Home » Artikel » Memaknai Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan untuk Pembangunan

Memaknai Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan untuk Pembangunan

Laurie E. Gronlund (1997) dalam “Understanding the National Goals” menggambarkan proses terjadinya “The National Educational Goals” di Amerika, yang inisiatifnya dimulai oleh Presiden Bush dan 50 gubernur yang berasal dari 50 negara bagian dalam suatu konferensi di Charlottesville, Virginia, pada tahun 1989. Aturan utama yang dipegang untuk menyusun tujuan pendidikan tersebut adalah: “The National Educational Goals create clear, concise targets for educational improvement relevant to all Americans from early childhood through adilthood”. Proses selanjutnya adalah bahwa tujuan tersebut diadopsi pada tahun 1990, dan harus diukur keberhasilannya dalam tahun 2000. Inilah tujuan-tujuan tersebut.

  • All children in America will start school ready to learn.
  • The high school graduation rate will increase to at least 90 percent.
  • American students will leave grade four, eight, and twelve having demonstrated competency in challenging subject matter, including English, mathematics, science, history, and geography; and every school in America will ensure that all students learn to use their inds well, so they may be prepared for responsible cirizenship, further learning, and productive employment in our modern economy.
  • US students will be first in the world in science and maths achievement.
  • Every adult American will be literate and will possess the knowledge and skills necessary to compete in a global economy and exercise the rights and responsibilities of citizenship.
  • Every school in America will be free of drugs and violence and will offer a disciplined environment conducive to learning.

Nampak jelas, bahwa konsep “clear, concise target” yang menjadi dasar penyusunan tujuan-tujuan pendidikan tersebut dipenuhi, dari sisi kepentingan hasil dan pengukurannya. Yang lebih menarik dari penyusunan tujuan-tujuan pendidikan tersebut adalah mekanisme kontrol yang ditempuh untuk mendorong tujuan-tujuan tersebut agar tercapai pada waktu yang telah disepakati.

A bipartisan National Education Goals Panel of governors, senior national administration officials, and congressional representatives was ceated to monitor the nation’s progress towards the goals and to report their findings annually to the American People. Lastly, the Panel proposed to establish a National Education Standards and Assessment Council to develop criteria for voluntary certification of national and state content and performance standards assessment systems.

Sebagai usulan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan dalam GBHN 1998, berikut ini diusulkan tujuan-tujuan pendidikan nasional sebagai bahan kajian yang diusulkan untuk diberlakukan pada tahun 2000-2005. Acuan konsep dan prioritas pembangunan nasional, yang dititikberatkan pada bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia (yang paling tidak: (1) lebih terdidik; dan (2) dipersiapkan pada sektor-sektor potensial yang mampu mendukung laju pembangunan ekonomi yang berwawasan iptek) adalah rujukan utama untuk secara generatif menurunkan tujuan-tujuan pembangunan pendidikan berikut ini.

Menuntaskan pelaksanaan WAJAR DIKDAS 9 tahun pd. tahun 2005, sekaligus meningkatkan akses ke pendidikan prasekolah dengan memperhitungkan kematangan emosional (Emotional Intelligence) sebagai faktor kesiapan belajar (ready to learn) ke jenjang pendidikan dasar. Antisipasi permasalahan yang diakibatkan oleh dampak krismon nampak semakin fenomenal. Terdapat sekitar 5 juta siswa satuan pendidikan SD dan SLTP yang belum kembali ke sekolah, saat tahun pelajaran dimulai di bulan Juli 1998. Namun demikian, Wajar Dikdas 9 tahun adalah komitmen pemerintah terhadap pembangunan SDM yang harus berhasil. Upaya-upaya untuk menggembalikan mereka ke sekolah dan menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun pada tahun 2005 harus dipandang sebagai konstanta pembangunan yang tidak berubah. Selain itu, adanya persepsi yang sama di kalangan para akhli pendidikan di seluruh dunia tentang – kesiapan anak untuk belajar saat memasuki jenjang pendidikan dini- memberikan penekanan tentang betapa semakin pentingya pendidikan pra-sekolah. Perluasan pendidikan yang mulai digalakkan untuk pendidikan pra sekolah sudah saatnya menjadi salah satu program pembangunan pendidikan.

Meningkatkan kemampuan Matematik dan IPA dengan orientasi penguasaan Iptek pada jenjang Dikdasmen dan Dikti; di samping meningkatkan kemampuan Bhs. Indonesia dan Bahasa Inggris yang dititikberatkan pada kemampuan baca-tulis. Saat ini pendidikan matematika dan IPA ada pada posisi dilematis karena dari satu sisi ada tuntutan yang kuat untuk menguasai kedua mata pelajaran ini sebagai sasaran antara untuk menguasai iptek, sedangkan di sisi yang lain banyak hasil penelitian melaporkan ketidakberhasilan pengajaran matematika pada level yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa studi yang dilakukan untuk meneliti pelaksanaan mata pelajaran Matematika dan IPA (Balitbang Depdikbud, 1995) menemukan bahwa: (1) Siswa kurang motivasi untk belajar Matematika dan IPA, bahkan pada umumnya takut pada pelajaran Matematika dan IPA walaupun mereka memilih jurusan IPA; (2) Siswa SM kurang mempunyai pemahaman yang mendasar tentang konsep-konsep dasar Matematika dan IPA; (3) Kualitas guru pada umumnya belum memadai, dari sisi kualifikasi, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya; (4) Materi yang disajikan dinilai terlalu banyak dan terlalu tinggi, dibandingkan dengan kemampuan guru, kesiapan siswanya dan peralatan belajar pendukungnya.

Berdasarkan hasil penilaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) pada para lulusan SMU, mutu lulusan SMU dalam Matematika dan IPA dinilai sangat rendah. Di bidang Matematika, murid SMU lebih menguasai prosedur perhitungan dan kurang menguasai konsep dan kemampuan pemecahan masalah; di bidang Fisika, murid SMU hanya mendapatkan nilai 11,3 dari skor ideal 100; di bidang Kimia, murid SMU hanya mendapatkan nilai 22,0 dari skor ideal 100; dan di bidang Biologi, murid SMU hanya memperoleh nilai 16,8 dari skor ideal 100 (Boediono, 1997) [1]. Salah satu upaya negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, untuk tidak tertinggal dari negara maju adalah dengan cara meningkatkan pendidikan matematika dan sains. Hal ini disebabkan matematika adalah suatu fondasi bagi perkembangan sains dan teknologi sehingga sukses nasional di bidang sains dan teknologi dapat diprediksi dari pendidikan matematika. Keprihatinan pemerintah Indonesia tentang hal ini ditunjukkan oleh pidato presiden tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan sains dan matematika (Soeharto, 1991, XVI/4).

Meningkatkan mutu profesional guru (in-service dan pre-service) melalui media cetak, pelatihan dan pembinaan organisasi profesional).Berbagai studi telah menemukan secara konsisten bahwa kualitas guru merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan mutu pendidikan. Yang dimaksud dengan guru yang berkualitas adalah tenaga pengajar yang mampu membelajarkan siswa secara mangkus sesuai dengan kendala-kendala sumberdaya dan lingkungan.

Tetapi dalam hal kualitas guru, khususnya pendidikan guru belum mendapatkan perhatian seperti yang diharapkan, meskipun keluhan tentang mutu pendidikan guru banyak terdengar. Peningkatan pendidikan guru kelihatan masih ditangani secara adhoc dan tidak dikoordinasikan dengan baik. Sampai saat ini, belum ada program kerja yang yang melembaga dan terkoordinasi antara LPTK dengan sistem persekolahan dalam menangani pendidikan lanjutan, penataran, dan pengembangan karir profesional para guru. Perpindahan guru ke LPTK dan sebaliknya sangat penting artinya bagi peningkatan kualitas staf LPTK, tetapi hal ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Secara ideal dosen LPTK harus sudah mempunyai pengalaman mengajar di sekolah, sebab mereka akan mendidik calon guru. Kecenderungan untuk mengangkat lulusan pendidikan tinggi non-kependidikan menjadi dosen LPTK membawa masalah baru sebab mereka tidak dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Masalahnya adalah bagaimana mungkin pendidikan guru menjadi baik, jika tenaga pengajarnya tidak memahami dan mengalami pendidikan keguruan.

Pendidikan tenaga kependidikan harus direncanakan secara benar, terkoordinasi dan terintegrasi antara teori dan praktek serta dilaksanakan melalui pengembangan seluruh aspek kepribadian calon guru. Seleksi yang tepat, perlakuan dengan pemberian pengalaman yang utuh (misalnya melalui pengalaman), penempatan secara sistematik, pengembangan karir yang menjanjikan, alokasi anggaran yang mencukupi, kesejahteraan yang memadai, pembebasan dari pelecehan, perlu segera dilaksanakan. Pendidikan tenaga kependidikan merupakan komponen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan untuk dapat bersaing dengan negara lain. Gagasan untuk mendirikan satu Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan yang mengurusi guru dan tenaga kependidikan lainnya nampaknya perlu dikaji lanjut (Sutjipto, 1998). Dengan tidak mengabaikan faktor-faktor penting lainnya, kualitas guru adalah merupakan fungsi dari kemampuan mereka untuk secara intens mampu saling belajar satu sama lain di dalam lingkungan profesionalnya (peer group). Mereka harus mampu berkembang dengan bantuan alat komunikasi media keilmuan yang secara cepat saling menginformasikan informasi-informasi baru di bidang yang mereka ajarkan. Dengan demikian, kelompok organisasi profesi, media komunikasi cetak/elektronik yang mendukung kemampuan mereka dan program-program peningkatan mutu melalui pelatihan, harus merupakan entitas upaya peningkatan mutu guru yang integral dalam perencanaannya. Melalui upaya-upaya ini, guru diharapkan dapat bersikap lebih profesional dalam arti selalu tanggap terhadap tuntutan dan berbagai perubahan zaman, bekerja berdasarkan keahlian khusus dan selalu meremajakan kemampuannya.

Menurut HAR Tilaar (1998), reformasi pendidikan jangka menengah adalah penataan sistem pendidikan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi. Terkait dengan sistem desentralisasi adalah isi kurikulum yang lebih menekankan pada pemberdayaan rakyat kecil dan rakyat pedesaan. Belum adanya persamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan Kurikulum Muatan Lokal pada Kurikulum 1994 di antara guru, kepala sekolah, dan bahkan juga di antara para pengembang kurikulum di Pusat masih menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Walaupun demikian beberapa pengembangan model pelaksanaan kurikulum muatan lokal (misal di Lampung) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan hasil ini perlu disebarluaskan ke daerah lain yang sesuai.

Mengembangkan kurikulum pendidik-an menengah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daya saing bangsa. Birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kebijakan pengembangan kurikulum. Pengaruh ini mempunyai akibat lebih jauh dimana pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan tidak berdasarkan pada ilmu pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, ada sedemikian banyak “tekanan” dan “pesanan” sehingga tidak mudah untuk memformulasikan prioritas kurikulum (Anna S. Suparno, 1994) [2]. Salah satu studi tentang pengembangan kurikulum matematika di Indonesia akhir-akhir ini menemukan bahwa pelajaran matematika di Indonesia terlalu sarat bebannya serta proses belajar-mengajarnya kurang dihubungkan dengan kehidupan murid sehari-harinya. Selanjutnya jika proses belajar-mengajar matematika harus dikaitkan dengan kehidupan

Semakin maraknya penggunaan obat-obat psikotrpika dan narkotika yang semakin menggejala, terutama di kota-kota besar, nampak semakin mengkhawatirkan. Namun demikian, belum ada upaya sistematik dari lembaga pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu perkelahian-perkelahian antarpelajar nampak juga semakin buruk. Korban-korban yang tewas akibat perkelahian-perkelahian anak sekolah yang dalam 3 tahun terakhir ini di Jakarta mencapai rata-rata sekitar 400 orang per tahun nampak sudah memerlukan penanganan khusus. Mengatasi permasalahan ini dengan hanya menggunakan fihak-fihak kepolisian nampak hampir tidak memperbaiki keadaan. Adanya komitmen di antara negara-negara ASEAN untuk memerangi semua kegiatan penggunaan obat bius yang dilakukan secara melawan hukum dalam pola penanganan tertentu nampak mengandung harapn. Namun demikian, pendekatan sistemik integral dengan proses belajar itu sendiri nampak sangat diperlukan.

Meningkatkan efektivitas, efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Jumlah pendaftar yang berpartisipasi di Pendidikan Tinggi (PT) semakin besar. Perluasan PT telah didorong agar kelompok yang lebih luas memperoleh pendidikan sampai PT, bersamaan dengan pertumbuhan dalam pengakuan (akreditasi) terhadap sekolah menengah dan kualifikasi lain yang setingkat. Peningkatan jumlah ini mendorong sistem PT untuk mengembangkan beraneka ragam struktur, program dan style penyajian.

Jumlah pendaftar PT yang terus menerus meningkat ini dapat dilihat tidak hanya di negara-negara dimana PT baru saja meluas pada akhir-akhir ini, tetapi juga di negara-negara dimana perluasan PT terjadi beberapa saat sebelumnya. Tuntutan baru tersebut datang dari kelompok usia yang sangat bervariasi; juga di antara mereka yang berusia sekitar dua puluhan, angka partisipasi di atas 10% di Denmark, Finland, Jerman, Norway, dan AS. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini, walaupun data rinci belum dapat disajikan saat ini. Karena itu mahasiswa PT datang dari latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi. Mereka memasuki program pendidikan tinggi dengan beragam kualifikasi akademis maupun vokasional yang diperoleh di sekolah menengah. Variasi dari latar belakang mahasiswa ini menambah beragamnya minat dan kebutuhan mereka. Variasi tersebut masih bertambah dengan bertambahnya jumlah siswa yang datang dari mereka yang berlatar belakang relatif kurang menguntungkan, walaupun jumlah mereka tidak kelihatan sangat menonjol. Pertambahan juga terjadi pada jumlah mahasiswa perempuan di sebagian besar negara.

Tantangan yang paling penting yang dihadapi oleh pendidikan tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut adalah mengurangi tidak efisiennya program dan drop outs. Walaupun “non-completion” merupakan suatu keprihatinan bagi banyak negara, adalah sangat sulit untuk mengukur berapa banyak mahasiswa pendidikan tinggi yang drop out karena alasan yang negatif, berapa banyak mahasiswa yang tidak bermaksud menyelesaikan sarjana penuh atau diploma, dan berapa banyak mahasiswa yang meneruskan kuliah sampai selesai walaupun tempat mahasiswa menyelesaikan kuliah ini bukan tempat mereka mendaftar kuliah yang pertama kali. Dengan demikian pemerintah menghadapi tantangan untuk mendorong pengembangan program pendidikan tinggi yang lebih beraneka ragam dan pilihan yang lebih luwes (flexible) dengan tujuan, ekspektasi, keterkaitan dan hasil yang lebih jelas. Mahasiswa harus mampu mendapatkan program yang sesuai dengan kapasitas, minat, dan kebutuhan mereka. Fleksibilitas yang lebih besar ini harus seimbang dengan informasi, bimbingan, struktur program yang baik untuk menjamin bahwa upaya pembelajaran tidak disia-siakan. Dengan kata lain, peningkatan efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan di masa datang.

Tujuan-tujuan pendidikan nasional tersebut dirumuskan dengan asumsi bahwa kita mampu mengantisipasi problematika pendidikan nasional dalam jangka menengah. Mengapa jangka menengah? Karena keampuhan kinerja dari suatu sistem pendidikan terbatas dan dapat secara cepat berubah orientasinya akibat adanya perubahan yang tidak mampu diantisipasi sebelumnya (Johnson, 1982). Untuk mengakomodasikan tujuan-tujuan tersebut dalam bentuk relita program dan kegiatan-kegiatan pendukungnya, saya mengajak pembaca untuk sama-sama mengkaji dan mencermatinya dalam tabel berikut. Semoga ada manfaatnya.

Tabel 1

PENJABARAN TUJUAN PENDIDIKAN KE DALAM

PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN PROGRAM KEGIATAN

TUJUAN PROGRAM

KEGIATAN

2.1.1 Tercapainya Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Th secara Kuantitatif dan Kualitatif 2.1.1 Menuntaskan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Th ……. ü      Penyuluhan dan Pembinaan Wajar Dikdas 9 Tahunü      Pendataan dan Analisis Anak Usia Sekolah SD dan SLTP

ü      Koordinasi Lembaga/Instansi Pelaksanaan Wajar Dikdas

ü      Evaluasi Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun

ü      Penyiapan Sumber Daya Pendidikan Wajar Dikdas (Tenaga, Sarana-Prasarana, Dana)

ü      Pengembangan Modal Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun

ü      Pembenahan Aturan Pelaksanaan Wajar Dikdas

2.1.2 Meningkatnya pelaksanaan WAJAR DIKDAS 9 tahun 2.1.2 Program pendidikan dasar 9 tahun dan taman kanak-kanak v         Peningkatan jumlah taman kanak-kanak1)v         Pelaksanaan merger SD-SD berdekatan yang masing-masingnya kekurangan siswa

v         Peningkatan APM di pedesaan

v         Perintisan integrasi TK dengan SD

v         Peningkatan contact hours di SD kelas I dan II

v         Pengalihan manajemen personil guru dan penggajian serta keuangan ke Depdikbud

2.2.1 Tercapainya Kemampuan Penguasaan Iptek bagi Siswa/Mahasiswa 2.2.1 Meningkatkan kemampuan Matematika dan IPA ……
  • Pendataan Prestasi Siswa dalam Bidang Matematika dan IPA
  • Pendataan Guru Matematika dan IPA
  • Evaluasi Kurikulum Matematika dan IPA
  • Evaluasi Pelaksanaan KBM Matematika dan IPA
  • Evaluasi Pelaksanaan KBM Bhs. Indonesia/ Bhs. Inggris (kemampuan berbahasa)
  • Evaluasi Sumber Daya Pendidikan untuk Pelaksanaan KBM Matematika dan IPA
  • Penyiapan Sumber Daya Pendidikan untuk Pelaksanaan KBM Matematika dan IPA
  • Penyiapan Perangkat Peraturan perundang-undangan
2.2.2 Diperbaharuinya kompetensi minimum dalam menguasai Matematika dan Sains dari SD s.d. PT, demikian pula Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan penekanan kemampuan membaca dan menulis 2.2.2 Program peningkatan efektivitas proses belajar-mengajar mata pelajaran penunjang IPTEKPerbandingan kurikulum dan buku teks antar-negara, khususnya dengan Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang ü      Pengembangan buku sumber untuk meningkatkan penguasaan materi guruü      Pengembangan buku sumber mata pelajaran penunjang IPTEK bagi siswa

ü      Pengintegrasian keterampilan dasar mata pelajaran penunjang IPTEK ke dalam ujian nasional

2.3.1 Tercapainya/ dihasilkannya guru/ dosen yang profesiona l 2.3.1 Meningkatkan mutu profesional guru …… q             Pendataan Tingkat Kemampuan Guru/Profesional Guruq             Evaluasi Profesional Guru

q             Evaluasi Sistem Pembinaan Guru/Program Pembinaan Guru/Program Pembinaan Guru

q             Pengembangan Model Pembinaan Guru Bhs. Inggris (kemampuan berbahasa)

q             Pembinaan Profesional Guru

q             Pengadaan dan Penempatan Guru yang Tepat

q             Penyiapan Perangkat Perundang-undangan

2.3.2 Meningkatnya mutu profesional guru melalui berbagai alternatif pemecahan (baik in-service maupun pre-service training) 2.3.2 Program peningkatan mutu profesional dosen LPTK v            Peningkatan link antara LPTK dan sekolah   (2)v            Peningkatan jumlah dosen bergelar S2 dan S3 melalui studi dalam dan luar negeri

v            Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris para dosen LPTK

v            Pemberian kesempatan sabbatical leave kepada para dosen untuk melakukan riset dan menulis karangan untuk jurnal

v            Peningkatan kerja sama LPTK dengan institusi pendidikan guru di luar negeri

2.3.3 Program peningkatan mutu profesional guru melalui in-service training v            Pengembangan buku panduan pelatihan bagi pemandu/tutor di KKG, PKG, MGMP, sanggar kegiatan guruv            Pengembangan buku panduan guru yang memungkinkan guru belajar tanpa melalui penataran

v            Pengintegrasian kegiatan praktek (practical activities) dalam pertemuan KKG, PKG, MGMP, sanggar kegiatan guru

v            Pengadaan buku sumber bagi para guru

v            Introduksi tes matematika dan IPA yang dilakukan kepala sekolah secara berkala

v            Peningkatan peran LPTK dalam melakukan program inset bagi para guru di lapangan

2.4.1 Terlaksananya Kuri kulum muatan lokal di sekolah 2.4.1 Meningkatkan pelaksanaan kurikulum muatan lokal ……. v            Pemasyarakatan dan Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal (KML)v            Evaluasi Pelaksanaan KML

v            Pembinaan Tim Perekayasa Kurikulum di Daerah

v            Pembinaan Guru Muatan Lokal

v            Pengadaan dan Distribusi Dokumen KML

v            Penyempurnaan KML

v            Penyusunan Pedoman KML

v            Penyusunan Sumber Daya Pendidikan untuk Pelaksanaan KML

v            Penetapan Kebijakan Pelaksanaan KML

2.4.2 Meningkatnya pelaksanaan kurikulum muatan lokal, khususnya keterampilan dengan titik berat pra-wirausaha yang relevan dengan kebutuhan daerah pada jenjang pendidikan dasar 2.4.2 Program peningkatan pelaksanaan kurikulum muatan lokal keterampilan di SD dan SLTP
  • Peningkatan peran pelajaran Kerajinan Tangan & Kesenian melalui pengembangan ketrampilan di SD3)
  • Pengintegrasian model desain dan teknologi dalam kerajinan tangan di SD
  • Penyebaran model pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang telah dikembangkan ke daerah yang menunjukkan menunjukan pertumbuhan ekonomi

yang lebih lambat

  • Pengintegrasian praktek mata pelajaran IPA & matematika dalam muatan lokal keterampilan
2.5.1 Terciptanya Kurikulum Pendidikan Menengah (SMU/dan SMK) yang berorientasi kepada tuntutan masa depan 2.5.1 Mengembangkan kurikulum pendidikan menengah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daya saing bangsa- bangsa ……. a)          Evaluasi Kurikulum Pendidikan Menengah (SMU, SMK)b)          Mengkaji Trend Perkembangan Masa Depan (Era Globalisasi)

c)          Mengembangkan Model-model KBM pada Pendidikan Menengah

d)          Penyiapan Guru yang Berorientasi Masa Depan

e)          Peningkatan Peranserta Masyarakat/Industri dalam Peningkatan Pendidikan Menengah

f)           Penyiapan Sumber Daya Pendidikan (Tenaga, Sarana-Prasarana, Dana) yang Berorientasi Masa Depan

g)          Penyiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan

2.5.2 Dikembangkannya kurikulum pendidikan menengah yang berorientasi peningkatan kemampuan daya saing bangsa 2.5.2 Program Pendidikan Keterampilan di SMU
  1. Pengembangan alternatif penjurusan di SMU melalui pemilihan ujian mata pelajaran prasyarat untuk memasuki PT  (4)
  2. Pengembangan program keterampilan bagi siswa yang hendak bekerja  (5)
2.6.1 Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat 2.6.1 Membebaskan ling kungan pendidikan dari obat-obat berbahaya ……. q       Penyuluhan Pendidikan Moral (Pend. Agama, Budi Pekerti)q       Pemasyarakatan Bahaya Obat-obatan Terlarang

q       Penyiapan Kegiatan Generasi Muda, Olahraga dan Kesenian dan sejenisnya

q       Koordinasi Instansi Terkait dalam Penanganan Obat-obat Berbahaya

q       Monitoring Kegiatan Siswa di Sekolah

q       Perencanaan Lingkungan Pendidikan yang Baik

2.6.2 Terbebasnya setiap satuan pendidikan dari kecanduan obat bius, minuman alkohol, dan kekerasan/perkelahian 2.6.2 Program pencegahan delinkuensi siswa ü      Peningkatan kerja sama orang tua dan guru untuk memantau perkembangan siswaü      Penyelenggaraan orientasi dini kepada siswa tentang bahaya obat bius, minuman beralkohol dan kekerasan/perkelahian

ü      Pendidikan keterampilan bimbingan & konseling kepada guru mata pelajaran

2.7.1 Tercapainya Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 2.7.1 Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi ……. ü      Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Negeri dan Swasta)ü      Identifikasi Masalah In-efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

ü      Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang Efisien

ü      Analisis Sumber Daya Pendidikan yang Efisien

ü      Peningkatan Koordinasi Antarlembaga/Instansi untuk Efisiensi Pengelolaan

ü      Peninjauan Peraturan Perundang-undangan yang terkait

2.7.2 Meningkatnya efisiensi pendidikan tinggi 2.7.2 Program peningkatan efisiensi pendidikan tinggi
  • Penghapusan eselonisasi di PT dan pemberian kebebasan PT mengembangkan pola manajemen yang sesuai dengan tunturan riset untuk pengembangan ilmu dan teknologi  (6)
  • Rekontekstualisasi jurusan atau program studi di PT  (7)

Catatan :

1) Peningkatan jumlah taman kanak-kanak, antara lain melalui:

a)      Memperbesar merger SD karena berkurangnya jumlah siswa dan kelebihan tenaga guru dan gedung SD dialih fungsi menjadi TK

b)      Mendorong SD yang kelebihan guru dan ruang kelas untuk membuka kelas TK sebagai bagian terpadu SD

c)      Menerapkan subsidi silang dalam penentuan sumbangan BP3 atau SPP SD swasta lalu memanfaatkan kelebihan dana untuk mendanai gaji guru TK yang menjadi komponen tertinggi dalam pembiayaan TK

d)      Mendorong pemerintah daerah membangun TK, terutama di daerah IDT dan terpencil

2) Dilakukan melalui: (1) menugaskan dosen dalam program pengalaman lapangan (PPL), tidak menyerahkan penanganan mahasiswa yang melakukan PPL kepada unit PPL; (2) memperbesar porsi observasi sekolah dalam PPL; (3) mendorong LPTK mengembangkan sekolah percontohan melalui inovasi yang relevan; (4) memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengajar di sekolah pada periode tertentu dalam masa tugasnya; dan (5) membuka peluang bagi guru sekolah menjadi dosen LPTK

3) Khususnya melalui penerapan keterampilan berkebun, membuat kerajinan tangan, memasak, dan beternak unggas

4) Kurikulum SMU dibagi atas kelompok mata pelajaran mayor dan minor. Siswa diwajibkan mengikuti kelompok mata pelajaran mayor IPA, IPS atau Bahasa dan memilih mata pelajaran minor sesuai dengan minatnya. Siswa memilih menempuh ujian minimal 3 mata pelajaran yang dapat diambil sejak kelas II jika suatu mata pelajaran selesai di kelas II. Siswa yang ingin melanjutkan ke Fakultas Kedokteran misalnya hanya menempuh ujian 3 mata pelajaran, seperti Biologi, Matematika dan Bahasa Inggris. Siswa yang hendak memasuki Fakultas Ekonomi hanya menempuh ujian Ekonomi, Akuntansi, Matematika dan Bahasa Inggris. Siswa yang hendak memasuki Fakultas Sastra jurusan Bahasa Indonesia hanya menempuh ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Antropologi.

5) Bagi siswa yang tidak ingin langsung ke PT tetapi mau bekerja dulu diadakan program keterampilan seperti elektronik, komputer, teknik mesin, teknik sipil, menjahit, dan peternakan ikan. Siswa tersebut tetap dituntut menyelesaikan program minimal untuk melanjutkan ke PT bila kemudian setelah bekerja lulusan SMU itu ingin melanjutkan studi di PT. Tiap SMU yang mampu menyediakan program yang sesuai dengan fasilitas dan tenaga guru yang dimiliki. Untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan mengalihkan STM menjadi SMU. Dengan cara ini, SMU tersebut telah memiliki fasilitas dan tenaga guru untuk melaksanakan program keterampilan yang menjadi kekuatan bekas STM itu. Untuk jangka pendek, SMU yang hendak mengadakan program keterampilan dapat bekerja sama dengan SMEA, SMKA dan/atau STM yang berdekatan. Kerja sama dengan perusahaan swasta perlu dirintis untuk memberikan kesempatan magang kepada siswa yang memilih program keterampilan. Guna memungkinkan pelaksanaan program ini, kurikulum SMU perlu dibenahi dengan mengurangi mata pelajaran yang kurang perlu dan dengan mengurangi kepadatan materi kurikulum SMU secara keseluruhan.

6) Eselonisasi dengan adanya 3 pembantu rektor, 3 pembantu dekan dan ketua-ketua jurusan merupakan penerapan eselonisasi birokrasi kantor pemerintah ke dalam dunia PT. Banyaknya jabatan di PT mengakibatkan para dosen berorientasi kepada jabatan dan kurang berorientasi kepada riset untuk pengembangan ilmu dan teknologi. Pembantu rektor dan pembantu dekan III misalnya dapat ditiadakan dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa mengatur sendiri pemerintahan mahasiswa (student government). Seorang tenaga administrasi dapat ditugaskan sebagai contact person fakultas dengan organisasi mahasiswa dalam kampus. Pembantu rektor dan pembantu dekan II misalnya tak perlu ada jika tenaga profesional keuangan mampu mengelola keuangan universitas dan fakultas. Pengelolaan program dapat dilimpahkan kepada dosen yang merintis suatu program studi baru tanpa perlu adanya ketua jurusan.

7) Jurusan atau program studi yang telah jenuh, dalam arti lulusannya sudah tak tertampung dunia kerja segera ditutup dan diganti dengan yang dibutuhkan pasar dunia kerja. Perguruan tinggi dibiarkan bersaing meningkatkan kualitas jurusan atau program studi yang diminati masyarakat. Guna meningkatkan efisiensi, reorganisasi kurikulum dilakukan sendiri oleh PT yang bersangkutan tanpa menunggu kurikulum yang disusun oleh konsorsium. Konsekuensinya konsorsium PT sebaiknya dibubarkan atau dibatasi perannya sebagai pengembang standardisasi program studi dengan memberikan guidelines.

Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi suatu jalan yang akan ditempuh, tanyakanlah kepada orang-orang yang baru saja kembali melewati jalan itu

Referensi

  1. [1]  Boediono, dalam “Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter terhadap Pendidikan” menggunakan asumsi nilai tukar   rupiah Rp.5000 dari Rp2350, sehingga pendapatan per kapita riil turun dari US$1080 menjadi $508.  jika $ 1 = Rp 10.000  ??
  2. [1]Pada saat ini (Juli 1998), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan reorientasi program-program dana bantuan asing yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah operasional pendidikan yang diakibatkan oleh krismon (krisis moneter dan ekonomi), yang antara lain pencegahan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui bantuan bea siswa
  3. [1] Dalam sambutannya pada buku `Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995
  4. Meningkatkan pelaksanaan kuri-kulum muatan lokal pada jenjang Dik das khususnya keterampilan pra-wirausaha, yang relevan dengan kebutuhan daerah
  1. [1] Lihat Boediono dalam bukunya “Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi“, 1997, 198-203
  1. [1] Lihat artikel Anna S. Suparno, dalam harian Kompas 9 November 1994  Membebaskan lingkungan pendidikan dari obat-obat (bius) yang berbahaya, minuman beralkohol, dan kekerasan/ perkelahian
  2. Kajian Dikbud, No. 014, Tahun IV, September 1998

sumber: http://www.geocities.com/vey212/tujpen2.htm (diakses: 27 September 2009)

TUJUAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN:

Mencari Alternatif Reformasi Pembangunan Pendidikan

Oleh:

Fery Cahyadin * )

Part 1

Salah satu pola perilaku kelembagaan pemerintah Orde Baru yang dinilai menghambat pembaharuan selama ini adalah dalam menentukan kepentingan program pendidikan, yang kerap kali menggunakan justifikasi kemapanan yang bersifat pasif (misalnya UUD 1945). Sementara di era globalisasi ini tujuan-tujuan dan program-program pendidikan dituntut untuk secara dinamik menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat bahkan terlalu cepat untuk diikuti. Dalam konteks inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk merubah masukan (input) pendidikan menjadi dampak (outcome) pembangunan. Masukan di sini dapat diartikan “raw input” atau siswa atau calon SDM pembangunan, sedangkan dampak atau “outcome” pembangunan harus diterjemahkan secara substantif ke dalam komponen-komponen prioritas pembangunan nasional (misalnya: iptek untuk industrialisasi). Dalam kaitan ini, tujuan-tujuan pendidikan nasional perlu dirumuskan dalam jangka menengah. Mengapa jangka menengah? Karena keampuhan kinerja dari suatu sistem pendidikan terbatas dan harus secara cepat mampu merubah orientasinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada.

konteks ini, peningkatan mutu SDM melalui pembangunan pendidikan dipandang sebagai upaya peningkatan kemampuan daya saing bangsa dalam era globalisasi, sehingga Bangsa Indonesia mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Secara makro, posisi Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Timur, diramalkan akan menikmati kemakmuran yang lebih baik lagi pada permulaan abad 21 yang akan datang (Riedel 1992; McRae,1994). Indonesia yang pada tahun 1967 hanya memiliki GNP per kapita US$70, meningkat menjadi sekitar $200 pada tahun 1980, kemudian meningkat 300% menjadi $600 pada tahun 1990, untuk kemudian menjadi sekitar $1100 pada tahun 1997. Pada saat itulah, Indonesia, berdasarkan kemajuan ekonomi yang dicapainya, mengelompok dengan Malaysia, Thailand dan Pilipina, yang diprediksikan akan segera bergabung dengan macan-macan ekonomi Asia lainnya (Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura) pada permulaan abad 21, sebagai negara-negara industri baru (new industrial countries).

Latar Belakang

Manakala Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN 1993) dinyatakan berlaku sebagai acuan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua (PJP II) di republik ini, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di semua bidang adalah merupakan karakteristik utama pembangunan nasional. Dalam perkembang-an selanjutnya, peningkatan mutu SDM bahkan dipandang sebagai predisposisi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam

Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi (krismon) yang secara bersamaan menimpa negara-negara ASEAN dan bahkan negara-negara ASIA Timur lainnya seperti Korea Selatan dan bahkan Jepang sejak pertengahan tahun 1997, menjungkirbalikkan ramalan tentang Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Khusus di Indonesia, di samping krisis moneter dan ekonomi terjadi juga musim kering berkepanjangan yang diakibatkan oleh siklus perubahan cuaca (El Nino), yang diikuti oleh kebakaran hutan yang ekstensif dan berlangsung relatif lama terutama di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini diperparah oleh semakin buruknya iklim sosial-politik-ekonomi-keamanan di dalam negeri, yang, setelah pasca kerusuhan 14-15 Mei 1998 dan tuntutan para mahasiswa agar Soeharto turun dari kekuasaan, terjadilah pergantian pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Keadaan setelah pasca pergantian kepemimpinan nasional belum menunjukkan kembalinya kondisi perekonomian kepada keadaan normal seperti sediakala. Indonesia, yang dahulu, sebelum krismon dijuluki sebagai salah satu “Macan Asia” (Asian Tiger), sekarang ini sudah berubah menjadi “Asian Begger” atau “Pengemis Asia”, yang menanti belas kasihan dari IMF, Bank Dunia, ADB, Jepang, Australia, Singapura, bahkan Malaysia (Amin Rais, 1998).

Menurut Boediono (1998), krisis ekonomi dan moneter (krismon) yang terjadi di Indonesia mengakibatkan turunnya kesejahteraan rakyat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ini menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menurun. Daya beli terhadap pelayanan pendidikan juga ikut turun, karena orang tua murid berkurang pendapatannya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Krismon telah menyebabkan tingkat pendapatan per kapita menurun secara drastis, dari sekitar US$1100 saat nilai tukar dolar masih 2350 rupiah pada pertengahan tahun 1997, menjadi kurang lebih US$200 pada pertengahan 1998, karena nilai tukar dolar “terbang” ke sekitar 13000 rupiah [1]. Menggunakan pendapatan per kapita sebagai asumsi pengukuran, apa yang dialami Indonesia pada saat ini, -Bak memutar balik mesin waktu selama hampir 20 tahun, saat tingkat kesejahteraan berada di awal tahun 1980-an.

Diperkirakan, sebagai dampak krismon akan lahir masalah-masalah esensial pembangunan pendidikan yang akan menyebabkan terganggunya keseimbangan program-program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Boediono,1998;p.8,p.16). Merujuk pada pengalaman kesulitan ekonomi tahun 1980-an, krismon akan menyebabkan program Wajar Dikdas 9 Tahun, yang diharapkan tuntas pada tahun 2003, tidak akan tercapai. Menggunakan (asumsi) trend penurunan dan fluktuasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada hampir semua jenjang pendidikan pada periode 1997-2003, maka akan terjadi zero growth untuk pertumbuhan APK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah selama periode tersebut (h.9).

Dalam keadaan seperti ini, upaya pembangunan pendidikan nampak dihadapkan pada pilihan: (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan (survival) yang telah dicapai agar tidak terjadi stagnasi, bahkan setback; (2) meneruskan pembangunan (development) dengan mengakomodasikan tuntutan-tuntutan substantif kebijakan yang timbul akibat pola dan dinamika berfikir yang dipandang lebih maju dalam era reformasi ini; dan (3) keduanya, dengan asumsi bahwa pilihan ini paralel dengan upaya penanganan krisis pada tahap solusi operasional  [2].

Fenomena Pendidikan dalam Pembangunan

Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: (1) keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering (contoh: computer clone); (3) besarnya tabungan masyarakat; (4) mutu pendidikan yang baik; dan (5) etos kerja.

Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul atau katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi (brought into being). Ilustrasi ini memberikan aksentuasi tentang betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) menjadi

semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi, peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang, baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global.

Sejalan dengan itu, Soeharto (1995) [3], merujuk pada tiga orientasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu terhadap: (1) upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang ekstensif bagi seluruh warga negara; (2) penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; (3) upaya peningkatan penguasaan iptek.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang terpadu dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dilakukan secara efisien. Oleh karena itulah, aspek-aspek tersebut menjadi tema pokok pembangunan pendidikan.

Dari sisi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah merupakan salah satu upaya pembangunan pendidikan untuk mencerdas-kan kehidupan bangsa dalam konteks pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Melakukan pemerataan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (setelah Wajar SD 6 Tahun), diasumsikan memberikan basis fundamental yang lebih kuat bagi pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang lebih berpendidikan.

Dari sisi penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; pendidikan juga berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pendidikan harus sejalan dengan proses industrialisasi dalam pengertian dua hal, yaitu (1) pendidikan harus tanggap terhadap tuntutan dunia usaha dan industri akan tenaga terampil dan profesional; (2) dunia usaha dan industri bukan hanya merupakan pemakai tenaga-tenaga terdidik, namun juga merupakan mitra kerja para pengelola sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional; dan (3) pendidikan juga harus mampu memberikan kemampuan kewirausahaan, sehingga para lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

Dari sisi upaya peningkatan penguasaan iptek; dalam kaitannya dengan karakteristik negara-negara maju di Asia Timur, yang, menurut McRay (1994), antara lain memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar dan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering, -implikasinya pendidikan harus berorientasi pada peningkatan penguasaan iptek yang mampu memacu perkembangan industri lebih cepat dan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Industri semi konduktor yang dimulai sejak hampir 20 tahun yang lalu di Korea, Hongkong, Taiwan, kemudian diikuti oleh Malaysia lebih dari 10 tahun yang lalu adalah contoh sukses dari reverse engineering dengan R & D yang relatif murah dan mampu menghasilkan nilai tambah yang relatif cepat dan tinggi. Sistem pendidikan harus mampu meningkatkan SDM Indonesia terutama dalam kemampuan teknologi rancang bangun (design) dan rekayasa (engineering). Industri hilir yang selama ini menjadi andalan industri ekspor harus diperkuat dan dirangkaikan dengan industri antara dan industri hulu, sehingga industri nasional yang handal dan mandiri akan tercipta. Tenaga-tenaga kerja tingkat menengah yang berasal dari pendidikan menengah, umum maupun kejuruan, diharapkan dapat menjadi tenaga kerja tingkat menengah (medium level worker) yang berperan, baik dalam industri antara dan hilir, bahkan industri hulu. Di samping itu, pendidikan tinggi yang berorientasi akademis, diharapkan berperan dalam meningkatkan penguasaan iptek baik melalui pendidikan maupun melalui penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Gambaran di atas pada dasarnya ditujukan untuk meneliti lebih jauh tentang premis fenomena peran pendidikan dalam pembangunan. Fenomena yang terjadi di era globalisasi menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangunan hampir selalu merupakan padanan dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terdidik, yang mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara cepat, ekstensif dan mendunia. Dalam konteks inilah upaya pembangunan pendidikan merupakan upaya peningkatan daya saing bangsa. Menurut Drucker (1993), hanya bangsa yang mampu menterjemahkan fenomena pembangunan ke dalam kebutuhan pengetahuan yang akan mampu bersaing di era globalisasi. Pertanyaannya: “Sudahkah kita memahami komponen-komponen pembangunan nasional dari sudut pandang pembangunan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang tangguh dan berdaya saing tinggi? “. Dalam konteks inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai _upaya untuk merubah masukan (input) pendidikan menjadi dampak (outcome) pembangunan. Masukan di sini dapat diartikan “raw input” atau siswa atau calon SDM pembangunan, sedangkan dampak atau “outcome” pembangunan harus diterjemahkan secara substantif ke dalam indikator produk-produk unggulan tertentu yang dapat membantu keberhasilan pembangunan. Katakanlah ini merupakan makna dinamik dari reformasi pendidikan, selain makna lainnya yang lebih bersifat kualitatif (lihat hasil-hasil kerja Tim Reformasi Pendidkan IKIP Jakarta, 1998).

Elaborasi Pembangunan Pendidikan Menurut GBHN

Baik dalam GBHN 1993 maupun dalam GBHN 1998, titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada ekonomi, seiring dengan (peningkatan) kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) yang akan menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional. Makna substantif yang terkandung di dalam GBHN 1993 dan 1998, secara tersurat dan tersirat sudah mencoba mengakomodasikan banyak logika pembangunan yang menitikberatkan kepentingan SDM yang bermutu untuk mendukung pembangunan, terutama dalam: Tujuan, Sasaran Umum, Prioritas dan Sasaran Bidang dan Kebijaksanaan Pelita VII.

Namun demikian, GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan jangka menengah (Repelita) dinilai lebih merupakan pernyataan-pernyataan politik yang memiliki pola fikir deduktif-logik yang tidak sempurna dan bersifat sangat normatif. Pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam komponen-komponen: Tujuan, Sasaran Umum, Prioritas dan Sasaran Bidang serta Kebijaksanaan Pelita VII, hampir kesemuanya (kecuali pada Kebijaksanaan Pelita VII) berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif, umum dan lepas konteks, sehingga sulit sekali mencari logika hubungan langsungnya satu sama lain. Hubungan hierarkikal yang menjabarkan B. Tujuan pada komponen-komponen di bawahnya (C.Sasaran Umum, D.Prioritas dan E.Sasaran Bidang Pelita Ketujuh) diungkapkan dalam bahasa “berbunga-bunga” yang secara repetitif diulang pada hampir setiap bagian dengan “style” yang hampir persis sama. Sebagai ilustrasi perhatikan contoh-contoh yang dicuplik dari GBHN 1998 berikut, khusus untuk sektor pendidikan.

Tujuan Pelita Ketujuh

Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tekad kemandirian masyarakat Indonesia ……., untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin yang lebih selaras, adil dan merata.

Sasaran Umum Pelita Ketujuh

….tumbuh dan berkembangnya sikap dan tekad kemandirian dalam manusia ……., untuk mencapai taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan lahir dan batin yang makin meningkat.

Prioritas Pelita Ketujuh

….menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap dilandasi oleh motivasi serta kendali keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME ……, perluasan dan peningkatan kualitas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang lebih terkait dan sepadan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan zaman …….

E. Sasaran Bidang Pelita Ketuju

…. Makin meluas dan meratanya dikdasmen dan dikti (disingkat) yang berkualitas termasuk pendidikan keakhlian; menguatnya peranserta masyarakat ……untuk terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur,….

F. Kebijaksanaan Pelita Ketujuh

(Umum)

….diarahkan untuk meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan ……., meningkatkan seluruh komponen pendidikan, terutama tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana. ………, sehingga terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri dll. ….yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.

(Pendidikan)

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD’45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa pada Tuhan YME; ……, masyarakat sebagai mitra pemerintah, peningkatan Pendidikan P4, PMP pada semua jalur, jenis dan jenjang;

b s.d. g adalah tentang a.l. : (1) Kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; (2)perhatian khusus bagi peserta didik dari keluarga miskin dan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata (gifted); (3) Program pendidikan dan penelitian Dikti di bidang iptek ditingkatkan; (4) keseimbangan kurikulum dalam pendidikan moral, agama, bahasa, iptek; (5) pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan (6) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Kendatipun, dari ilustrasi di atas terlihat bahwa komponen kebijaksanaan (F. Kebijaksanaan Pelita Ketujuh) memiliki gambaran kegiatan yang lebih jelas dan terukur (measurable) dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya, namun karena lemahnya kaitan logik dengan komponen-komponen hirarkikal di atasnya (B. Tujuan, C. Sasaran Umum, D.Prioritas dan E.Sasaran Bidang Pelita Ketujuh) keberadaannya terasa muncul dengan sendirinya (randomly assigned). Pola pemahaman deduktif-logik yang seharusnya menurunkan konsep pembangunan nasional ke dalam makna substantif pendidikan menjadi kehilangan makna, karena tidak adanya kaitan generatif yang jelas antara tujuan pembangunan nasional dan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang diharapkan.

Hal ini dikarenakan adanya pola perilaku kelembagaan pemerintah selama ini, untuk selalu menentukan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dengan justifikasi kemapanan yang bersifat pasif (misalnya UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam UUSPN No.2/1989), sementara di era globalisasi ini tujuan-tujuan dan konsep pendidikan dituntut untuk secara dinamik menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat bahkan terlalu cepat untuk diikuti. HAR Tilaar (1998), bahkan berpendapat bahwa pendidikan nasional telah terperangkap dalam sistem kehidupan yang opresif sehingga terkungkung dalam paradigma-paradigma yang tunduk pada kekuasaan dan memperbodoh rakyat. Pola perilaku ini sesuai dengan asas sentralisme dalam sistem kekuasaan, di mana penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini cenderung menuruti garis petunjuk dari atas atau indoktrinasi yang harus ditaati, suka atau tidak suka. Di masa Orde Baru, dengan mengambil contoh Perencanaan Jangka Panjang Kesatu (PJP I, 1968/69-1992/93), —sekali kita menyepakati struktur bidang dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan pembangunan nasional, maka, suka atau tidak suka, sabar atau tidak sabar, kita harus menunggu 25 tahun untuk merubahnya.

Bukannya tidak mungkin, krismon yang berkepanjangan di negara kita ini salah satu sebabnya diakibatkan oleh pola perilaku berfikir yang terlalu mengacu pada fatwa kelembagaan yang mapan dan reaktif, bukannya luwes dan proaktif. Tanpa harus menafikan keberadaan undang-undang yang kita miliki (sejak dari UUD 1945 sampai UU apa saja yang kita miliki) yang menyebabkan republik ini mampu berdiri dan mengisi kemerdekaannya, kita dituntut untuk mencari alternatif reformasi untuk membuat bangsa ini lebih baik dan mampu keluar dari krisis. Untuk itulah premis-premis tentang pembangunan pendidikan dalam GBHN 1998 dan Repelita Ketujuh memerlukan perbaikan dan (bahkan) perubahan. ……..

sumber: http://www.geocities.com/vey212/tujpend1.htm (diakses: 27 September 2009)

About these ads

1 Comment

  1. dildaar80 says:

    terima kasih…artikel yg bagus…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,235 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

Community

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7,235 other followers

%d bloggers like this: