Home » Artikel » Manajemen BerBASIS Sekolah ( MBS )

Manajemen BerBASIS Sekolah ( MBS )

Otonomi pendidikan sebagai hasil dari perjuangan reformasi di bidang pendidikan pada akhirnya memunculkan beberapa kebijakan di bidang pendidikan seperti manajemen Berbasis Sekolah (school-based management), dan rencana implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (curriculum-based competence), dan Kurikulum Berbasis Sekolah (school-based curriculum).

Reformasi di bidang pendidikan, meskipun dikatakan oleh Surakhmad (2002) secara psikologis dan politis dirasakan amat terlambat dan secara teknis dikatakan terlalu cepat, pada dasarnya merupakan salah satu dari ‘tekad’ dan ‘gebrakan’ bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia.  Berbagai predikat, peristiwa dan kasus ‘negatip’ yang telah dan sedang dialami bangsa Indonesia, seperti sebutan bangsa yang akrab dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala perangkat kata sinonimnya, sebagiannya adalah karena akibat dari salah urus dalam menata pendidikan.  Dari kondisi itu tidak mengherankan kalau kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, berada pada urutan paling belakang dibandingkan dengan pendidikan bangsa-bangsa lain di tingkat regional maupun internasional.   Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh International Educational Achievement (IEA) menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi.   Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika, peserta didik SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga berada pada peringkat ‘buncit’, yaitu urutan ke-40 dari 42 negara peserta (Bappenas, 2000).

Sebagai wujud reformasi dibidang pendidikan itu, maka bermunculan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan perundangan seperti: perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum,  PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar; disempurnakan menjadi PP Nomor 55 Tahun 1998 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No. 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, Renstra Depdiknas 2004-2009, serta Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006-2010. Sedangkan unsur-unsur yang terkait diantaranya; Direktorat Pembinaan sekolah Menengah Umum dan Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Komite sekolah, Yayasan, serta sekolah terkai.

Di samping itu, sebagai bentuk realisasi dari keinginan reformasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang dituangkan dalam Propenas, Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah.  Surat keputusan itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa perubahan dan penambahan aturan perundangan itu diharapkan mampu mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan keinginan dan demokratisasi pendidikan.  Implementasi manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), sebenarnya merupakan bentuk riil keinginan bangsa Indonesia untuk menuju sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, demokratis dan manusiawi.  Keinginan dan harapan perubahan itu paling tidak seperti yang dicantumkan dalam Buku Pedoman manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) oleh Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen Depdiknas seperti yang diadopsi dalam bagan berikut.

MANAJEMEN POLA BARU

· Otonomi

· Pengambilan keputusan partisipatif

· Ruang gerak luwes

· Pendekatan profesional

· Desentralistik

· Motivasi diri

· Deregulasi

· Mempengaruhi

· Memfasilitasi

· Mengelola resiko

· Menggunakan uang seefisien mungkin

· Teamwork yang cerdas

· Informasi terbagi

· Pemberdayaan

· Organisasi datar

MANAJEMEN POLA LAMA

· Subordinasi

· Pengambilan keputusan
terpusat

· Ruang gerak kaku

· Pendekatan Birokratik

· Sentralistik

· Diatur

· Overregulasi

· Mengontrol

· Mengarahkan

· Menghindari resiko

· Menggunakan uang
semuanya

· Individual yang cerdas

· Informasi terpribadi

· Pendelegasian

· Organisasi herarkis



Diadaptasi dari Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen, Depdiknas 2001

Bagan 1 : Dimensi-dimensi Perubahan Pola manajemen pendidikan

Meskipun implementasi MBS ini memerlukan perjuangan berat bangsa Indonesia dan membutuhkan waktu yang cukup panjang (time consuming), dalam pandangan Noble (1996), MBS itu diharapkan dapat: (1) meningkatkan prestasi akademik peserta didik (academic achievement), (2) meningkatkan pertanggung jawaban (accountability) diantara para pengambil kebijakan, (3) meningkatkan pemberdayaan (empowerment) ke arah perbaikan budaya sekolah (school culture), dan untuk kegunaan politis (political utility) karena para pengambil kebijakan di masyarakat (local players) benar-benar mengetahui apa yang diperlukan untuk meningkatkan sekolah.

Desentralisasi pendidikan di samping merupakan kebijakan yang diharapkan mampu menumbuh-suburkan proses demokratisasi pendidikan, kebijakan itu juga dapat menciptakan pendidikan yang lebih demokratis.  Zamroni (2001) melukiskan paradigma pendidikan yang demokratis itu dan membandingkannya dengan paradigma birokratis seperti yang pernah dipraktekkan bangsa Indonesia selama beberapa dekade yang lalu.  Ilustrasi pendidikan yang demokratis itu tertuang pada tabel berikut.

Tabel 1 : Perubahan Paradigma Menuju pendidikan Demokratis

No.

Aspek

Paradigma pendidikan Birokratis Herarkis

Paradigma pendidikan Demokratis

1.

Perencanaan

Top – down

Buttom – up

2.

Pelaksanaan

Didasarkan instruksi – petunjuk

Didasarkan atas profesionalitas

3.

Standard

Out put dan proses: nasional – makro

Out put nasional makro, proses lokal mikro

4.

Target

Nasional – makro

Level sekolah – wilayah terbatas

5.

Pemahaman tujuan target

Didasarkan atas pedoman dari pusat

Didasarkan atas kondisi sekolah

6.

Sistem insentif

Seragam dan kepatuhan

Sistem prestasi

7.

Umpan balik orang tua peserta didik

Tidak diperlukan, kecuali bagi peserta didik yang bermasalah

Diperlukan secara teratur

8.

Orientasi

Pengembangan intelektual (NEM)

Pengembangan aspek intelektual, personal dan sosial

9.

Persepsi terhadap input

Masukan peserta didik diperlukan sebagai raw input yang menentukan hasil akhir

Masukan peserta didik bukan merupakan raw input melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah

10.

Evaluasi

Dilaksanakan pada titik-titik waktu tertentu dan bersifat seragam

Dilaksanakan sepanjang waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah

11.

Kontrol sekolah

Oleh atasan

Oleh orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar

12.

Pengambilan keputusan

Ada di tangan kepala sekolah dengan perkenan atasan

Rapat guru, orang tua peserta didik dan kepala sekolah

13.

Peran orang tua peserta didik dan masyarakat

Terbatas menyediakan dana

Terlibat dalam seluruh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai

Muara dari tuntutan dan keinginan bangsa Indonesia tentang desentralisasi atau otonomi pendidikan itu adalah pada manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management), yang kemudian konsekuensi logisnya akan diikuti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (curriculum-based competence), dan Kurikulum Berbasis Sekolah (school-based curriculum) serta Penilaian Berbasis Kelas (classroom-based evaluation).  Meskipun di negara-negara lain manajemen berbasis sekolah (MBS) itu telah digulirkan sejak tahun 1970-an, MBS mencuat kuat di Indonesia sejak tahun 2000-an, karena adanya reformasi di bidang pendidikan.

Menurut Cheng (2001), MBS merupakan salah satu kecenderungan internasional yang paling menonjol dalam reformasi di bidang pendidikan (the most salient international trends of school reform).  MBS memberikan banyak kesempatan dan kebebasan kepada para guru, orang tua, pendidik, pengelola pendidikan, dan pemimpin pendidikan untuk memikirkan kembali praksis pendidikan, mengembangkan mereka sendiri, mengubah peranan dan membuat inovasi serta meningkatkan kualitas lulusan.

A. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Sebelum diuraikan tentang hakikat MBS, sebaiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang defenisi manajemen itu sendiri dan manajemen pendidikan, sebab kedua hal tersebut sangat terkait dengan konsep manajemen berbasis sekolah.

1. Manajemen dan Administrasi

Manajemen menurut seorang ahli dari Arizona State University bernama Robert Kreitner yang dikutip oleh Azhar Arsyad[1] mendefenisikan manajemen sebagai berikut:

Management is the process of working with and through others to achieve organizational objective in a changing environment. Central to this process is the effective and efficient use of limited resources”.

Dari defenisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses bekerja bersama atau melalui orang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi. Satu hal yang perlu diketahui dalam bekerjasama bahwa keinginan pribadi tidak bisa dipaksakan kepada orang lain artinya harus peka terhadap orang lain, bergaya lembut, dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengembangkan karirnya.[2]

Sementara sasaran organisasi adalah penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Tanpa sasaran dan tujuan organisasi, proses manajemen berangkat dan menuju kepada sasaran yang tidak jelas.

Sementara fokus dari pada proses manajemen adalah adanya keseimbangan antara kehasilgunaan dan kedayagunaan. Pekerjaan bisa selesai (efektif) tapi juga harus efisien, tidak boros dan tidak mubazir. Menekankan salah satunya menurut Azhar akan berdampak dan berakhir dengan praktek mismanajemen.[3]

Dalam aktivitas keseharian konsep manajemen sangat terkait dengan konsep administrasi, sehingga beberapa kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang menganggap manajemen itu sama dengan administrasi. Sementara ini masih banyak orang yang mempresepsikan pekerjaan administrasi sama dengan pekerjaan ketatausahaan. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan perbedaan antara administrasi dan manajemen.

Administrasi menurut Siagian adalah merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[4]Sementara The Liang Gie mengemukakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.[5]

Apabila merujuk kepada dua defenisi di atas maka dalam arti luas, administrasi merupakan  keseluruhan  proses  kerjasama  antara  dua  orang

atau lebih dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, di mana ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, disitulah sedang terjadi administrasi.[6]

Sementara manajemen merupakan strategi dan cakupan pikiran yang terencanakan sebelum proses atau aplikasi rutin dilapangan dilakukan. Namun, proses manajemen berlaku sepanjang masa dan tidak berhenti pada satu titik waktu tertentu. Manajemen itu sendiri menurut Azhar, meskipun merupakan perpaduan antara seni dan ilmu, teradang lebih bersifat seni ketimbang sains yang bersifat matematis seperti layaknya ilmu sosial lainnya. Kata sebagian pakar “Management is more of an art than a science”.[7]

Lebih lanjut Azhar mengemukakan lima fungsi manajemen dan administrasi yang cenderung bersifat berkesinambungan dan berurut “sequential”. Pertama, adalah untuk menjawab pertanyaan apa maksud dan tujuan usaha tersebut, maka muncullah fungsi pertama yaitu perencanaan (planning). Kemudian setelah itu muncullah fungsi kedua yaitu mengorganisir (organizing), yakni menetapkan cara memilah dan memecahkan pekerjaan yang ada menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik. Setelah itu, muncullah fungsi ketiga yaitu staffing dengan cara memilih orang-orang yang berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian fungsi yang keempat adalah directing, fungsi ini dimaksudkan untuk mengarahkan manusia melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah evaluating atau controlling, fungsi ini sangat penting untuk menilai hasil kerja dari keempat fungsi sebelumnya untuk menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi.[8]

2. Administrasi Pendidikan

Setelah membahas pengertian administrasi dan manajemen di atas yang menekankan bahwa manajemen merupakan strategi dan cakupan pikiran yang terencanakan sebelum proses atau aplikasi rutin dilapangan dilakukan sementara administrasi merupakan proses atau aplikasi dari stategi dan cakupan pikiran yang telah direncanakan. Jadi secara sederhana dipahami bahwa administrasi adalah pelaksanaan dari manajemen itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis cenderung menggunakan kata administrasi dalam mengulas pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Administrasi pendidikan dan administrasi pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep pada beberapa aspek, namun dalam hal defenisi dapat ditemukan rumusan tersendiri sesuai dengan pandangan para ahli. Dalam Encyclopedia of Education Research misalnya dapat diketengahkan sebagai berikut:

Education Administration is the process of integrating the efforts of personnel and of utilizing appropriate materials in such a way as to promote effectively the development of human qualities. It is connected not only with the development of children and youth, but also with the growth of adults, and particularly with the growth of school personnel.[9]

Di sini administrasi pendidikan diartikan sebagai proses pengintegrasian berbagai usaha personel dan pendayagunaan sumber material sedemikian rupa untuk meningkatkan perkembangan kualitas manusia secara efektif. Wawasannya tidak saja menyangkut perkembangan anak-anak dan pemuda, tetapi juga meliputi pertumbuhan orang dewasa dan khususnya para personel yang ada di sekolah.

Administrasi pendidikan dirumuskan sebagai kegiatan penataan yang meliputi:[10]

1. Pengarahan, pengendalian dan pengelolaan semua masalah yang berhubungan dengan urusan-urusan persekolahan, meliputi administrasi keuangan, selama aspek-aspek kegiatan sekolah itu memang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Pengarahan, pengendalian dan pengelolaan aspek-aspek (bidang garapan) administrasi sekolah itu terutama secara langsung diarahkan pada proses pengajaran bukan pada aspek-aspek lainnya (seperti keuangan, guru, siswa, program pengajaran, program kerja, kurikuler, metode, alat bantu mengajar dan bimbingan.

Menurut hemat penulis, defenisi yang kedua tersebut menekankan pada fungsi-fungsi administrasi pendidikan, yang digerakkan dalam rangka pelaksanaan proses “instructional” mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain administrasi pendidikan secara langsung ditujukan pada proses pengajaran itu sendiri, bukan pada bidang garapan lainnya yang hanya menjadi penunjang bagi keberhasilan proses pengajaran. Oleh sebab itu, dalam prakteknya fungsi pengarahan, pengendalian dan pengaturan/pengelolaan itu secara langsung lebih banyak dihubungkan dengan proses pengajaran (instructional process) itu sendiri. Sedangkan bidang lainnya nampak dinomorduakan di sini, karena dianggap tidak menjadi objek langsung dari pada aktivitas pengarahan dan pengendalian tersebut di atas. Memang yang menjadi sasaran utama adalah tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran yang dikelola dengan baik; tapi menurut hemat penyusun bukan berarti kegiatan administrasi lainnya dapat diabaikan. Administrasi keuangan, perlengkapan, kesiswaan, dan lain-lain (misalnya) kalau tidak diatur dengan memadai maka jelas akan menghambat kegiatan proses pengajaran itu mencapai tujuannya. Dan secara sistemik justru semua aspek kegiatan itu semestinya dikerahkan secara seimbang dan serasi, sehingga terbentuk suatu pola kerja yang terintegrasi dalam mengacuh pada arah yang sama, yakni terselenggaranya proses pengajaran (instructional process) dengan tertib, lancar dan ekonomis yang pada gilirannya memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Tujuan atau nilai administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah adalah untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran agar dapat berlangsung dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal secara efektif dan efisien. Kalau suatu tingkat “efisiensi” dan “efektifitas” belum tercapai, maka sistem penyelenggaraan sistem pendidikan belum dapat diberi predikat “terlaksana secara administratif, dan berhasil dengan baik”; lebih-lebih kalau dihubungkan dengan teori administrasi dan manajemen ilmiah, di mana “… approach” yang dipergunakan adalah approachefficiency and economy’ – pelaksanaan tugas yang efisien dan ekonomis – yang berarti bahwa sumber-sumber yang dipergunakan harus semakin kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.[11]

Dengan dasar itu, maka salah satu jawaban yang terbaik untuk mengatasi sejumlah persoalan “kelangkaan atau serba keterbatasan” sumber yang ada (terutama sumber material) dalam setiap organisasi pendidikan, administrasi pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha pendidikan itu untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal, walaupun dalam suasana material yang serba terbatas.

3. Manajemen Berbasis sekolah

Konsep “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS) yang dalam bahasa Inggris disebut School Based Management, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya diawali dengan munculnya pertanyaan masyarakat tentang apa yang dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntunan kebutuhan masyarakat. Kinerja sekolah pada saat itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntunan siswa untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi yang kompetitif secara global.[12]

MBS merupakan paradigma baru pendidikan,[13] yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.[14]

Secara konseptual, MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit   utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Pada sisi lain, MBS merupakan cara untuk memotivasi kepala sekolah lebih bertanggung jawab terhadap kualitas peserta didik. Untuk itu, sudah seharusnya kepala sekolah mengembangkan program-program kependidikan secara menyeluruh untuk melayani segala kebutuhan peserta didik di sekolah. Semua personel sekolah selazimnya menyambut dengan merumuskan program yang lebih operasional, karena merekalah pihak yang paling mengetahui akan kebutuhan peserta didiknya.[15]

Bertitik tolak dari kondisi dan penataan kembali manajemen sekolah tersebut, dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia diperlukan suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (basic skill) bagi siswa. Penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan, diarahkan untuk mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonsep pemberdayaan sekolah.

Fokus pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan profesionalisme sekolah yang pada gilirannya menjadi kualitas pendidikan. Gagasan MBS tersebut kiranya perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi MBS ini tidak sekedar membawa perubahan mendasar dalam hal kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat.

Sagala mengungkapkan bahwa konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) perlu memperhatikan kajian, penelitian dan strategi yang bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi dengan memberikan kerangka dasar dalam meningkatkan mutu. Roger Scott (1994) yang dikutip oleh Sagala mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan peluang kepada kepala sekolah dan guru menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan serta keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan hasil kerja. Sekolah mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungannya. Pengelola pendidikan tingkat pusat hanya berperan melayani kebutuhan sekolah. Fenomena tersebut segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan manajemen sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang telah sepakat melakukan reformasi.[16]

MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.[17] Lebih spesifik lagi, Sagala menguraikan tujuan MBS sebagai berikut (1) menjamin mutu pembelajaran anak didik yang berpijak pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar; (2) meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya; (3) meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreatifitas, inisiatif, dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah; (4) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama; (5) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah; dan (6) meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan pengelolaan sekolah oleh semua unsur yang terkait mengacu pada standar pendidikan nasional.[18]

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategis MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah.

Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah terhadap komponen-komponen sekolah menurut Mulyasa sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.[19]

Dengan demikian, lingkup strategi MBS yang dapat ditawarkan menurut Jiyono adalah: 1) kurikulum yang bersifat inklusif; 2) proses belajar mengajar yang efektif; 3) lingkungan sekolah yang mendukung; 4) sumber daya yang berasas pemerataan; dan 5) standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes.[20]

Namun sebelum mengimplementasikan ketujuh komponen sekolah tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah, yaitu: (1) sekolah yang diperkirakan dapat melaksanakan MBS secara penuh; (2) sekolah dengan MBS tingkat menengah (sedang); dan (3) sekolah dengan MBS secara minimal,[21]yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kelompok-kelompok sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 : Kelompok Sekolah dalam MBS

Kemampuan Sekolah

Kepala sekolah dan guru

Partisipasi Masyarakat

Pendapatan daerah dan orang tua

Anggaran sekolah

1. Sekolah dengan kemampuan mana

Kepala sekolah dan guru berkom

petensi tinggi (termasuk kepe-mimpinan)

Partisipasi masya rakat tinggi (ter-masuk dukungan dana)

Pendapatan dae-rah dan orang tua tinggi

Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar

2. Sekolah dengan kemampuan mana jemen sedang

Kepala sekolah dan guru berkom petensi sedang (termasuk kepe-mimpinan)

Partisipasi masyarakat sedang (termasuk dukungan dana)

Pendapatan daerah dan orang tua sedang

Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah sedang

3. Sekolah dengan kemampuan mana jemen rendah

Kepala sekolah dan guru berkom petensi rendah (termasuk dukung dana)

Partisipasi masya rakat kurang (ter-masuk dukungan dana)

Pendapatan daerah dan orang tua rendah

Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah kecil atau tidak ada

(Dikutip dari Mulyasa Manajemen Berbasis Sekolah)

Kondisi di atas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya. Perencanaan implementasi MBS harus menuju pada variasi tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan setiap sekolah. Perencanaan yang merujuk pada kemampuan sekolah sangat perlu, khususnya untuk menghindari penyeragaman perlakuan (treatment) terhadap sekolah.

Di tengah-tengah usaha untuk mengembalikan pendidikan kepada masyarakat tidaklah semudah yang dibayangkan. Kekhawatiran itu pertama-tama muncul setelah orang melihat kencenderungan bahwa konsep MBS merupakan solusi bagi desentralisasi pendidikan. Jika dikritisi lebih lanjut, ada suara-suara yang menyatakan bahwa MBS kurang menyentuh usaha pemberdayaan masyarakat. Sungguhpun ditemukan elemen masyarakat dalam konsep MBS, namun peranannya hanya artifisial. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat masih feodalistik dan paternalistik. Mereka cenderung menyerahkan urusan pengembangan sekolah yang rumit kepada mereka yang dianggap lebih mengetahui. Sementara itu, posisi masyarakat dalam konsep MBS bukan terletak apakah mereka mengetahui atau tidak, tetapi menyangkut soal aspirasi, keinginan, dan harapan masyarakat itu sendiri terhadap sekolah di lingkungannya.

B. Kinerja Kepala Sekolah

Selain pokok-pokok perhatian MBS sebagaimana diuraikan di atas, perhatian selanjutnya diberikan pada hal penting, yaitu peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru. Prinsip-prinsip dan praktek-praktek kepemimpinan ini hendaknya dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pimpinan lainnya yang relevan, dan peranan kepemimpinan khusus yang meliputi hubungan dengan staf, siswa , orang tua siswa, dan orang-orang lain di luar komuniti tempat sekolah itu berada.

Sejarah pertumbuhan peradaban manusia banyak menunjukkan bukti bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi adalah kuat tidaknya kepemimpinan. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempu oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian bahwa arah yang hendak ditempu oleh organisasi menuju tujuan harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi bersangkutan. Perumusan serta penentu strategi dan taktik adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.[22]

Banyak hasil-hasil studi yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efetivitas organisasi. Sutermeister dalam Mulyasa, mengemukakan  ada  beberapa  faktor  determinan  terhadap

produktivitas  kerja  antara  lain  iklim  kepemimpinan  (leadership climate), tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin (leaders), dari 33 faktor lain yang berpengaruh.[23] Dalam pada itu, Sagir menhemukakan enam faktor yang turut menentukan tingkat produktivitas, yaitu pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan, dan tingkat upah minimal. Dari keenam faktor tersebut, yang mendukung produktivitas tenaga kerja, secara eksplisit, dalam iklim kerja, diuraikan pentingnya kepemimpinan.[24]

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan.

Dalam kaitannya dengan peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai, perlu dipahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya, dan dia sendiri harus berbuat baik. Pemimpin juga harus menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Fungsi pemimpin hendaknya diartikan seperti motto Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa  sung  tulada,  ing  madya  mangung  karsa, tutwuri handayani (di depan menjadi teladan, di tengah membina kemauan, di belakang menjadi pendorong/memberi daya).

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Dengan begitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif;

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan  tujuan sekolah dan pendidikan;

4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah;

5. Bekerja dengan tim manajemen; serta

6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. [25]

Untuk disebut sebagai kepala sekolah yang profesional diperlukan persyaratan-persyaratan khusus, Sanusi mengemukakan beberapa kemampuan profesional yang harus ditunjukkan oleh kepala sekolah, yaitu:[26]

1. Kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya selaku unit kehadiran murid.

2. Kemapuan untuk menerapkan keterampilan-keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis pada kedudukan dari jenis ini.

3. Kemampuan untuk memotivasi para bawahan untuk bekerja sama secara sukarela dalam mencapai maksud-maksud unit dan organisasi.

4. Kemampuan untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, ekonomi, politik, informasi, dan educational.

Di samping persyaratan profesi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah seperti disebutkan di muka, mereka juga harus mampu mengakomodasikan tiga jenis keterampilan yang baik secara per jenis maupun   terintegrasi   tercermin    dalam    keseluruhan    mekanisme    kerja administrasi sekolah sebagai proses sosial. Tiga keterampilan tersebut meliputi:

1. Keterampilan teknis (technical skill)

2. Keterampilan melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan (human skill)

3. Keterampilan konseptual (conceptual skill)[27]

Keterampilan teknis merupakan yang paling penting bagi Kepala Sekolah. Keterampilan ini mencakup pemahaman menyeluruh seorang kepala sekolah dan kepiawaiannya dalam hal metode, proses, prosedur, dan teknik-teknik pendidikan.

Perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan sekarang ini memaksa kepala sekolah untuk membekali diri dalam menangkap informasi melalui komputer dan internet, kebutaan kepala sekolah terhadap dunia maya akan menjadikan mereka terlambat dalam menerapkan perubahan dan perkembangan pendidikan di sekolahnya.

Dewasa ini komputer dan internet bukan lagi merupakan barang langkah di tengah masyarakat, apalagi siswa bukan hanya menjadikannya sebagai alat informasi tetapi lebih dari  pada  itu  menjadikannya  sebagai  alat  komunikasi  dan media hiburan, maka alangkah naifnya jika seorang kepala sekolah tidak mengenal komputer dan dunia maya.

Keterampilan teknis keadministrasian yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu keterampilan teknis manajerial dan keterampilan teknis operasional.[28]Aspek teknik manajerial mengandung makna pemahaman kepala sekolah terhadap:

1) Pemahaman yang luas terhadap seluruh operasi sekolah dalam hubungan dengan semua tuntutan teknis yang dihadapi.

2) Pemahaman terhadap manajemen keorganisasian.

3) Pemahaman yang luas tentang berbagai teknologi pendidikan dan organisasi.[29]

Dalam makna keterampilan teknis operasional, kepala sekolah dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas mengenai masalah ketatalaksanaan, proses dan prosedur manajemen kelas, menciptakan disiplin siswa, dan teknik membuat keputusan yang efektif. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pendidikan dan latihan, pengalaman kerja, dan ketekunan atau motivasi untuk berkembang.

Apabila seorang kepala sekolah ingin berhasil menggerakkan para guru, staf dan para siswa dalam berprilaku guna mencapai tujuan sekolah, oleh karenanya kepala sekolah harus:

1. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang bersifat memaksa atau bertindak keras terhadap para guru, staf dan siswa.

2. Sebaliknya kepala sekolah harus mampu melakukan perbuatan yang melahirkan kemauan untuk bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri terhadap para guru, staf dan siswa dengan cara:

- Meyakinkan

- Membujuk.[30]

Tugas-tugas yang diembang oleh kepala sekolah menuntutnya untuk memiliki keterampilan pada taraf tinggi dalam bidang konsep keadministrasian, kemampuan melakukan hubungan manusiawi dengan staf secara perseorangan dan kelompok serta dengan masyarakat, serta keterampilan teknis untuk menyelenggarakan tugas-tugas instruksional dan non-instruksional di sekolah.

C. Pengembangan Kompetensi Siswa dengan manajemen Berbasis sekolah.

Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi empat tantangan besar yang kompleks. Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (Added value), yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat,yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks).

Keempat, munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk computer dan internet, sehingga bangsa Indonesia sangat bergantung kepada bangsa-bangsa yang telah lebih dulu menguasai teknologi informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam virtual enemy yang telah masuk keseluruh pelosok dunia ini.

Kemajuan ini harus dapat diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, professional, unggul, berpandangan jauh ke depan (Visioner), memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Untuk mewujudkan hasil diatas diperlukan strategi yang tepat, diantaranya adalah bagaimana strategi mengembangkan kompetensi siswa berdasarkan kemampuan, sikap, sifat, serta tingkah laku siswa sehingga membuat siswa menyenangi proses pembelajaran.

Peningkatkan kompetensi siswa tidak bisa dipandangan secara pragmatis, terpisah dari bagian bagiannya yang utuh. Peningkatan kompetensi siswa harus dilihat secara pendekatan sistem, menyeluruh, utuh dan tidak terpisah-pisah dari bagian-bagiannya sehingga dapat dilihat progress reports terhadap laju perkembangan kompetensi siswa seperti yang diharapkan. Selain dari pada itu, pengembangan kompetensi siswa dengan konsep pendekatan system terutama system manajemen berbasis sekolah akan sangat mudah dan efektif untuk mengevaluasi system apa yang perlu ditinjau, dimodifikasi ataupun dirobah menurut kebutuhan.

manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah sistem yang memberikan hak atau otoritas khusus kepada pihak sekolah untuk mengelola sekolah sesuai dengan kondisi, lingkungan dan tuntutan ataupun kebutuhan masyarakat dimana sekolah tersebut berada.

Berdasarkan analisa diatas, bagaimanakah wujud masyarakat Indonesia baru yang seharusnya ?. Jawabannya adalah masyarakat yang berpendidikan (Educated Sociaty). Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan, khususnya dalam menghadapi masa depan harus ditujukan pada reformasi kelembagaan secara total, agar pendidikan nasional memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran, fungsi dan misinya secara optimal.

a. Kompetensi

Kompetensi meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat. Dalam konsep pelatihan yang berbasis kompetensi dijelaskan bahwa kompetensi merupakan gabungan antara kerterampilan, pengetahuan dan sikap. Kompetensi digunakan untuk melakukan penilaian terhadap standar, memberikan indikasi yang jelas tentang keberhasilan dalam kegiatan pengembangan, membentuk sistem pengembangan dan dapat digunakan untuk menyusun uraian tugas seseorang.

Standar kompetensi disusun sedemikian rupa mengacu kepada kesepakatan internasional tanpa harus mengabaikan berbagai aspek dan budaya yang bersifat lokal atau nasional. Standar konpetansi yang telah ada hendaknya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terutama dunia pendidikan dalam hal peningkatan kemampuan dasar siswa serta penyusunan kurikulum.


1. Kompetensi Siswa

Untuk merespon bebagai kondisi sebagaimana yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas, maka salah satu kebutuhan yang sangat penting adalah tersedianya system pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas setara dengan standar internasional. Untuk melaksanakan system pendidikan yang baik dibutuhkan suatu standar kompetensi yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai patokan kinerja yang diharapkan.

Salah satu bentuk system pendidikan yang mampu meningkatkan kompetensi siswa adalah system manajemen berbasis sekolah yang memberi hak sepenuhnya atau otonomi kepada sekolah untuk mengelola sekolah sesuai dengan kondisi, lingkungan dan kebutuhan tempat dimana sekolah berada.

2. Strategi Pengembangan Kompotensi Siswa

Dunia pendidikan dewasa ini yang semakin banyakj menghadapi tantangan, salah satu diantaranya ialah bahwa pendidikan itu berlangsung dalam latar lingkungan yang dibuat-buat, karena pendidikan itu harus membina tingkah laku yang berguna bagi individu dimasa akan datang dan bukan waktu sekarang. Akibat dari latar lingkungan yang dibuat adalah terjadinya suasana pembelajaran yang tidak menyenangkan.

Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan adalah sekolah masih menggunakan cara yang bersifat aversif, dimana para siswa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya terutama untuk menghindari stimulus-stimulus aversif seperti kecaman guru, ejekan dimuka kelas, menghadap kepala sekolah jika tidak membuat tugas di rumah.

Untuk memecahkan masalah untuk perbaikan pendidikan itu pernah diusulkan beberapa pemecahan masalah yang diantaranya:

1. Mendapatkan guru yang berkualitas

2. Mencari terobosan baru untuk menandingi sekolah unggul

3. Menaikkan standar pembelajaran

4. Mereorganisasi kurikulum.

Akan tetapi pemecahan masalah yang pernah ditawarkan tersebut tidak menyentuh esensi permasalahan dunia pendidikan itu sendiri.  Menurut Skinner satu hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan kebuntuan tersebut adalah bagaimana guru bertanggung jawab mengembangkan pada siswa tingkah laku verbal (kompetensi) atau kemampuan siswa yang merupakan pernyataan keterampilan dan pengetahuan mata pelajaran. Konkritnya Skinner menjelaskan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa atau kompetensi siswa adalah:

1. Membangun khazanah tingkah laku verbal dan non verbal yang menunjukkan hasil belajar.

2. Menghasilkan dengan kemungkinan yang besar, tingkah laku yang disebut minat, antusiasme dan motivasi untuk belajar.

Sehingga dengan tugas seperti ini pembelajaran itu berfungsi memperlancar pemerolehan pola-pola tingkah laku verbal dan non verbal yang perlu dimiliki setiap siswa.

Menurut B. Weiner, dengan teori atribusinya, satu sumbangan penting untuk pendidikan adalah berkenaan dengan analisa terjadinya interaksi di kelas. Hal yang penting diperhatikan dalam interaksi di kelas dalam konteks proses pembelajaran serta dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa ialah ciri siswa, ciri-ciri siswa yang perlu dipertimbangkan ialah perbedaan perseorangan, kesiapan untuk belajar dan motivasi:

1.   Perbedaan Perseorangan,

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah tingkat perkembangan siswa dan tingkat rasa harga diri siswa. Untuk mengimbangi adanya perbedaan perseorangan dalam proses pembelajaran dianatarany dapat dilakukan pengajaran dengan kelompok kecil (Cooperative Learning), tutorial, dan belajar mandiri serta belajar individual.

2.   Kesiapan untuk belajar

Kesiapan seorang siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat mempengaruhi hasil pembelajaran yang bermanfaat baginya. Karena belajar sifatnya kumulatif, kesiapan untuk belajar baru mengacu pada kapabilitas, dimana kesiapan untuk belajar itu meliputi keterampilan-keterampilan yang rendah kedudukannya dalam tata hirarki keterampilan intelktual.

3.   Motivasi,

Ciri khas dari teori-teori belajar ialah memperlakukan motivasi sebagai suatu konsep yang dihubungkan dengan asas-asas untuk menimbulkan terjadinya belajar pada diri siswa. Konsep ini memusatkan perhatian pada dilakukannya manipulasi lingkungan yang bisa mendorong siswa seperti membangkitkan perhatian siswa, mempelajari peranan peransang atau membuat agar bahan ajar menarik bagi siswa.

Ketiga hal diatas harus diperhatikan yang dibarengi dengan penciptaan suasan kelas yang menyenangkan sehingga tingkah laku, respon yang dikeluarkan oleh siswa menghasilkan suasan pembelajarn yang nyaman dan menyenangkan akibat dari stimulus lingkungan yang dimanipulasi tersebut.

Disamping ketiga hal diatas yang perlu diperhatikan dalam kontek peningkatan kompetensi siswa, maka kurikulum juga merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kompetensi siswa dalam pembelajaran. Untuk mengimbangi peningkatan kemampuan siswa dalam kontek tingkah laku, maka kurikulum juga perlu menjadi perhatian sehingga siswa benar-benar memiliki kompetensi yang sangat memadai.

Kurikulum saat ini, terutama kurikulum pendidikan nasional akan dikembangkan apa yang dinamakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Competency based Curriculum. Dalam konsep ini, kurikulum harus dikuasai oleh siswa setelah ia menyelesaikan satu unit pelajaran, satu satuan waktu dan satu satun pendidikan.

Materi kurikulum harus ditekankan pada mata pelajaran yang sanggup menjawab tantangan global dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Disamping itu kurikulum yang dikembangkan harus berlandaskan pendidikan etika dan moral yang dikembangkan dalam mata pelajaran agama dan mata pelajaran lain yang relevan.

Selain itu kurikulum harus bersifat luwes, sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan dimasa yang akan datang sebagai dampak dari perkembangan terknologi dan tuntutan masyarakat. Kurikulum hanya bersifat pedoman pokok dalam kegiatan pembelajaran siswa dan dapat dikembangkan dengan potensi siswa, keadaan sumber daya pendukung dan kondisi yang ada.

Semua alternative solusi diatas tidak ada artinya jika tidak dimanajemeni atau dikelola dengan professional. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah, dimana pihak sekolah memiliki otoritas yang cukup untuk mengelola konsep-konsep yang akan diterapkan dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa.

Masalah kurikulum, tujuan pendidikan, keputusan atau kebijakan sekolah, fasilitas yang akan digunakan, pengembangan SDM sekolah, pengaturan waktu dan biaya pendidikan, haruslah sepenuhnya dikelola oleh sekolah sehingga langkah-langkah teknis diatas dapat terwajud.

b. Manajemen Berbasis sekolah

Menurut Malen, Ogawa & Kranz, 1990 dalam Abu-Duhou manajemen berbasis sekolah secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengindentifikasikan sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan.

manajemen sekolah yang selama ini terstruktur dari pusat telah menghambat kran komunikasi atau setidaknya terjadinya distorsi informasi antara pusat dan daerah, sehingga menimbulkan mis- implementation pada tataran riil di sekolah. Hal inilah yang menjadi bahan dilahirkannya sebuah system manajemen yang mampu menanggulangi permasalah tersebut, yaitu suatu manajemen yang diberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam batas-batas yang rasional.

Candoli, 1995 dalam Abu-Duhou, menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu cara untuk “memaksa” sekolah mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi menurut justifikasi sekolah.

Konsep ini menerangkan bahwa ketika sekolah diberi tanggung jawab penuh dalam mengembangkan program-program kependidikannya yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan para “stakeholder” maka pihak sekolah akan “dipaksa” untuk memenuhi kebutuhan-kebetuhan tersebut.

c. Otoritas sekolah Dalam manajemen Berbasis sekolah

Secara khusus hal-hal yang di desentralisasikan adalah yang secara langsung berhubungan dengan para peserta didik, seperti keputusan tentang program pendidikan, alokasi waktu, dan kurikulum. Tetapi menurut Caldel dan Spinks, 1992 dalam Abu-Duhou, membagi beberapa hal yang menjadi otoritas sekolah dalam MBS, diantaranya yaitu :

1. Pengatahuan (Knowledge); otoritas keputusan berkaitan dengan kurikulum, tujuan dan sasaran pendidikan.

2. Teknologi (Technology); otoritas mengenai srana dan prasaran pembelajaran

3. Kekuasaan (Power); kewenangan dalam membuat keputusan.

4. Material (Material); kewenangan mengenai penggunaan fasilitas, pengadaan dan peralatan alat-alat sekolah.

5. Manusia (People) kewenangan atas keputusan mengenai sumber daya manusia, pengembangan profesionalisme dan dukungan terhadap proses pembelajaran.

6. Waktu (Time); kewenangan mengalokasikan waktu

7. Keuangan (Financial); kewenangan dalam mengalokasikan dana pendidikan.

Sedangkan Thomas, 1997 dalam Abu-Duhou, mengelompokkan kewenagan sekolah dalam manajemen berbasisi sekolah dalam empat hal, yaitu:

1. Penerimaan (admission); kewenangan untuk menentukan siswa mana yang akan diterima diseklolah.

2. Penilaian (Assessment); kewenangan untuk menentukan berapa siswa yang akan dinilai.

3. Informasi (Information); kewenangan untuk menseleksi data mengenai kinerja sekolah dan mempublikasikannya.

4. Pendanaan (Funding); kewenangan untuk menentukan uang masuk bagi penerimaan siswa.

D. Partisipasi Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya memeransertakan orang tua dan masyarakat pada proses pengelolaan pendidikan, khususnya di sekolah sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak dipahaminya konsep tri pusat pendidikan (keluarga, masyarakat, dan pemerintah). Namun begitu, aktualisasi pemeransertaan tersebut masih sangat variatif antar daerah dan antar satuan-satuan pendidikan. Keberagaman tersebut terutama disebabkan oleh paradigma pembangunan yang selama ini diberlakukan, termasuk paradigma pembanguan pendidikan dan kemudian mempengaruhi pula pada perilaku birokratnya.[31]

Pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pendidikan, direncanakan dengan pendekatan yang memposisikan masyarakat sebagai objek dari sebuah blue print perubahan yang berasal dari atas.[32]Dengan paradigma ini, maka pemeransertaan masyarakat identik dengan memaksa masyarakat untuk mengerti dan mengikuti kemauan birokrat pendidikan dan membantu keberhasilan implementasi kemauan tersebut. Pola pendekatan ini makin diperparah oleh masih melekatnya budaya warisan feodal dalam kehidupan Indonesia modern,[33]yaitu sikap paternalistik dan hubungan patron klien. Dengan sikap paternalistik, hubungan antara birokrat dan masyarakat diposisikan sebagai hubungan vertikal dari atas, sedang pola hubungan patron klien memposisikan hubungan bapak-anak. Ada keniscayaan bagi “anak” untuk menerima dan menghormati setiap keputusan yang dikatakan “bapak” yang akan selalu bersikap mempengaruhi dan mengendalikan “anak”.

Paradigma berikutnya adalah yang menyangkut pemahaman tentang partisipasi itu sendiri yang sesungguhnya merupakan akibat logis dari paradigma yang pertama. Para pelaksana pembangunan di daerah memahami partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.[34]

Istilah partisipasi cukup luas dipakai dikalangan masyarakat terutama di lingkungan organisasi, perkumpulan/kegiatan kelompok, selalu ditemukan kata-kata partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa latin berbentuk kata kerja “partisipare” yang bermakna peran serta atau menjadi terlihat. Partisipasi adalah keterlibatan ego/diri sendiri lebih dari keterlibatan fisik saja, tetapi lebih dalam lagi yaitu mencakup pikiran, perasaan, dan kemauan.[35]

Partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dilakukan oleh pribadi/kelompok yang diorganisasikan dan turut serta memutuskan tujuan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan rasa memiliki. Hal senada dikemukakan oleh Indraha, bahwa partisipasi adalah kesediaan membantu berhasilnya program yang sesuai dengan kemampuannya tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri.[36]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu atau kelompok, atau peran serta secara fisik, mental dan emosional dalam suatu proses kegiatan untuk ikut terut serta memutuskan tujuan dengan penuh tanggung jawab dan kesediaannya membantu memberikan kontribusi untuk mencapi tujuan tertentu.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:

1. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pendidikan

Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan diatur dalam Pasal 54 UUSPN, yaitu:

a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;

2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;

3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi komite sekolah (pada level sekolah) menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia-usaha/dunia-industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

o kebijakan dan program pendidikan

o Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja sekolah (RAPBS);

o kriteria kinerja satuan pendidikan;

o kriteria tenaga kependidikan;

o kriteria fasilitas pendidikan; dan

o hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;[37]

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Jadi secara normatif, tujuan pendirian komite sekolah adalah;

3. Sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program;

4. Untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

5. Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.[38]

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka salah satu fungsi penting komite sekolah dari sisi masyarakat adalah mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di daerahnya.

Di bawah sistem desentralisasi, yaitu otonomi pemerintahan daerah, serta dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat, maka manajemen sekolah diarahkan pada pemberdayaan sekolah. Tujuan pokok desentralisasi pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah, adalah mengerahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama lebih baik dalam meningkatkan mutu sekolah. Konsep ini dapat menumbuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat sekitar sekolah untuk ikut memberi dukungan dan bertanggung jawab terhadap sekolah. Model keikut sertaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi atas pembuatan keputusan-keputusan di sekolah yang dilaksanakan melalui komite sekolah yang dahulu adalah BP3. Melalui komite sekolah ini pula, orang tua, dan masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan saran, koreksi, dan teguran apabila terjadi penyimpangan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun luar sekolah. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

E. Kurikulum dan manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Pengembangan dan perubahan kurikulum adalah suatu kegiatan yang amat penting dalam memperbaiki proses pendidikan. Pengelola, praktisi, dan peneliti pendidikan diharuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan dan perbaikan program-program efektivitas sekolah secara seksama. Yang dimaksud efektivitas sekolah di sini adalah pengembangan konsep fungsi-fungsi sekolah yang ditetapkan sebagai kapasitas sekolah untuk memaksimumkan pencapaian pelaksanaan fungsi-fungsi sekolah sehingga sekolah mampu menampilkan kinerjanya apabila diberikan sejumlah masukan.

Dalam perspektif model masukan (input) dan keluaran (output) pendidikan, efektifitas sekolah sering diasumsikan sebagai suatu kombinasi atau perbandingan antara apa yang telah dihasilkan sekolah (school output) dan apa yang telah dimasukkan ke dalam sekolah (school input). Berdasarkan perspektif ini, Lockheed (1988) mengatakan jika masukan sekolah dan proses sekolah (jumlah buku teks, organisasi kelas, strategi mengajar, profesional pelatihan guru, dsb) ditetapkan sebagai non-monetary input, maka perbandingan antara fungsi keluaran sekolah dan non-monetary input sekolah dapat disebut sebagai efektivitas sekolah. Hal ini berbeda dengan efisiensi sekolah, yaitu jika masukan sekolah ditetapkan sebagai monetary input (biaya buku, gaji guru/pengelola, biaya per siswa, dsb.), maka perbandingan antara fungsi keluaran sekolah dan monetary input sekolah dapat disebut sebagai efisiensi sekolah.

Perubahan lingkungan pendidikan dapat dilihat dari perubahan berbagai macam kebutuhan siswa, harapan masyarakat yang tinggi dan tuntutan kebijakan pendidikan yang sangat kuat terhadap perubahan pendidikan, tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat sekolah. Berbagai usaha telah dilakukan oleh lembaga, kelompok, atau individu dalam melakukan perubahan kurikulum baik pada tingkat nasional maupun sekolah. Namun, perubahan tersebut belum memberikan hasil maksimal terhadap perubahan keluaran pendidikan. Perubahan kurikulum sebagai suatu bentuk perubahan yang direncanakan di sekolah dapat memberikan perlawanan, dan kemudian penerapannya dapat dipengaruhi oleh perbedaan faktor-faktor organisasi (Cheng dan Ng, 1991a).

Walaupun terdapat beberapa penelitian tentang evaluasi kurikulum, namun hasil penelitian tersebut sangat sedikit yang memberi petunjuk pada praktisi dan peneliti pendidikan dalam menerapkan dan mengatur perubahan kurikulum. Karena kurangnya kontribusi hasil penelitian, penerapan perubahan kurikulum pada konteks organisasi sekolah tidak dapat mempengaruhi faktor multilevel terhadap efektivitas sekolah. Tanpa suatu model teori yang menghubungkan antara faktor organisasi sekolah dan perubahan kurikulum, sangat sukar memahami dinamika dan efektivitas perubahan sekolah.

Terdapat dua konsep mekanisme manajemen berbasis sekolah (MMBS) untuk memahami dan mengatur perubahan kurikulum. Pertama, mengklarifikasi bagaimana konsep-konsep kurikulum, efektivitas kurikulum dan perubahan kurikulum pada perbedaan level, dan kedua, menggambarkan bagaimana MMBS dapat berkontribusi pada manajemen dan efektivitas pengembangan dan perubahan kurikulum.

1. Konsep Efektivitas Kurikulum

Penafsiran konsep kurikulum bagi peneliti dan praktisi pendidikan dapat berbeda satu sama lain. Secara umum, konsep kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu spesifik rangkaian pengetahuan, keterampilan dan kegiatan untuk disampaikan kepada siswa. Penafsiran lain, konsep kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang direncanakan sebagai panduan guru untuk mengajar dan siswa untuk belajar. Dalam penerapannya, penafsiran ini dapat ditetapkan lebih lanjut dalam tiga level apakah (1) sebagai kurikulum nasional pada level nasional, (2) sebagai kurikulum sekolah pada level sekolah, dan (3) sebagai kurikulum mata pelajaran pada level mata pelajaran. Apabila konsep ini dibatasi pada level sekolah, maka kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dan konten pada level individu siswa, level program, atau level sekolah untuk memandu guru melakukan tugas mengajar dan siswa melakukan tugas belajar. Diskusi tentang perubahan kurikulum melalui manajemen berbasis sekolah hanya membahas pada level sekolah.

Untuk memperluas wawasan pemikiran, perubahan dan pengembangan kurikulum bertujuan untuk memaksimumkan efektivitas mengajar dan belajar melalui perubahan konten yang direncanakan, kegiatan dan rencana perbaikan proses pendidikan. Jika cara berpikir ini diterima, diskusi perubahan kurikulum dapat dihubungkan dengan konsep efektivitas kurikulum. Konsep ini mengundang kritik karena sulit diketahui efektivitas kurikulum bagi guru mengajar dan bagi siswa belajar.

2. Pendekatan Perubahan Kurikulum

Pengembangan konsep efektivitas kurikulum, dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan untuk memaksimumkan efektivitas mengajar dan belajar di sekolah melalui perubahan kurikulum sebagai berikut.

o Pendekatan Perubahan Kurikulum Simplistik.

Kurikulum dapat dikembangkan atau diubah secara simplistik pada level individu siswa, program, atau level sekolah. Perubahan ini dapat disesuaikan dengan kondisi level tersebut dengan berpedoman pada kompetensi guru dan karakteristik siswa sebagai dasar untuk mencapai tujuan sekolah. Pendekatan ini berasumsi bahwa guru adalah pasif, kompetensi guru adalah statis, dan perubahan kurikulum dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif oleh pengelola sekolah atau tenaga ahli dari luar sekolah.

o Pendekatan Pengembangan Kompetensi Guru.

Kompetensi guru dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan kurikulum dibebankan oleh pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar. Kompetensi guru dapat dikembangkan secara mudah untuk memuaskan semua kebutuhan dan kurikulum sekolah.

o Pendekatan Perubahan Kurikulum Dinamis.

Kedua pendekatan kurikulum (simplistik dan kompetensi guru) dapat dikembangkan dan diubah secara aktif dan dinamis dengan memaksimumkan efektivitas pelaksanaan kurikulum melalui fasilitas pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini berasumsi bahwa: efektivitas kurikulum adalah suatu konsep dinamis yang melibatkan siklus keberlanjutan dan proses perubahan kurikulum dan kompetensi guru; kurikulum dapat dikembangkan dan diubah secara efektif ketika guru (yang menerapkan) selalu dilibatkan dalam proses; kompetensi guru dapat dikembangkan tidak hanya untuk memuaskan pada tuntutan kurikulum yang ada atau kurikulum yang diubah melainkan juga untuk mengembangkan kurikulum yang lebih tepat untuk menyesuaikan karakteristik siswa, tujuan sekolah, dan kondisi sekolah; dan perubahan efektivitas kurikulum dapat dilibatkan tidak hanya pengelola pendidikan atau tenaga ahli dari luar tetapi juga guru-guru untuk membantu dalam menyusun perencanaan kurikulum dan pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut Agus Suwigno, kurikulum bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan. Ia juga bukan perangkat tunggal penjabaran visi pendidikan. Meskipun demikian, kurikulum menjadi perangkat yang strategis untuk menyemaikan kepentingan dan membentuk konsepsi dan perilaku individu. Sedangkan untuk manajemen pedidikan, ternyata masih banyak yang beranggapan bahwa manajemen pendidikan tidaklah mempunyai peran dalam dunia pendidikan karena persepsi yang keliru bahwa domain manajemen adalah bisnis. Banyak penyelenggara pendidikan yang bahkan masih belum melihat perlunya manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalaupun diterapkan, manajamen pendidikan nasional sementara ini secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.

1. Perkembangan Konsep Kurikulum

Konsep kurikulum yang terdapat dalam dunia pendidikan di Indonesia haruslah sesuai dengan perkembangan zaman agar lulusan yang dihasilkan adalah lulusan yang berkualitas dan tidak bertolak belakang dari tujuan pendidikan nasional. Perubahan zaman mengakibatkan perubahan kurikulum itu sendiri. Dan dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah terjadi enam kali perubahan kurikulum. Yakni, pada rentang waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan Kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan Kurikulum 1952. Kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah Kurikulum 1964.

Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul Kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Dan pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni Kurikulum 1994 yang merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim orde baru.

Pada era reformasi muncul Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi (Sisko) yang memandu sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP).

Meskipun begitu, perubahan kurikulum nasional kebanyakan hanya menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis saja seperti buku-buku pelajaran dan silabus tanpa mau memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah.

Apalagi banyaknya kepentingan politik dan ekonomi yang mewarnai kurikulum nasional menambah semakin sulit tercapainya sasaran utama pendidikan di Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Definisi Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang harus dibuat dengan pertimbangan berbagai aspek demi tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi pendidik, peserta didik dan masyarakat.

3. Hubungan antara kurikulum dengan manajemen pendidikan

manajemen sekolah berbasis perubahan kurikulum adalah suatu wacana pemikiran yang berlandaskan pada konsep pengembangan efektivitas sekolah. Melalui manajemen seperti ini, pengembangan efektivitas sekolah dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengklasifikasi bagaimana konsep-konsep kurikulum, efektivitas kurikulum, dan perubahan kurikulum pada level individu siswa, level program, dan atau level sekolah. Oleh sebab itu, jika manajemen berbasis sekolah, pengembangan efektivitas sekolah, dan perubahan kurikulum merupakan hubungan yang cukup kuat dalam melakukan kontribusi perubahan kurikulum, maka hubungan tersebut akan menjadi hubungan struktur efektivitas kurikulum.

Melalui pengembangan struktur efektivitas kurikulum, perubahan kurikulum dapat dikategorikan ke dalam tiga macam pendekatan: (1) pendekatan perubahan kurikulum simplistik; (2) pendekatan pengembangan kompetensi guru; dan (3) pendekatan perubahan kurikulum dinamis. Untuk mencapai ketiga pendekatan ini, berbagai jenis kendala yang perlu dilakukan, diantaranya perubahan alamiah atau kondisi, faktor atau penyebab perubahan, cara memaksimumkan efektivitas, inisiatif perubahan, aturan guru dan kerangka waktu pelaksanaan. Namun demikian, kesuksesan perubahan kurikulum amat penting untuk melakukan transformasi perilaku guru, skill, motivasi, konsep dan percaya pada manajemen pengajaran dan pembelajaran yang dia akan lakukan. Oleh sebab itu, perencanaan manajemen perubahan kurikulum di level manajemen, partisipasi atau keterlibatan guru, orang tua atau masyarakat, siswa, dan alumni amat penting kontribusinya dalam melakukan pengembangan efektivitas sekolah.

Kurikulum dan manajemen pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat. Karena dua faktor ini sangatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan. tanpa salah satunya, pendidikan bias lumpuh karena tidak terorganisir dengan baik. Dilihat dari prinsip dasarnya, manajemen merupakan proses koordinasi berbagai sumberdaya organisasi demi tercapainya suatu sasaran organisasi. Dengan adanya manajemen pendidikan, maka pengelolaan semua komponen pendidikan, dari murid, kurikulum, sarana-prasarana, administrasi, dan terutama guru atau tenaga pendidik bisa teratur. Jika kurikulum dan manajemen pendidikan begitu baik, maka tercapainya visi mencerdaskan kehidupan bangsa akan bukan lagi angan-angan melainkan suatu kenyataan.

F. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

Dewasa ini perkembangan pemikiran manajemen sekolah mengarah pada sistem manajemen yang disebut TQM (Total Quality Management) atau manajemen Mutu Terpadu. Pada prinsipnya sistem manajemen ini adalah pengawasan menyeluruh dari seluruh anggota organisasi (warga sekolah) terhadap kegiatan sekolah. Penerapan TQM berarti semua warga sekolah bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Sebelum hal itu tercapai, maka semua pihak yang terlibat dalam proses akademis, mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, siswa sampai dengan karyawan harus benar – benar mengerti hakekat dan tujuan pendidikan ini. Dengan kata lain, setiap individu yang terlibat harus memahami apa tujuan penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh dari individu yang terlibat, tidak mungkin akan diterapkan TQM.

Dalam ajaran TQM, lembaga pendidikan (sekolah) harus menempatkan siswa sebagai “klien” atau dalam istilah perusahaan sebagai “stakeholders” yang terbesar, maka suara siswa harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan strategis langkah  organisasi sekolah. Tanpa suasana yang demokratis manajemen tidak mampu menerapkan TQM, yang terjadi adalah kualitas pendidikan didominasi oleh pihak- pihak tertentu yang seringkali memiliki kepentingan yang bersimpangan dengan hakekat pendidikan (Adnan Sandy Setiawan : 2000),

Penerapan TQM berarti pula adanya kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat akan menciptakan iklim yang dialogis antara siswa dengan guru, antara siswa dengan kepala sekolah, antara guru dan kepala sekolah, singkatnya adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan antara seluruh warga sekolah. Pentransferan ilmu tidak lagi bersifat one way communication, melainkan two way communication. Ini berkaitan dengan budaya akademis.

Selain kebebasan berpendapat juga harus ada kebebasan informasi. Harus ada informasi yang jelas mengenai arah organisasi sekolah, baik secara internal organisasi maupun secara nasional. Secara internal, manajemen harus menyediakan informasi seluas- luasnya bagi warga sekolah. Termasuk dalam hal arah organisasi adalah progran – program, serta kondisi finansial. Singkatnya, TQM adalah sistem menajemen yang menjunjung tinggi efisiensi. Sistem manajemen ini sangat meminimalkan proses birokrasi. Sistem sekolah yang birokratis akan menghambat potensi perkembangan sekolah itu sendiri.

Dalam era kemandirian sekolah dan era manajemen Berbasis sekolah (MBS), tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama dari pimpinan skolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunanya. (Thomas B. Santoso : 2001). Agar tugas dan tanggung jawab para pemimpin sekolah tersebut menjadi nyata, kiranya kepala sekolah perlu memahami, mendalami dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa ini telah dikembang-mekarkan oleh pemikir – pemikir dalam dunia bisnis. Salah satu ilmu manajemen yang dewasa ini banyak diadopsi adalah TQM (Total Quality Management) atau manajemen Mutu Terpadu.

 

  1. Mutu Pendidikan Terpadu

 

manajemen Mutu Terpadu sangat populer di lingkungan organisasi profit, khususnya di lingkungan berbagi badan usaha/perusahaan dan industri, yang telah terbukti keberhasilannya dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya masing – masing dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Kondisi seperti ini telah mendorong berbagai pihak untuk mempraktekannya di lingkungan organisasi non profit termasuk di lingkungan lembaga pendidikan.

Menurut Hadari Nawari (2005:46) manajemen Mutu Terpadu adalah manejemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) dan pembangunan masyarakat (community development). Konsepnya bertolak dari manajemen sebagai proses atau rangkaian kegiatan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, yang harus diintegrasi pula dengan pentahapan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, agar terwujud kerja sebagai kegiatan memproduksi sesuai yang berkualitas. Setiap pekerjaan dalam manajemen mutu terpadu harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan (termasuk bahan dan alat), pelaksanaan teknis dengan metode kerja/cara kerja yang efektif dan efisien, untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Cassio seperti yang dikutip oleh Hadari Nawawi (2005:127), ia memberi pengertian bahwa “TQM, a philosophy and set of guiding principles that represent the foundation of a continuosly improving organization, include seven broad components:

1. A focus on the customer or user of a product or service, ensuring the customer’s need an expectations are satisfied consistenly.

2. Active leadership from executives to establish quality as a fundamental value to be incorporated into a company’s managemen philosophy.

3. Quality concept (e.g. statistical process control or computer assisted design, engineering, and manufacturing) that are thoroughly integrated throughout all activities of or a company.

4. A corporate culture, established and reinforced by top executives, that involves all employees in contributing to quality improvement.

5. A focus on employee involvement, teamwork, and training at all levels in order to strengthen employee commitment to continous quality improvement.

6. An approach to problem solving that is base on continously gathering, evaluating, and acting on facts and data is a systematic manner.

7. Recognition of supliers as full partners in quality management process.

Pengertian lain dikemukakan oleh Santoso yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (1998) yang mengatakan bahwa “ TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorentasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi”. Di samping itu Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (1998) menyatakan pula bahwa “Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Hadari Nawawi (2005:127) mengemukakan tentang karakteristik TQM sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal

2. Memiliki opsesi yang tinggi terhadap kualitas

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

4. Memiliki komitmen jangka panjang.

5. Membutuhkan kerjasama tim

6. Memperbaiki proses secara kesinambungan

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

8. Memberikan kebebasan yang terkendali

9. Memiliki kesatuan yang terkendali

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

  1. manajemen Mutu Terpadu dalam Bidang Pendidikan

Di lingkungan organisasi non profit, khususnya pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya, merupakan bagian yang tidak mudah dalam pengimplementasian manajemen Mutu Terpadu (TQM). Kesulitan ini disebabkan oleh  karena ukuran produktivitasnya tidak sekedar bersifat kuantitatif, misalnya hanya dari jumlah lokal dan gedung sekolah atau laboratorium yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan aspek kualitas yang menyangkut manfaat dan kemampuan memanfaatkannya.

Demikian juga jumlah lulusan yang dapat diukur secara kuantitatif, sedang kualitasnya sulit untuk ditetapkan kualifikasinya. Sehubungan dengan itu di lingkungan organisasi bidang pendidikan yang bersifat non profit, menurut Hadari Nawari (2005 : 47) ukuran produktivitas organisasi bidang pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Produktivitas Internal, berupa hasil yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah atau prosentase lulusan sekolah, atau jumlah gedung dan lokal yang dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Produktivitas Eksternal, berupa hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena bersifat kualitatif yang hanya dapat diketahui setelah melewati tenggang waktu tertentu yang cukup lama.

Masih menurut Hadari Nawawi (2005 : 47), bagi organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala – gejala sebagai berikut :

1. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat.

2. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.

3. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat

4. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa diketahui sebab – sebabnya.

5. Kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.

7. Peningkatan ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus meningkat.

Berkenaan dengan kualitas dalam pengimplementasian TQM, Wayne F. Cassio dalam bukunya Hadari Nawawi mengatakan: “Quality is the extent to which product and service conform to customer requirement”. Di samping itu Cassio juga mengutip pengertian kualitas dari The Federal Quality Institute yang menyatakan “quality as meeting the customer’s requiremet the first time and every time, where costumers can be internal as wellas external to the organization”. Senada dengan itu Goetsh dan Davis seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (1996) yang mengatakan:

“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Dilihat dari pengertian kualitas yang terakhir seperti tersebut di atas, berarti kualitas di lingkungan organisasi profit ditentukan oleh pihak luar di luar organisasi yang disebut konsumen, yang selain berbeda – beda, juga selalu berubah dan berkembang secara dinamis.

manajemen Mutu Terpadu di lingkungan suatu organisasi non profit termasuk pendidikan tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber – sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Di lingkungan organisasi yang kondisinyan sehat, terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian TQM secara maksimal. Menurut Hadari Nawawi (2005 : 138-141), beberapa di antara sumber – sumber kualitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pucuk Pimpinan (Kepala sekolah) terhadap kualitas.

Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan SDM, dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak mungkin diciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen yang berorentasi pada kualitas produk dan pelayanan umum.

2. Sistem Informasi manajemen

Sumber ini sangat penting karena usaha mengimplementasikan semua fungsi manajemen yang berkualitas, sangat tergantung pada ketersediaan informasi dan data yang akurat, cukup/lengkap dan terjamin kekiniannya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok organiasi.


3. Sumberdaya manusia yang potensial

SDM di lingkungan sekolah sebagai aset bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Disamping itu SDM juga merupakan potensi yang berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi (sekolah) untuk mewujudkan eksistensinya. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik yang telah diwujudkan dalam prestasi kerja maupun yang masih bersifat potensial dan dapat dikembangkan.

4. Keterlibatan semua Fungsi

Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber kualitas, sama pentingnya satu dengan yang lainnnya, yang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus dilibatkan secara maksimal, sehingga saling menunjang satu dengan yang lainnya.

5. Filsafat Perbaikan Kualitas secara Berkesinambungan

Sumber – sumber kualitas yang ada bersifat sangat mendasar, karena tergantung pada kondisi pucuk pimpinan (kepala sekolah), yang selalu menghadapi kemungkinan dipindahkan, atau dapat memohon untuk dipindahkan. Sehubungan dengan itu, realiasi TQM tidak boleh digantungkan pada individu kepala sekolah sebagai sumber kualitas, karena sikap dan perilaku individu terhadap kualitas dapat berbeda. Dengan kata lain sumber kualitas ini harus ditransformasikan pada filsafat kualitas yang berkesinambungan dalam merealisasikan TQM.

Semua sumber kualitas di lingkungan organisasi pendidikan dapat dilihat manifestasinya melalui dimensi-dimensi kualitas yang harus direalisasikan oleh pucuk pimpinan bekerja sama  dengan warga sekolah yang ada dalam lingkungan tersebut. Menurut Hadari Nawawi (2005 : 141), dimensi kualitas yang dimaksud adalah :

1. Dimensi Kerja Organisasi

Kinerja dalam arti unjuk perilaku dalam bekerja yang positif, merupakan gambaran konkrit dari kemampuan mendayagunakan sumber-sumber kualitas, yang berdampak pada keberhasilan mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi (sekolah).

2. Iklim Kerja

Penggunaan sumber-sumber kualitas secara intensif akan menghasilkan iklim kerja yang kondusif di lingkungan organisasi. Di dalam iklim kerja yang diwarnai kebersamaan akan terwujud kerjasama yang efektif melalui kerja di dalam tim kerja, yang saling menghargai dan menghormati pendapat, kreativitas, inisiatif dan inovasi untuk selalu meningkatkan kualitas.


3. Nilai Tambah

Pendayagunaan sumber-sumber kualitas secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau keistimewaan tambahan sebagai pelengkap dalam melaksanakan tugas pokok dan hasil yang dicapai oleh organisasi. Nilai tambah ini secara kongkrit terlihat pada rasa puas dan berkurang atau hilangnya keluhan pihak yang dilayani (siswa).

4. Kesesuaian dengan Spesifikasi

Pendayagunaan sumber-sumber kualitas secara efektif dan efisien bermanifestasi pada kemampuan personil untuk menyesuaikan proses pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya dengan karakteristik operasional dan standar hasilnya berdasarkan ukuran kualitas yang disepakati.

5. Kualitas Pelayanan dan Daya Tahan Hasil Pembangunan

Dampak lain yang dapat diamati dari pendayagunaan sumber-sumber kualitas yang efektif dan efisien terlihat pada peningkatan kualitas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada siswa.

6. Persepsi Masyarakat

Pendayagunaan sumber-sumber kualitas yang sukses di lingkungan organisasi pendidikan dapat diketahui dari persepsi masyarakat (brand image) dalam bentuk citra dan reputasi yang positip mengenai kualitas lulusan baik yang terserap oleh lembaga pendidikan yang lebih tinggi ataupun oleh dunia kerja.

G. Kreatifitas Guru dalam Pembelajaran

Kelas merupakan unit terkecil tetapi terdepan tempat berlangsungnya proses pembelajaran.  Meskipun sebagai unit terkecil, tempat proses pembelajaran itu memegang peranan paling penting dalam pembentukan kualitas peserta didik.  Mengingat pentingnya peranan kelas ini, maka kemerdekaan guru dalam membina berlangsungnya proses pembelajaran harus memperoleh perhatian yang proporsional dalam perbaikan kualitas pendidikan melalui desentralisasi pendidikan atau manajemen berbasis sekolah.

Implementasi manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas.  Sebagai contoh Noble (1996), mengatakan bahwa MBS berkorelasi positif terhadap kehadiran guru (attendance), kepercayaan (trust) dan kepuasan guru (job satisfaction) dalam mengajar.  Keempat hal itu merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas.  Hal ini merupakan isu yang amat penting karena guru sebenarnya merupakan orang nomor satu dan mempunyai otoritas penuh dalam menentukan proses pembelajaran di kelas.  Agar tercipta pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan keinginan perbaikan kualitas pendidikan, maka perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana pemahaman guru tentang otonomi pendidikan, skenario pembelajaran ke depan, serta tantangan guru dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi (curriculum based competency).  Kesempurnaan ketiga hal di atas merupakan kunci suksesnya perbaikan kualitas melalui desentralisasi pendidikan.

  1. Pemahaman Guru tentang Otonomi pendidikan

Hasil pengamatan penulis terhadap pemahaman guru tentang implementasi desentralisasi pendidikan di lapangan masih menunjukkan hal yang cukup bervariasi, dan belum semua guru benar-benar mengetahui pemberlakuan dan makna desentralisasi pendidikan di sekolah.  Hal ini paling tidak dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang cukup dominan, yaitu:

Sebagian guru, baik pada pendidikan dasar maupun menengah rajin mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan.  Kelompok ini diwakili oleh mereka yang berada di perkotaan, mereka cukup mempunyai kreativitas dan keingintahuan (curiousity) yang cukup tinggi untuk meng ‘up date’ ilmu pengetahuan yang mereka kuasai.

Mereka merasakan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan perbedaan kebebasan guru dalam penjabaran kurikulum, penentuan buku pelajaran (termasuk penentuan penerbit) serta pelaksanaan evaluasi, misalnya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS).  Dalam hal ini para guru merasa lebih bebas, lebih leluasa, tidak kaku dan tidak terpaku oleh aturan-aturan baku yang sentralistik, sehingga mereka lebih bisa berkreasi dan berinovasi.  Untuk itu, ada sekolah-sekolah yang mampu menerapkan kebijakan ‘full day school’.

Menurut sebagian guru Taman Kanak-kanak yang sebelumnya cukup kreatif, perbedaan sistem sentralisasi dan desentralisasi hampir tidak ada.  Para guru tetap mengacu pada kurikulum 1994 dan mereka mengembangkan sendiri tema-tema yang akan diajarkan di kelas.  Dengan tema-tema itu mereka dituntut untuk kreatif mengembangkan ide-idenya disesuaikan dengan lingkungan masing-masing.  Di samping itu, mereka merasa lebih leluasa karena mereka memang tidak mempunyai buku pegangan seperti guru-guru pada jenjang-jenjang pendidikan di atasnya.

Dengan sistem desentralisasi, guru menjadi fasilitator yang membelajarkan peserta didik.  Sebagai subjek, peserta didik harus lebih aktif belajar, mengkonstruksi sendiri pikirannya tentang sesuatu yang sedang dipelajari.

Di balik pemahaman yang cukup bagus tentang desentralisasi pendidikan, sebagian guru yang lain, terutama di daerah pedesaan dan jauh dari sentuhan media masa, tidak tahu menahu bahkan tidak merasakan makna perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, mereka masih melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lama.  Hampir senada dengan hal itu, guru senior pada umumnya bertahan dengan melakukan kegiatan yang sentralistis.  Padahal, perbedaan pemberlakuan sistem penyelenggaraan pendidikan itu sangat berkait dengan ‘kemerdekaan’ proses pembelajaran yang telah mereka alami sebelumnya dan kemampuan guru yang bersangkutan.

Dijumpai juga kepala sekolah yang mengkaitkan desentralisasi pendidikan itu dengan kesiapan serta profesionalisme guru.  Desentralisasi pendidikan menyebabkan guru kebingungan karena mereka harus betul-betul mengoptimalkan perannya secara menyeluruh, peran yang selama ini belum pernah  mereka lakukan.  Sebagai contoh, di era sentralisasi mereka cenderung mengutamakan lima mata pelajaran yang di-EBTANAS-kan, sementara saat sekarang mereka harus mempersiapkan semua mata pelajaran dengan menyeluruh dan profesional.

  1. Kinerja Guru Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)

Guru adalah bagian dari topik yang tidak terpisahkan setiap kali ada pembicaraan tentang pendidikan. Ada dua topik utama yang biasanya dibicarakan para pakar atau politisi. Ikut memprihatinkan aspek kesejahteraannya yang belum beranjak baik atau aspek kinerjanya yang cenderung dikatakan belum profesional.

Guru adalah profesi yang pada mulanya dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pekerjaan yang mulia dan luhur karena mereka adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan masyarakat, dan masih puluhan karakteristik lagi, bahkan guru itu paling tidak mempunyai 22 peran, di antaranya sebagai pembimbing, modernis, perantara antar generasi, model peneliti, pencipta, dan empunya kekuasaan dalam ilmu pengetahuan.[39]

Pada tahun 1960-an profesi guru masih cukup menjadi kebanggaan, paling tidak, penulis merasa bangga menjadi anak dari Bapak dan Ibu Guru. Namun demikian, kebanggaan itu sekarang tidak dapat dipertahankan karena penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap profesi guru masih hanya sekedar untuk hidup “pas-pasan, gali lobang tutup lobang”. Guru ‘Umar Bakri’, adalah ilustrasi Iwan Fals tentang nasib guru yang sejak zaman Jepang atau empat puluh tahun mengabdi dan telah banyak menciptakan menteri tetapi bernasib tragis, hanya mampu naik sepeda kumbang butut.

Terdorong oleh kondisi itu, sebagian guru akhirnya tidak mampu memelihara “kewibawaan” profesinya,[40]sehingga nyaris tidak ada bedanya antara profesi guru dengan pedagang asongan. Menurut Hadiyanto ada tiga persamaan dari kedua “profesi” tersebut.[41]

Pertama, sebagian guru maupun pedagang asongan sama-sama memulai kegiatannya dengan ‘mencegat’ bus atau angkutan kota di persimpangan jalan untuk bersama-sama bergelantungan. Kedua, sebagian guru maupun pedagang asongan sama-sama menjual ‘dagangan basi’. Sebagian guru yang tidak pernah ‘meng-up date’ pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, hanya mengandalkan ilmu yang telah diperoleh lima atau sepuluh tahun lalu pada waktu yang bersangkutan kuliah. Ketiga, sebagian guru maupun pedagang asongan sama-sama merangkap jabatan ‘tukang copet’. Pekerjaan yang terakhir ini lebih banyak mendatangkan uang, sayangnya cara itu tidak halal. Hal ini mirip dengan mengajar di berbagai tempat dan masih merangkap berbagai jabatan di sekolah atau perguruan tinggi lain. Aktivitas ini ‘mencuri’ banyak waktu, karena sering meninggalkan kelas utamanya untuk mengajar kelas lain atau rapat di perguruan tinggi yang membayar lebih mahal.

Pemandangan di atas haruslah dimaklumi oleh semua pihak, tidak berubahnya perilaku guru, atau bahkan tidak berkembangnya mutu pendidikan meskipun guru sudah berkali-kali ditatar, bukan karena guru bodoh. Tetapi karena mereka mempunyai persoalan pelik berkaitan dengan kesejahteraannya, yang selama ini telah mengerdilkan profesionalismenya. Bagaimana wawasan keilmuan guru akan berkembang mengikuti perubahan zaman, sedangkan untuk berlangganan surat kabar saja – khusus bagi guru yang 100% hanya mengabdi pada profesinya – hanya ada dalam impian.

Guru dibandingkan dengan banyak jabatan profesional lainnya adalah yang paling sedikit tingkat kesejahteraannya. Itu sebabnya, pada era reformasi saat ini para guru begitu gencar menuntut perbaikan nasib. Dalam kondisi tingkat kesejahteraan yang belum baik, harus mencari tambahan penghasilan di luar lembaga pendidikannya (di pedasaan banyak guru yang juga bekerja sambilan sebagai tukang ojek atau petani), ditunjang pula oleh kondisi yang tidak kondusif, tidak memberikan support untuk terciptanya perilaku yang normatif, maka perubahan perilaku sangat sulit diharapkan.[42] Profesionalisme akan sulit terbentuk. Ibarat lingkaran setan, tingkat kesejahteraan tersebut kemudian menimbulkan kondisi-kondisi sebagaimana gambar berikut.


Bagan 2       :   Lingkaran setan pendapatan guru rendah terhadap kemampuan profesional guru

Pendapatan

Redah

Minat

Berkembang

Kemampuan

Profesi

Rendah

Tabungan

Rendah

Investasi

Profesi

Rendah

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, serangkaian proses yang teratur dan sistematis, karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya tuntutan otonomi pendidikan, kebutuhan masyarakat dan perlu sesuai dengan jiwa otonomi daerah dalam mengelola sumber daya di masa depan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia  (siswa) yang berkualitas, guru di Indonesia dituntut untuk menjadi sosok yang ideal. Masyarakat mengharapkan agar “guru” adalah sosok yang dapat “digugu” dan “ditiru”. Guru juga merupakan salah satu dari tiga tokoh yang harus dijunjung tinggi, yaitu: “guru, ratu, wong atua karo”.[43]Di samping itu, supaya menjadi panutan, guru harus senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta harus senantiasa mendapat pelatihan.

Kemampuan profesionalisme guru sangat diharapkan pada saat sekarang ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terutama pada abad 21 ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, menurut H.A.R. Tilar ada empat karateristik profil guru pada abad 21 ini. Masing-masing adalah (1) kepribadian yang matang dan berkembang, (2) penguasaan iptek yang kuat, (3) keterampilan membangkitkan minat peserta didik, dan (4) pengembangan profesi yang berkesinambungan. Tanpa ruh yang menyemangati profesinya.[44]

Makaminan Makagiansar menyebutkan bahwa untuk menghadapi era globalisasi, salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah ketidakpastian. Maka manusia harus memiliki empat kemampuan, yaitu:

1. Kemampuan antisipasi,

2. Kemampuan mengerti dan mengatasi masalah,

3. Kemampuan mengakomodasi, dan

4. Kemampuan melakukan reorientasi[45]

Masyarakat milenium ketiga nanti mempunyai karakteristik masyarakat teknologi, masyarakat terbuka, dan masyarakat madani yang secara keseluruhan akan berpengaruh pada visi, misi, dan tujuan pendidikan. Pertumbuhan teknologi akan mengubah bentuk dan cara hidup manusia yang sama sekali akan berlainan dengan kehidupan manusia dewasa ini. Teknologi dapat memajukan kehidupan manusia, tetapi juga dia akan menghancurkan kebudayaan umat manusia sendiri. Kemajuan teknologi pula yang akan membuka dunia seakan tanpa batas, baik geografis, sosial maupun budaya. Saling keterpengaruhan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain akan menjadi ciri utama masyarakat terbuka. Secara optimistik, masyarakat yang terbuka tersebut akan bermuara pada lahirnya masyarakat madani, masyarakat yang berkembang baik kemampuan intelektualnya, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya serta tanggung jawabnya.[46]

Selanjutnya, Oemar Hamalik mengemukakan empat prasyarat agar seorang guru dapat dinilai kompeten secara profesional, apabila;

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik sebaik-baiknya.

2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.

3. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah

4. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam Proses Belajar Mengajar.[47]

Masih terkait dengan harapan-harapan yang digayutkan di pundak setiap guru, lebih lanjut Hamalik mengemukakan bahwa guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus, maka harus memenuhi kriteria profesional sebagai berikut:

1. Fisik

- Sehat jasmani dan rohani

- Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemohan/rasa kasihan dari anak didik

2. Mental/kepribadian

- Berbudi pekerti yang luhur

- Bersifat terbuka, pakar dan inovatif

- Menunjukkan rasa cinta pada profesinya

- Ketaatannya akan disiplin

3. Keilmiahan/pengetahuan

- memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi

- senang membaca buku-buku ilmiah

- memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar

4. Keterampilan

- mampu berperan sebagai organisator PBM

- mampu menyajikan pelajaran dengan metode yang baik.

Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan perlu senantiasa dikembangkan menuju mutu unjuk kerja profesional yang penuh.

  1. Skenario Pembelajaran ke Depan

Dari hasil wawancara dengan para guru dapat dipahami bagaimana mereka harus melakukan proses pembelajaran di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

1. Karena selama ini para guru telah terbiasa melakukan apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat, mereka cenderung pasif mengikuti ketentuan yang telah ada.  Dengan desentralisasi pendidikan, para guru menginginkan pendidikan yang lebih profesional, artinya mereka mempunyai kemerdekaan untuk menentukan proses pembelajaran di kelas, tidak diintimidasi atau ditakut-takuti, seperti dalam supervisi, mereka senantiasa takut dan disalahkan.   Akibat dari hal ini maka para guru menjadi apatis dan akhirnya kemampuannya tidak bekembang secara profesional.

2. Para guru menginginkan agar penentuan kurikulum bersifat lebih fleksibel, lebih-lebih lagi dalam kaitannya dengan pengelolaan kurikulum muatan lokal.

3. Para guru merasakan lebih berhasil mengajar manakala mereka berperan sebagai fasilitator dan dapat sepenuhnya membimbing peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.

4. Para guru menyadari bahwa proses pembelajaran lebih berhasil mengembangkan potensi peserta didik manakala pembelajaran dilaksanakan secara demokratis, peserta didik tidak dalam suasana tegang dan takut.

5. Khusus untuk guru Taman Kanak Kanak, karena tuntutan membaca dan menulis sudah semakin tinggi, mereka menginginkan agar memperoleh kebebasan dalam mengajarkan membaca dan menulis itu untuk anak kelas TK B.  Oleh karena itu, mereka juga mengharapkan agar Pemda dapat lebih memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru TK.

Atas penomena di atas, dan dengan merujuk pada sumber-sumber yang berkembang selama ini, maka menurut penulis proses pembelajaran untuk masa-masa yang akan datang untuk peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia adalah seperti pada paragraph-paragraph berikut.


1. Pembelajaran dengan Cara dan Iklim yang Demokratis

Desentralisasi pendidikan juga mengandung arti demokratisasi pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab dan milik bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah yang berhubungan langsung dengan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.  Dalam rangka memperkuat establishnya nilai-nilai demokrasi di kalangan warga negara dan peserta didik, maka di samping penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara dan iklim yang demokratis, proses pembelajaran di kelas pun harus mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi peserta didik.

Pendidikan yang demokratis diharapkan mampu memberikan proses yang lebih menyenangkan dan membesarkan hati (mbombong) peserta didik, bukan menekan atau merendahkan kemampuan peserta didik.  Penelitian DePorter dan Hernacki (2000) menunjukkan bahwa dalam setiap harinya rata-rata peserta didik memperoleh komentar negatif sebanyak 86%, dan hanya 14% komentar positif.  pendidikan yang lebih demokratis diharapkan dapat merubah suasana tersebut dengan lebih banyak memberi komentar positif kepada peserta didik dibandingkan dengan komentar negatif.

Iklim demokratis juga diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan (fun).  Dryden dan Vos (2002) dengan mengutip Kline (1988) menyebutkan bahwa bagi kebanyakan peserta didik, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan.  Pendapat di atas sangat tepat karena ternyata ide itu telah memberikan inspirasi  bagi berbagai kalangan untuk menciptakan media pembelajaran, permainan, game, atau software komputer yang sudah menjamur digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah atau di lingkungan rumah tangga.

Kondisi pembelajaran di Indonesia, kalau tidak boleh dibilang dikelola dengan cara yang otoriter, yang jelas masih memerlukan bantuan agar pembelajaran menjadi lebih demokratis.  Sesuai dengan idealisme di atas, penelitian Muhammad, Hadiyanto dan Nurli (1998) menunjukkan bahwa iklim kelas yang lebih demokratis mampu membuat prestasi belajar peserta didik menjadi lebih baik.

2. Pembelajaran yang Kooperatif

Erat kaitannya dengan pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang kooperatif atau ‘cooperative learning’, yaitu merupakan salah satu strategi guru dalam membelajarkan peserta didik dengan melibatkan peserta didik dalam kelompok kecil untuk melakukan aktivitas belajar guna meningkatkan interaksi yang positif.  Menurut Martin (tanpa tahun), cooperative learning dapat meningkatkan prestasi yang dicapai peserta didik, meningkatkan ingatan (retention), penggunaan level alasan yang lebih baik, kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi antar peserta didik.  Di samping itu, Lyman, Lawrence; Foyle, Harvey C. (1988) menambahkan bahwa cooperative learning dapat meningkatkan motivasi belajar dan membuat peserta didik lebih mendalami materi pelajaran yang dipelajarinya.

Kedua hal di atas, pembelajaran yang demokratis dan cooperative learning, sangat tepat dikaitkan dengan kondisi pendidikan nasional yang harus mampu memberikan sumbangan terhadap pembentukan manusia Indonesia yang lebih demokratis setelah terjerat dalam kondisi otoriter birokratis beberapa dekade yang lalu.  Kedua hal itu, menurut hemat penulis dapat mewujudkan praktek pendidikan di Indonesia seperti yang diidamkan Zamroni (2000), yaitu pendidikan yang manusiawi, demokratis dan egaliter.

3. Adaptasi Paradigma ‘Triplization’

Untuk menggapai proses pembelajaran yang lebih cocok sesuai dengan tuntutan masa yang akan datang, di samping memperhatikan dua hal yang telah disebutkan di atas, tepat pula untuk mengadaptasi pendapat Cheng (2001) tentang paradigma baru dalam belajar dan mengajar, yaitu paradigma ‘triplization’ dengan beberapa catatan.

Triplization pada intinya menyebutkan bahwa dalam proses belajar dan mengajar diperlukan tiga wawasan utama, yaitu individualisasi (individualization), lokalisasi (localization) dan globalisasi (globalization).  Individualisasi pada intinya merupakan transfer, adaptasi dan pengembangan nilai-nilai ekternal, pengetahuan teknologi dan norma-norma tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu.  Ide ini lebih banyak berkait dengan motivasi dan kebutuhan manusia.  Lokalisasi merujuk pada transfer, adaptasi dan pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, teknologi dan norma-norma tingkah laku dari konteks lokal, seperti masyarakat sekitar.  Contoh dari hal ini adalah adaptasi teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya ekternal kepada masyarakat lokal.  Sedangkan globalisasi merupakan transfer, adaptasi dan pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, teknologi dan norma-norma tingkah laku lintas negara dan masyarakat dalam skala internasional.

Dengan mempelajari ide Cheng (2001) di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan pembentukan nilai-nilai kebangsaan yang sedang terancam ‘disintegrasi’, melalui pendidikan untuk masa-masa yang akan datang, maka ‘individualisasi’ yang dimaksud oleh Cheng lebih tepat digantikan dengan semangat kebersamaan (cooperation) seperti yang telah disebutkan pada sub bagian di atas.  Dengan demikian, adaptasi paradigma triplization itu menjadi seperti yang tertuang pada tabel berikut.

Meskipun masih sangat sulit bagi para guru di Indonesia untuk menerapkan adaptasi paradigma ‘triplization’ seperti tersebut di atas, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan wawasan global atau internasional, karena bangsa Indonesia harus realistis terbentur pada keterbatasan sumber yang dimiliki oleh sebagian besar sekolah di Indonesia, kebebasan guru untuk mengambil langkah-langkah proaktif sedekat mungkin menuju ke paradigma itu setapak demi setapak perlu diwujudkan.  Sekolah-sekolah yang telah mempunyai sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan petugas lainnya serta fasilitas yang sudah memadai harus diberikan kebebasan untuk dapat mengimplementasikan ide-ide di atas dengan lebih awal.


Tabel 3 : Paradigma ‘Triplization’ dalam Belajar dan Mengajar

Triplization Paradigm of Learning

Triplization Paradigm of Teaching

Belajar Kooperatif *):

o Berpusat pada peserta didik

o Program yang memupuk kebersamaan*)

o Belajar mandiri

o Proses Aktualisasi diri

o Belajar bagaimana belajar

o Menghargai diri sendiri

Mengajar Kooperatif *):

o Sebagai fasilitator

o Mempunyai intelegensi ganda

o Gaya mengajar kooperatif*)

o Meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik

o Menfasilitasi proses

o Tukar menukar suatu yang menyenangkan

o Sebagai belajar sepanjang hayat

Belajar secara Lokal dan Global

o Sumber belajar ganda

o Belajar dengan jaringan

o Belajar sepanjang hidup dan di mana saja

o Kesempatan yang tidak terbatas

o Belajar dalam skope dunia

o Berpandangan lokal dan internasional

Mengajar secara Lokal dan Global:

o Mengajar dengan berbagai sumber

o Mengajar dengan menggunakan jaringan

o Mengajar dalam skope dunia

o Kesempatan yang tidak terbatas

o Berpandangan lokal dan internasional

o Mempunyai jaringan mengajar dalam tataran internasional

*)  Penulis menukar konsep belajar dan mengajar individualistik (individualized learning) dengan ‘cooperative learning’ dan ‘cooperative teaching’.

  1. Otonomi Guru dalam Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi

Salah satu bentuk inovasi pendidikan yang saat ini sedang diuji-cobakan adalah ‘Kurikulum Berbasis Kompetensi’ (curriculum-based competency).  Meskipun ujicoba itu belum diketahui hasilnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi ini direncanakan akan diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia tahun 2004 sebagai pengganti Kurikulum 1994.

Kurikulum berbasis kompetensi pada dasarnya merupakan perangkat rencana pembelajaran, pengaturan kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik, penilaian, kegiatan pembelajaran dan pengembangan sumber daya sekolah.  Kurikulum ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik, serta pada pada keberagaman sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  Kurikulum ini diharapkan dapat benar-benar membuat peserta didik mempunyai kompetensi pada mata pelajaran yang diajarkan, yaitu tidak hanya sampai pada ranah kognitif tingkat rendah, tetapi harus sampai pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor tingkat tinggi.

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002) menyebutkan bahwa peran dan tanggung jawab guru dalam implementasi Kurikulum berbasis Kompetensi ini adalah: 1) mempelajari dan memahami kurikulum, 2) menyusun silabus yang sesuai dengan kebutuhan, 3) melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan, 4) mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 5) menghadiri pertemuan-pertemuan di sekolah, KKG/MGMP, tingkat kecamatan, kabupaten atau kota dan propinsi, 6) menyelesaikan tugas-tugas administrasi pembelajaran.

Dalam melaksanakan penilaian, guru harus: 1) memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan belajar mengajar, 2) mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat dalam mengevaluasi dan bercermin diri, 3) melakukan berbagai strategi penilaian untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik, 4) mengakomodasi kebutuhan khusus peserta didik, 5) mengembangkan sistem pencatatan dengan variasi cara dalam pengamatan belajar peserta didik, 6) menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian peserta didik.

Untuk menjaring hasil kerja yang dilakukan peserta didik, maka dalam melaksanakan penilaian guru dapat melakukan berbagai bentuk tes, seperti tes tertulis, tes penampilan (performance), penugasan atau proyek dan kumpulan hasil kerja dan tugas peserta didik dengan disertai komentar guru (portofolio).

Dengan memperhatikan rencana pemberlakuan dan muatan Kurikulum Berbasis Kompetensi seperti tersebut di atas, di satu sisi guru memang mempunyai kebebasan dalam melakukan pembelajaran, mulai dari menyusun silabus, melaksanakan pembelajaran di kelas sampai dengan melakukan evaluasi.  Namun di sisi lain, kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab dan volume tugas yang lebih berat.  Oleh karena itu, pemberlakuan kurikulum baru itu harus diikuti oleh pembaharuan yang lain, seperti desiminasi kepada guru, pengurangan jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar.

H. Kerangka Teori

UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional sebagai suatu sistem nasional, hal ini diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Sedangkan yang berkaitan dengan pemberdayaan daerah yang populer disebut desentralisasi diatur oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang didukung UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian dipertegas lagi oleh PP No. 25 tahun 2000 yang mengatur kewenangan daerah. Semua UU dan peraturan ini dijadikan landasan yuridis dalam mengambil kebijakan dan sekaligus merupakan dukungan politik untuk memberdayakan satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah.

Fokus manajemen sekolah adalah memfungsikan dan mengoptimalkan  kemampuan menuyusun rencana sekolah dan rencana anggaran, mengelola sekolah berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran, dan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Kemudian implikasi dari penerapan MBS adalah perlu disediakan penghargaan (reward), dan hukuman (punishment) terhadap sekolah yang berhasil dan gagal melaksanakan tugasnya.

Otonomi dilihat dari aspek edukatif memberikan arti bahwa satuan pendidikan diberi ruang yang memadai untuk melakukan inovasi yang konsisten terhadap mutu. Kreativitas dan inovasi dapat tumbuh ditingkat satuan pendidikan bila mereka mendapat perlakuan yang adil dalam hal finansial dan alokasi maupun penggunaan anggaran tepat pada sasaran mutu itu sendiri. Dalam hal ini tujuan dari rencana sekolah adalah membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekolah sekarang dan masa mendatang, mendorong, dan mendukung partisipasi masyarakat, mendorong adanya keputusan-keputusan tingkat sekolah, dan mendorong terciptanya ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Upaya mendorong ini sebagai bagian dari demokrasi pendidikan yang sudah menjadi tekad seluruh lapisan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, sekolah terkadang dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan, demikian pula sebaliknya ada dukungan dan peluang. Di sinilah kejelihan kepala sekolah dibutuhkan untuk menganalisa hal tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk melaksanakan variabel-variabel tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Secara singkat kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

1. Kurikulum berbasis kompetensi

2. Kegiatan belajar mengajar yang penuh arti

3. Optimalisasi SDM dan sumber daya sekolah

Aspek finansial dilihat dari keadilan dan tepat sasaran

Aspek edukatif berkaitan dengan mutu otonomi kepala sekolah (efisiensi dan efektifitas)

Peningkatan mutu manajemen dan mutu lulusan desentralisasi dan otonomi pendidikan

Desentralisasi

dan otonomi

pendidikan

1. Dukungan stakeholder yang kuat

2. Political will dari pemerintah dan pemerintah      daerah, yaitu eksekutif dan legislatif.

3. Dukungan masyarakat dan pengusaha setempat

UUD 1945,  UUSP, UU No.22/1999,UU No.25/1999,PP No.25/2000 dan Perda

Kebijakan dan dukungan politik

Otonomi kepala sekolah (efisiensi dan efektifitas)

Visi dan misi MBS yang konsisten dengan tujuan dan target

Persaingan mutu yang menguntungkan

Dukungan

Hambatan

MBS

Bagan 3 : Kerangka Pikir


 

[1] Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekusif (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 2.

[2] Ibid.,

[3] Ibid.,h. 3

[4] Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi ( Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 3

[5] The Liang Gie,  Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi (Yogyakarta: Karya Kencana, 1978), h. 9

[6] Ada tiga ciri pokok administrasi, seperti berikut:1) adminstrasi merupakan sebuah proses, dalam arti, terdiri atas serangkaian kegiatan. Proses tersebut dimulai sejak adanya dua orang atau lebih bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang tertentu. Apabila yang disepakati mengenai kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan pendidikan maka yang terwujud adalah berupa administrasi pendidikan. 2) dalam setiap adminstrasi, baik administrasi sekolah, administrasi perkantoran, administrasi bisnis, maupun administrasi bidang lainnya terdapat dua orang atau lebih yang bekerjasama. 3) setiap kerjasama dalam administrasi, terlepas dari bentuk proses maupun bidang kerjasamanya, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan efisiensi. Tujuan tersebut ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bekerjasama. Lihat, Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Dasar dari Desentralisasi Menuju sentralisasi (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 38.

[7] Azhar Arsyad, Op. Cit, h. 8. Lihat juga. Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 30-35.

[8] Ibid., h. 19-20.

[9] Chester W. Harris, Dictionary of Educational Research (Edisi. III; New York: The Macmillan Company, 1960), h. 19.

[10] Baharuddin, op. Cit., h. 39

[11] Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 34.

[12] Syaiful, op. Cit., h. 129.

[13] Pokok-pokok yang harus ada pada paradigma baru pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tilar adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis. Kedua, untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. Ketiga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global. Keempat, pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis. Kelima, didalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka bekerjasama. Keenam, pendidikan harus mampu mengembangkan kebinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebinekaan masyarakat. Ketujuh, pendidikan harus mampu mengIdonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi insan Indonesia. Lihat. H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 62-74. Dan Sam M. Chan, Kebijakan Pendidikan Era otonomi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 115.

[14] Mulyasa, op. Cit.,h. 24

[15] A. Malik Fadjar, Kata Pengantar dalam Ibistam Abu-Duhou, School Based Management (Cet. I; Jakarta: Logos, 2002), h. xv-xvi.

[16] Syaiful Sagala, op.cit., h. 130.

[17] Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disintensif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebahagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah. Lihat, Mulyasa, op. Cit., h. 25.

[18] Syaiful Sagala, op. Cit., h. 133-134.

[19] Mulyasa, op. Cit., h. 39.

[20] Jiyono, et.al. Manajemen Berbasis Sekolah: reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah (Jakarta: Adicita, 2001), h. 161.

[21] Syaiful, op. Cit., h. 135.

[22] Sondang P. siagian, Manajemen strategik (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 49.

[23] Mulyasa, op. Cit., h. 117

[24] Sagir dalam Mulyasa, Ibid.,

[25] Ibid., h. 126

[26] A. Sanusi. dkk, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan, Laporan Penelitian (Bandung: IKIP Bandung, 1991), h. 15.

[27] Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik (Cet. Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 134.

[28] Ibid., h. 135.

[29] Sanusi, op. Cit., h. 19.

[30] Wahjusumidjo, Kepemimpinan Kepala sekolah (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

[31] Suyanto, op. Cit., h. 77.

[32] Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif (Cet. I; yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 10.

[33] Eep Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 83.

[34] Ibid., h. 207.

[35] Sastroputro, Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional (Cet. I; Bandung: Alumni, 1997), h. 2

[36] Indraha, Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 96.

[37] Tugas dan fungsi utama komite sekolah dapat memberikan masukan, pertimbangan (advisory agency), dan rekomendasi pada satuan pendidikan seperti yang disebutkan. Konsekwensi dari tindakan advisory ini, maka badan tersebut secara sungguh-sungguh ikut mencari solusi dan mengatasi berbagai problemantika untuk memenuhi target yang ditentukan. Sagala, op. Cit., h. 171.

[38] Soewartoyo, Persepsi Masyarakat terhadap Desentralisasi Pendidikan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 66.

[39] D. Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999), h. 2.

[40] Menurut Sudarwan Danim ada tiga pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Lebih lanjut Danim mengemukakan bahwa kata profesional merujuk kepada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa dan dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya itu. Kedua, kinerja atau performance dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Lihat Sudarwan Danim, op. Cit., h. 22-23.

[41] Hadiyanto, op. Cit., h. 4

[42] Suyanto, Wajah dan dinamika Pendidikan Anak Bangsa (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2004), h. 143.

[43] D. Supriadi, op. Cit., h. 14.

[44] H.A.R. Tilar, Beberapa Agenda Reformasi Agenda Reformasi Pendidikan Nasional (Cet.I; Magelang: Tera Indonesia, 1999), h. 78

[45] Makaminan Makagiansar, “Dimensi dan Tantangan Pendidikan Dalam Era Globalisasi”, dalam Mimbar Pendidikan, (Nomor 4 Tahun IX, 1990; Bandung: Universitas Press IKIP Bandung, 1990), h. 38.

[46] Lihat, Suyanto, op. Cit., h. h. 145.

[47] Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 36.

About these ads

1 Comment

  1. Bail Bonds says:

    Bookmarked your post to stumbleupon!…

    Great post. I subscribed to your rss….

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,236 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

Community

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7,236 other followers

%d bloggers like this: