DATAstudi Information

Home » Administrasi » Berdayakan Wanita Tunanetra Demi Hak Asasi Manusia

Berdayakan Wanita Tunanetra Demi Hak Asasi Manusia

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Demikian isi alinea pertama pembukaan UUD ‘45 yang merupakan landasan dasar pemikiran terbentuknya bangsa dan negara Republik Indonesia.

Memang negeri ini telah merdeka berpuluh-puluh tahun yang lalu dari penjajah Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Akan tetapi, sesungguhnya masih ada satu lagi jenis penjajahan yang menj­ajah bangsa Indonesia, yaitu penjajahan terhadap hak asasi manusia seperti yang terjadi pada para penyandang cacat, khususnya tunanetra.

Dari bentangan waktu yang begitu panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk penyantunan dan pengentasan para penyandang cacat. Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan, pemba­ngunan panti-panti sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan ment­al. Pelatihan-pelatihan keterampilan dimaksudkan untuk membekali pa­ra penyandang cacat dengan keahlian berproduksi.

Pembangunan panti-panti sosial diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi para penyandang cacat yang tidak bertempat tinggal dan sebagai tempat melakukan kegia­tan. Sedangkan rehabilitasi maupun bimbingan mental bertujuan membe­ri dorongan mental kepada para penyandang cacat yang sering kali mengalami tekanan, baik dari dalam dirinya yang merasa tidak percaya diri maupun dari lingkungan sosialnya yang terkadang mendiskriminasikan mereka. Usaha-usaha di atas telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Pemerintahan Orde Baru mencantumkan usaha-usaha tersebut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV dan V. Pemerintah juga telah mewujudkan isi pasal 31 UUD ’45 mengenai pendidikan, dalam hal ini adalah dengan mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) untuk para penyandang cacat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi tunanetra belajar dan mengajarkan ilmu pe­ngetahuan, karena ilmu pengetahuan merupakan investasi masa depan.

Tapi apakah semua itu sudah cukup memb­erdayakan para penyandang cacat? Jawabannya adalah belum, bahkan mungkin sangat kurang.

Para pendahulu bangsa kita seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini sang pahlawan emansipasi wanita telah memperjuangkan kesamaan h­ak di seluruh aspek kehidupan pada umumnya dan kesamaan hak dalam bidang pendidikan khususnya. Menurut Ibu Kartini, wanita seharusnya diberi kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, dan tidak hanya bertugas melahirkan dan mengurus anak. Namun ironisnya, meskipun Ibu Kartini telah berjuang sedemikian rupa, perlakuan yang sering terjadi kepada kaum wanita, terlebih kepada para wanita tunanetra selama ini masih belum banyak berubah.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan wanita tunanetra di perkotaan masih relatif lebih baik daripada wanita tu­nanetra yang hidup di daerah-daerah terpencil. Fasilitas yang kura­ng memadai serta budaya yang masih kolot menjadi faktor utama peny­ebab wanita-wanita tunanetra di daerah-daerah terpencil tidak seber­untung mereka yang berada di kota-kota besar. Di kota besar, sudah banyak wanita tunanetra yang menjadi tenaga pengajar setelah menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Ada pula yang berbakat di bidang musik dan menjadi penyanyi atau pemain musik.

Dalam sidang pleno Majelis Umum PBB ke-61 tahun 2006 lalu, telah disepakati pentingnya jaminan sosial, pendidikan, rehabilitasi, perlindungan hak dan martabat, serta kehidupan yang layak bagi para penyand­ang cacat. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyar­akat dunia dalam hal keberadaan dan kelangsungan hidup p­ara penyandang cacat. Kesepakatan ini dibuat karena kehidupan para pe­nyandang cacat, terutama di negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indone­sia masih sangat memprihatinkan.

Diskriminasi dan marjinalisasi masih tetap menjadi momok, terutama bagi wanita tunanetra. Orang tua bia­sanya menyembunyikan keberadaan anak wanitanya yang tunanetra karena merasa malu dengan keadaan anaknya itu. Keadaan ekonomi keluarga yang sulit membuat masa depan mereka tidak menentu. Karena itu, anak wanita yang sudah tamat sekolah biasanya akan le­kas dinikahkan agar suami si anak dapat mencari nafkah bagi keluarga.

Padahal seharusnya keluarga terutama orang tua memberikan dukungan moril sepenuh hati agar si anak tunanetra dapat menerima keadaan dirinya yang mau tak mau mengalami keterbatasan dalam bergerak, bekerja dan beraktifi­tas lainnya. Orang tua juga seharusnya mengirim anak-anaknya ke le­mbaga-lembaga yang dapat membangun dan menggali potensi diri, t­ermasuk sekolah dasar khusus penyandang cacat, sekolah musik, dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya fungsi utama keluarga dalam mendampingi anak tunanetra. Keluarga berperan sebagai penunjuk jal­an bagi si anak menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan.

Langkah berikut setelah peran utama kelua­rga adalah peran aktif masyarakat, mengingat aktifitas seorang tuna­netra tidak akan lepas dari interaksinya dengan masyarakat umum. Anggapan bahwa wanita tunanetra tidak bisa melakukan apa-apa merupakan akibat dari kurangnya informasi yang diketahui masyarakat umum. Efek negatif lain dari kurangnya informasi tentang potensi wanita tunanetra itu adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat netra.

Pemerintah sebagai pelaksana unda­ng-undang memiliki amanah untuk menyejahterakan kehidupan rakya­tnya dengan dilandasi berbagai kebijakan-kebijakan yang dirancang sebaik mu­ngkin seperti di dalam Repelita IV dan V. Sayangnya, usaha-usaha pemerintah itu belumlah seperti yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang minim, b­iaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi rakyat kecil, dan makin tingginya jumlah pengangguran tiap tahun –padahal orang yang kaya jadi semakin kaya– menunjukkan tidak meratanya tingkat perekonomian masyarakat. Di sinilah dibutuhkan peran akt­if, kepedulian, serta kerja sama dari seluruh elemen bangsa baik keluarga, anggota masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta instansi-instansi pemerintah agar tercipta kesinambungan.

Kemakmuran rakyat suatu negara bisa dilihat dari taraf kehidupan rakyat yang makin membaik, terjaminnya pend­idikan, kemudahan mengakses pekerjaan, serta adanya jaminan sosial. Untuk menciptakan perekonomian yang baik, tentunya harus banyak disediakan lapangan pekerjaan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak swasta. Mewujudkan perekonomian yang baik harus diawali dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menurunkan atau bahkan menggratiskan biaya pe­ndidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana pend­idikan berikut fasilitas pendukung seperti perpustakaan agar pelajar atau pun masyarakat umum dapat memanfaatkannya untuk menambah wawasan.

Berkaitan dengan fasilitas pendukung, salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang tunanetra pada umumnya adalah sangat terbatasnya fasilitas perpustakaan yang aksesibel. Pengadaan buku-bu­ku Braille untuk pelajaran sekolah maupun pengetahuan umum masih sangat terbatas. Sampai saat ini, pemerintah baru menyediakan satu perpustakaan khusus bagi para penyandang tunanetra, yaitu Perpustakaan Pendidikan Nasional yang berlokasi di kompleks Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Perpustakaan tersebut selain diperuntu­kkan bagi masyarakat umum, juga menyediakan fasilitas komputer bicara yang memungkinkan para penyandang tunan­etra membaca buku-buku yang bercetak awas di komputer.

Di masa sulit mencari pekerjaan seperti saat ini, sebagian besar wanita tunanetra juga menemukan makin banyak kesulitan dalam menemukan bidang pekerjaan yang bisa mereka geluti. Bila keadaan ini berlangsung terus, maka tidak mustahil mereka akan menjadi bagian dari jutaan rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sampai saat ini, bidang pekerjaan yang digeluti wanita tunanetra kebanyakan masih yang itu-itu saja, misalnya juru pijat, tenaga pengajar, dan seniman. Untuk dapat memperoleh pekerjaan itu, mereka harus berjuang keras. Untuk bisa menjadi juru pijat misalnya, mereka harus mengikuti pelatihan pijat sampai mahir dan mendapat sertifikat, barulah mereka bisa mencari nafkah. Demikian pula untuk menjadi guru atau tenaga pengajar, mereka harus mengikuti kuliah di perguruan tinggi selama kurang lebih empat tahun, baru mereka dapat mengajar kemudian. Para wanita tunanetra yang berbakat di bidang musik juga harus belajar musik di sekolah-sekolah musik atau secara otodidak. Untunglah, ada beberapa pemain musik tunanetra yang sudah menjadi pemain musik kenamaan.

Masih sulit bagi para wanita penyandang tunanetra untu­k mencari dan menggeluti bidang-bidang pekerjaan selain yang disebutkan di atas. Bila pemer­intah tak dapat meminimalisir jumlah pengangguran, sudah barang t­entu pemberdayaan kaum wanita tunanetra sangat sulit terlaksana.

Di dalam instansi-instansi.pemerintah pun, para wanita tunanetra masih sulit mendapat tempat untuk menjadi pega­wai. Salah satu sebabnya karena mereka tidak mendapat keterampilan-ketera­mpilan teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan diversifikasi pelatihan dan peningkatan penyediaan al­at keterampilan bagi para wanita tunanetra agar mereka dapat bekerja di bidang pekerjaan lain yang lebih beragam.

Sayangnya, pemerintah terlalu lamban dalam menyikapi segala persoalan yang timbul seiring perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia di era globalisasi ini. Padahal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya memberi peluang bagi para wanita penyandang tunanetra untuk menggali potensi diri, keterampilan dan wawasan.

Ditemukannya alat-alat elektronik yang makin canggih seperti radio, televisi,  telepon, komputer dan lain-lain merupakan sarana pemberi informasi-informasi aktual tentang pendidikan maupun berita umum. Dengan alat-alat itu, di mana pun kita berada, kita dapat mengakses informasi dengan  cepat dan akurat.

Saat ini sudah ada wanita penyandang tunanetra yang menjadi penyiar radio. Di negara-negara maju, sudah banyak wanita penyandang tunanetra yang bekerja di kantor pemerintahan dan tidak menemui kesulitan dalam mengoperasikan komputer. Selain itu, ada pula yang bekerja di bidang jurnalistik.

Keberadaan alat-alat elektronik yang begitu canggih memang membuat peluang kerja para wanita penyandang tunanetra semakin bertambah. Tidak hanya menjadi juru pijat, tenaga pengajar ataupun pemain musik saja. Dengan adanya diversifikasi peralatan untuk membantu mereka dalam bekerja, para wanita tunanetra akan dapat mengangkat harkat dan martabat mereka. Suatu saat nanti, para wanita tunanetra Indonesia tentu juga akan memiliki prestasi yang sama dengan wanita Indonesia lain dalam membangun bangsa dan negara.

Sumber: internet


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: