempat bekerja. Demikian pula ibu menyusui. Di samping itu pembangunan sering memojokkan perempuan sebagai target utama pemakaian alat kontrasepsi, sering dengan perhatian yang kurang cermat akan akibat-akibat sampingan dari alat kontrasepsi yang digunakannya.  Malasnya penggunaan alat kontrasepsi (kondom) oleh laki-laki juga berakibat fatal bagi para isteri yang pasangannya suka berganti partner seks. Pada kenyataannya penderita HIV/AIDS sebagian terbesar adalah perempuan ‘tak berdosa’ yang menerima akibat buruk dari pasangannya.

Perempuan sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya : emosional, tukang ngrumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit, penakut  sehingga beberapa pekerjaan atau posisi penting tidak diberikan kepada perempuan karena takut gagal. Sementara itu, sesungguhnya keadaan seperti di atas biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditanggung oleh perempuan.

Rupanya pembangunan pada era Orde Baru  telah menjadi pemicu maraknya ketidakadilan gender. Hal tersebut termanifestasikan dalam konsep-konsep berpikir yang dikembangkan lewat organisasi semacam  Dharma Wanita dan PKK. Konsep bahwa isteri adalah pendamping suami dan tiang rumah tangga/profesi/negara berkat peranannya sebagai pengasuh anak dan pelayan/pendamping yang baik bagi suami mereka sebenarnya adalah pelestarian konsep femininitas tradisional yang timpang dan tidak akomodatif terhadap aktualisasi diri potensi perempuan.

Strategi WID (Women in Development) yang digunakan saat itu melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan  justeru mengakibatkan beban yang berganda-ganda bagi perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Beberapa tafsir agama sering dipolitisir oleh masyarakat  patriarki (misalnya surat An-nissa ayat 3) yang berbunyi “..Menikahlah dengan perempuan pilihanmu dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku  adil, maka hanya satu”, sehingga banyak laki-laki menikah hingga lima kali dan tentu saja pihak laki-laki  senantiasa menganggap dirinya sudah adil tanpa mengindahkan ayat yang relevan yang lain: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” (An-nissa 129).

Berbagai Hambatan Penyelesaian Perkara Gender

Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk diperkarakan karena berbagai hal sebagai berikut: Anggapan umum bahwa aktivitas/peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan, yang sifatnya tentu sangat privat. Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriarki yang terlanjur mendarah daging. Mereka lega-lila , ikhlas pasrah terhadap ideologi yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban  atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat jaja atau objek keinginan patriarki.

Aparat ideologi yang tumbuh dalam struktur masyarakat kita, baik yang berwujud  tokoh, kegiatan maupun teks masih bernafaskan patriarki: sekolah, pesantren, sastra, buku-buku sekolah, media massa, awak media, hukum, dai dsb.

Media massa yang mestinya tidak hanya berfungsi sebagai reflektor dari kenyataan sosial tetapi juga agent of change yang diharapkan menjadi konstruktor ideologi perubahan, ternyata justeru menjadi pelestari ideologi patriarki. Banyak media yang masih melestarikan konsep feminitas tradisional yang menempatkan perempuan di wilayah domestik melulu atau membebani perempuan dengan beban ganda. Mereka juga ikut serta melecehkan perempuan karena seringkali menggunakan perempuan sebagai komoditas atau alat jaja. Seringkali teks mempledoi pemerkosa dan mengorbankan korban dan atau mengisntruksikan kembali konsep the glory of suffering atau pemuliaan pengorbanan bagi perempuan. Bahkan media massa yang mengklaim sebagai media massa perempuan, tidak luput dari ideologi patriarki yang amat sering ditunggangi pula oleh  ideologi kapitalisme. Film, telenovela, sinetron, komik atau novel yang banyak ditonton kaum perempuan juga telah ikut serta melestarikan konsep-konsep tersebut di atas, sehingga kebenaran patriarki dikukuhkan kembali melalui teks yang merka renungi.

Problematika Gender dan Pendidikan Pesantren

Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan sebagai telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdilkan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia. Pendidikan  yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justeru  turut serta menjadi  pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekang kebebebasan, dengan cara-caranya  yang terselubung.  Katanya Freire:

Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas (egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, pakni paternalisme), yang membuat kaum tertimdas jadi objek-objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia. (Freire, 1999:444)

Jika kita bersetuju dengan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau kita, mungkin tanpa kita sadari,  justeru telah bersetubuh dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipur lara anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

Paradigma-Paradigma  Pendidikan

Paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan. Bagi mereka yang menganut paradigma konservatif, ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justeru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Jika mereka mau keadaan dapat berbalik bagi mereka. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

Paradigma liberal menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau  komputer dsb. yang secara umum terisolasi dari sistem dan strruktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justeru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau given dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih, dalam O’Neil, 2001). Paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis, yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam plitik ekonomi masyarakat di mana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan.  Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap the dominant ideology, ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik, dengan demikian adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketiakadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. (Fakih, dalam O’Neil, 2001).

Paradigma Pendidikan dalam Pesantren

Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah siswa pada tiap pesantren menjadikan pesantren lembaga yang layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang leading. Salah satu yang menyebabkan pesantren menjadi penting untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan adalah karena jangkauannya yang tidak sekadar merambah ranah pesekolahan yang umumnya dijangkau oleh sekolah-sekolah. Pesantren memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekadar training di dalam kelas.

Menurut Tholkhah, pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut, 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (Islamic vaues); 2) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering) atau perkembangan masyarakat (community development). Semua itu, menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai agent of change.

Dalam kondisi masyarakat yang masih menderita ketimpangan gender, di mana ketertindasan dan ketidakadilan masih menimpa sebagian besar masyarakat (khususnya kaum perempuan) seperti yang diuraikan pada awal makalah ini, peran pesantren yang lebih jelas untuk ikut serta melakukan perubahan-perubahan keadaan merupakan hal yang urgen untuk diwujudkan. Terkecuali jika pesantren memang memiliki prinsip untuk menutup mata terhadap kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang, dan atau memilih menjadi pengawet tradisi-tradisi yang dianggap given yang memang telah diterima secara naif oleh masyarakat pada umumnya.

Membangun Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren

Jika pesantren memilih jalan untuk tidak sekadar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi  penyeru pikiran-pikiran yang produktif  dengan berkolaborasi dengan kebutuhan jaman, maka menjadi salah satu tugas pesantren untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat pesantren dan masyarakat di sekitarnya untuk  mengubah/membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.

Analisis Gender Lembaga Pesantren

Untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan sebesar pesantren, kita tidak bisa melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tetapi seyogyanya berdasarkan data-data yang lebih konkrit yang didapat dari pengamatan, penelitian  dan analisis kiritis terhadap lembaga pesantren.  Data-data inilah yang kemudian akan dijadikan patokan untuk melangkah dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan itu hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya tergenderkan dalam sebuah organisasi atau lembaga (Mcdonald et al, 1997), seperti misalnya: ideologi-ideologi dan tujuan-tujuannya, sistem nilai yang dikembangkannya, struktur-struktur yang dibangun, gaya manajemennya, pembagian tugas/pekerjaan, pengaturan/tata ruang kantornya, ungkapan-ungkapan, hubungan kekuasaaan, lambang-lambang yang digunakan dsb. yang semua itu dapat memberi sinyal sejauh mana lembaga pesantren tergenderkan. Keputusan berikutnya akan banyak berawal dari data-data mengenai hal-hal tersebut di atas, tetapi beberapa hal berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan:

Perlukah pelatihan/pengajaran khusus? Pendidikan kesadaran gender memang tidak harus decreet, atau terpilah dari pembelajaran yang lain, tapi ia juga tidak bisa diperlakukan sebagai sampiran belaka. Pendidikan gender yang hanya disampirkan pada pembelajaran-pembelajaran yang ada biasanya bersifat longgar dan mudah kehilangan arah. Kecuali itu karena miskin kontrol maka sangat mudah melemah, atau bahkan menghilang. Dengan memperlakukan pendidikan gender sebagai program yang khusus dan sekaligus menyebar atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, ia akan memiliki tanggung jawab dan kontrol yang lebih besar. Perlu ada tagihan-tagihan terhdap materi apa dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat dimunculkan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, hingga perspektif gender menjadi budaya masyarakat tersebut.

Kyai sebagai Pilar

Kyai/Nyai/Ustadz dan terutama lagi ustadzah mesti menjadi pilar utama gender meanstreaming, karena gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pada masyarakat pesantren yang pada umumnya masih menganut budaya paternalistik, contoh perilaku berkeadilan gender  menjadi sangat penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholkhah (2004:83), bahwa salah satu kelemahan pesantren (tradisional) adalah aspek kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yng berpusat pada kiai, yang menjadikannya (pesantren)  laksana ‘kerajaan kecil’ di mana kiai merupakan sumber mutlak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya. Dalam kondisi sedemikian, maka harus diupayakan kiai/nyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Karena persoalan gender merupakan persoalan budaya, maka ‘pendidikan’ gender kepada kiai/nyai ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini pun dapat terkendala, seperti yang dikemukakan Nurcholis Majid,  manakala sang kiai memiliki ketetapan yang sangat kuat untuk tidak mengubah pesantrennya untuk mengikuti perkembangan zaman, yang pada umumnya terjadi pada kiai-kiai yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu (dalam Tholkhah, 2004:84). Setelah kiai, maka ustadz dan ustadzah menjadi sasaran kedua agenda membangun pendidikan berperspektif gender ini. Jika kyai, nyai ustadz dan ustadzah sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan membangun pendidikan gender akan jauh lebih mudah dicapai.

Metode dan  Materi Pembelajaran

Seperti diketahui metode pebelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh pesantren adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan imu secara bulat  (taken for granted) yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu, persoalan gender sarat dengan probematik-problematik kultural yang sulit diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi. Metode pembelajaran ini, jika diterapkan apa adanya, jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan untuk terjadinya dialog dan diskusi-diskusi, agar konsep-konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah tercerap oleh para santri.

Karena kurikulum pesantren pada umumnya sudah mapan, misalnya dijadikannya kitab kuning (yang menurut  beberapa penelitian justeru mengandung problematika-problematika gender) sebagai materi pokok pembelajaran, maka harus ada terobosan-terobosan dalam penyampaiannya. Seperti yang dikemukakan Arkoun dalam Tholkhah (2004:82)  bahwa suatu kelemahan yang melingkupi akal para pengkaji kitab kuning adalah masalah logosentrisme, yang menganggap teks-teks keagamaan yang sebenarnya bersifat immanen dianggap transenden ilahiah. Kitab fiqih, oleh sebagian pengkaji kitab kuning dianggap sebagai hukum Tuhan yang tak boleh dikritisi sehingga keberadaannya menjadi sakral dan absolut, padahal sebenarnya ia tak lebih dari produk pemikiran ulama yang relatif terbatas. Tanpa keterbukaan atau sikap yang mengakomodasi adanya penafsiran-penafsiran baru yang bersifat sosio historis kritis, niscaya pendidikan gender juga tidak mungkin terwujud dalam kondisi seperti itu. Pendidikan gender yang tumbuh dalam mazhab pemikiran postrukturalis tidak bisa terlaksana tanpa adanya keterbukaan dan dialog dengan ilmu-ilmu lain secara interdisipliner.

Perlu dicatat bahwa pendidikan gender tidak serta merta mengharuskan ketersediaan materi ajar yang mutlak tidak bisa gender, karena kecuali sulit diwujudkan juga tidak mendorong tumbuh kembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang justeru alan menjadi tulang punggung kehidupn berkeadilan gender. Dari teks-teks atau contoh-contoh aktivitas yang bias gender yang ada di sekitar pesantren, santri justeru bisa diajak untuk meresapi konsep gender lewat contoh-contoh yang konrit.

Bahasa bukan Persoalan Sepele

Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan peka gender, karena ideologi mengejawantah di dalam bahasa, lewat pilihan kata, tekanan-tekanan, konstruksi kalimat atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi baik tertulis maupun lisan. Bahasa yang dimaksud juga tidak terbatas pada bahasa verbal tetapi termasuk bahasa non verbal, bahasa tubuh seperti cara bersalaman, memberi penghormatan, memandang atau mengerling menyiratkan makna yang mengandung muatan gender. Menyepelekan peran bahasa dalam pendidikan peka gender sama dengan mengbaikan unsur penting dalam pendidikan.

Referensi

Bainar (Ed.) (1998) Wacana Perempuan dalam keindonesiaan dan Kemodernan.

Jakarta: Pustaka Cidesindo

Freire, Paulo dkk. 1999. Menggugat Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

O’Neil,  William. 2002. Ideologi-Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Macdonald, Mandy dkk. 1999. Gender dan Perubahan Organisasi. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Tholkhah, Imam dkk. 2004. Membuka Jendela Pendidikan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Sumber: Internet


1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: