DATAstudi Information

Home » Artikel » Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sejak digulirkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintahan ramai dikaji. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten, melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen dapat terpecahkan. Cukupkah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah kota/kabupaten? Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Otonomi luas adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7). Otonomi luas mencakup secara utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung-jawab merupakan perwujudan dan pertanggung-jawaban terhadap pemberian hak dan wewenang kepada daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu paradigma umum yang populer dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) adalah upaya desentralisasi, kolektivitas dan partisipatif. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (Pasal 51), membuktikan kesungguhan Pemerintah RI dalam upaya penyelenggaraan good governance di bidang pendidikan. Undang-Undang ini pada hakikatnya merupakan wahana bagi usaha untuk memandirikan masyarakat sekolah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga mereka dalam pengambilan keputusan yang mencakup hajat hidup masyarakat sekolah atau stakeholders, dilibatkan secara aktif.

Pengelolaan yang sentralistis dalam sistem pendidikan dasar dan menengah selama ini kurang memberdayakan peranan sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sementara desentralisasi pendidikan sasarannya adalah untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual. Sampai saat ini pula, belum terdapat lembaga yang digunakan sebagai media akuntabilitas pendidikan yang dapat membantu realisasi school based management.

Mengapa perlu desentralisasi pendidikan? Berbagai studi tentang desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks, dikerjakan dalam tim, mengandung unsur ketidakpastian, dan berada dalam lingkungan yang cepat berubah tidak bisa dikelola secara sentralistik akan menimbulkan banyak masalah. Maka sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah.

Melalui konsep ini, terdapat tuntunan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan semua sumber pendidikan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep pengelolaan yang berawal dari kemampuan, inisiatif dan kreatifitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya, yang tidak tergantung pada petunjuk dari ‘atas’. Semua kegiatan pengambilan keputusan, perencanaan, dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri, bukan dari lapis birokrasi di atasnya. Aturan-aturan yang membatasi kewenangan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, akan merupakan bagian integral dari gagasan-gagasan dan kreatifitas sekolah, karena sekolah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sendiri.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya krisis “ekonomi” yang melanda Indonesia saat ini, tidak dapat dihindari dampaknya terhadap pendidikan, terutama berkurangnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana yang cukup untuk pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Kondisi tersebut secara langsung berakibat pada menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, pemerintah akan terbantu baik dalam kontrol maupun pembiayaan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada “masyarakat kurang mampu” yang semakin bertambah jumlahnya. Di samping itu, berkurangnya lapisan-lapisan birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi tersebut. Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan sekolah juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.

Tujuan utama MBS adalah meningkat efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan perduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Implementasi MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Keberhasilan seperti ini di temukan di Mexico sebab pemerintah pusat telah melakukan pelatihan bagi personel yang akan dipekerjakan diberbagai tempat kerja yang diperlukan, malah di Chili menunjukkan adanya penurunan anggaran yang besar. Dalam pada itu, dituntut kemandirian dan kreatifitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial dan berkualitas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan pendidikan tersebut telah digariskan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu peningkatan: pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Terkait dengan kebijakan dalam bidang pemerataan dimaksudkan agar semua warga Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam dan mengikuti pendidikan yang berkualitas. Warga negara yang tinggal di pedalaman, di pulau dan daerah terpencil harus memperoleh pendidikan yang berkualitas seperti saudaranya yang ada di kota. Warga negara yang miskin harus mendapatkan pendidikan yang sama kualitasnya dengan mereka yang kaya. Pendidikan berkualitas harus menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat Indonesia, tanpa kecuali.

Depdiknas menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mendasar diterapkannya MBS yaitu:

(1)   Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk kemajuan sekolah.

(2)   Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. (3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

(4)   Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.

(5) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya sehingga sekolah akan semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

(6)   Sekolah dapat melaksanakan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah setempat.

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan, dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas mengharuskan sekolah menerapkan manajemen yang lebih kondusif dan tepat, yaitu manajemen berbasis sekolah, yang menempatkan sekolah dan masyarakat pada posisi kunci terselenggaranya pengelolaan pendidikan yang lebih efektif.

Konsep “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS) yang dalam bahasa Inggris disebut School Based Management, pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya diawali dengan munculnya pertanyaan masyarakat tentang apa yang dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kinerja sekolah pada saat itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntutan siswa untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi yang kompetitif secara global. Fenomena tersebut oleh pemerintah, khususnya pihak sekolah dan masyarakat, segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan dan penataan manajemen sekolah. Untuk memenuhi kemampuan kompetitif tersebut, masyarakat dan pemerintah sepakat melakukan reformasi terhadap manajemen sekolah yang mengacu pada kebutuhan kompetitif.

Bertitik tolak dari kondisi dan penataan kembali manajemen sekolah tersebut, dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia diperlukan suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (basic skill) bagi siswa. Penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan, diarahkan untuk mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonsep pemberdayaan sekolah. Fokus pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan profesionalisme sekolah yang pada gilirannya menjadi kualitas pendidikan. Gagasan MBS tersebut kiranya perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi MBS ini tidak sekedar membawa perubahan mendasar dalam hal kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat.

Lebih lanjut Sagala mengungkapkan bahwa konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) perlu memperhatikan kajian, penelitian dan strategi yang bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi dengan memberikan kerangka dasar dalam meningkatkan mutu. Roger Scott (1994) yang dikutip oleh Sagala mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan peluang kepada kepala sekolah dan guru menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan serta keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan hasil kerja. Sekolah mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungannya. Pengelola pendidikan tingkat pusat hanya berperan melayani kebutuhan sekolah. Fenomena tersebut segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan manajemen sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang telah sepakat melakukan reformasi. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka perlu kiranya dibangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar bagi siswa, karena itu, muncullah penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah untuk pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

MBS memiliki karakteristik sama dengan sekolah efektif, yaitu: (1) memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif) sebagaimana diharapkan; (2) efektifitas proses belajar mengajar yang tinggi; (3) peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia; (4) lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib dan nyaman (enjoyable learning) sehingga manajemen sekolah lebih efektif; (5) analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik; (6) pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada publik terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan; dan (7) pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan rill.

Pembahasan mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Studi Eksploratoris penerapan Konsep MBS pada Madrasah Aliyah DDI Kanang, belum pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti, namun dari hasil pengamatan penulis lebih lanjut, pembahasan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah telah diuraikan oleh beberapa penulis dalam berbagai judul buku antara lain oleh:

Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, strategi, dan implementasi, mengungkapkan bahwa implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Lebih lanjut Mulyasa mengemukakan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Selanjutnya kemudian memberikan skala prioritas dalam implementasi MBS, namun buku tersebut masih dalam tataran teori dan belum mampu menggambarkan implementasi MBS secara kontemporer.

Demikian pula halnya dengan buku yang dikarang oleh Syaiful Sagala yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Buku ini menawarkan konsep manajemen pendidikan yang terpadu antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Kekuatan buku ini dibandingkan dengan buku sejenis lainnya antara lain di dalamnya disinggung pula model sekolah dan pembiayaan pendidikan yang sering terabaikan dalam membahas Manajemen Berbasis Sekolah yang mampu memenangkan persaingan mutu. Buku ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana implementasi MBS pada daerah-daerah tertentu.

Sementara Rizal salah seorang alumni PPs UNM telah meneliti tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMU Negeri 1 Palu berdasarkan persepsi orang tua siswa. Penelitian ini mencoba menggambarkan persepsi orang tua siswa terhadap implementasi MBS, yang meliputi aspek tingkat partisipasi masyarakat, tingkat keefektifan pengelolaan keuangan, dan tingkat kompetensi SDM pada SMU Negeri 1 Palu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBS ditentukan pada sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat, dan sejauh mana tingkat keefektifan pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis baca, yang membahas Manajemen Berbasis Sekolah, baik yang diuraikan pada tinjauan pustaka maupun yang tidak diuraikan. Penulis merasa termotivasi untuk meneliti lebih jauh mengenai manajemen berbasis sekolah khususnya pada sekolah yang berada pada daerah yang letaknya jauh dari pusat kota karena sebagian orang memandang daerah tersebut adalah daerah yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

 


 

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Pendekatan. Bandung: Angkasa, 1985.

Bafadal, Ibrahim, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Burhanuddin. Manajemen Pendidikan, Cet. I; Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1989.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Depdiknas. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.

Faisal, Sanapiah, Format-Format penelitian Sosial. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Fatah, Nanang. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Cet. II; Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

_______. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Cet. VIII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Nurkholis. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2003.

Rizal, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Neg. 1 Palu Berdasarkan Persepsi Orang Tua Siswa. PPs UNM: Polman, 2003.


Sagala, Syaiful, Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat. Cet. I; Jakarta: Nimas Multima, 2004.

Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Cet. VIII; Bandung: Sinar Baru, 2004.

Suryosubroto. B, Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara, 2003.

Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 22, 25 & 28 tahun 1999). Bandung: Citra Umbara, 2003.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,827 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

%d bloggers like this: