Home » Agama » Kontribusi Nilai Islam dalam Struktur Organisasi dan Nilai Pengawasan Amara’diang Balanipa Mandar pada Abad XVII-XVIII M

Kontribusi Nilai Islam dalam Struktur Organisasi dan Nilai Pengawasan Amara’diang Balanipa Mandar pada Abad XVII-XVIII M

Kawasan Asia Tenggara sejak awal abad pertama Masehi telah berfungsi sebagai jalur lalu lintas perdagangan bagi para pedagang Asia Timur dan Asia Selatan. Dari kawasan Asia Selatan ini, hubungan pelayaran antara benua terus berlanjut ke Barat sebelum akhirnya mencapai benua Eropa. Melalui jalur perdagangan itu, kawasan Asia Tenggara pada abad-abad berikutnya ketika perdagangan memasuki era globalisasi abad V M, menjadi lebih ramai dengan hadirnya berbagai pedagang dan pelaut yang biasa berlayar melalui wilayah tersebut. Dampak komunikasi Internasional itu adalah masuknya pengaruh tradisi besar di kawasan Asia tenggara mulai dari pengaruh Hindu/Buddha pada abad ke  I – V M, kemudian pengaruh Islam pada abad VII – XIII M, dan sejak abad ke XVII M, pengaruh Eropa sejalan dengan Kolonialisme di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya (Ambary, 1998). Menurut Hitti (1988) dalam History of The Arabs bahwa pada periode 650 – 1000 M, Islam telah tersebar melalui Afrika Utara sampai ke Benua Eropa di bagian Barat (Spanyol) dan melalui Persia ke India kemudian ke timur (Cina).


Kontak-kontak pertama antara para penyiar Islam dengan berjenis masyarakat dan kebudayaannya menunjukkan proses akulturasi dan perubahan pola pikir yang sangat jelas. Proses itu sudah tentu mencakup usaha-usaha para ulama atau muballigh dalam menghadapi pengaruh kultural dari masyarakat yang dijadikan sasaran penyiaran Islam, atau usaha-usaha untuk mencari bentuk penyesuaian terhadap ideologi baru (Kartodirjo,1992). Proses pembentukan komunitas Islam makin jelas semenjak munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada akhir abad XIII M, hingga pusat-pusat kekuasaan Islam itu terbentuk dan berkembang mulai abad XVI M. Sejak itulah berbagai kekuatan dan kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Nusantara.

Konsep Negara Republik Indonesia belumlah lama, Secara formal negara Republik Indonesia barulah berjalan setengah abad, namun beberapa abad sebelumnya konsep negara dalam bentuk kerajaan sesungguhnya sudah dikenal dan dipraktekkan di berbagai wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Tiap-tiap daerah di Indonesia telah mempunyai sejarah sendiri. Adalah menarik dan penting untuk meneliti dan menggambarkan perkembangan masing-masing sejarah daerah itu, atau mengungkapkan identitas budaya lokal dan dinamikanya di abad XXI M. ini.

Diketahui, tersiarnya agama Islam di Archipelago (Nusantara) terutama Sumatera dan Jawa diperkirakan terjadi pada abad XIII dan XV M, sementara ke Sulawesi Selatan baru sekitar abad XVII M.  Keterlambatan ini disebabkan kerajaan Gowa baru dikenal sebagai kerajaan dagang pada akhir abad XVII M. (Sewang, 1997). Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran para pedagang Muslim di Nusantara telah membawa perubahan-perubahan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta memperkuat jaringan sampai ke timur dan menghidupkan kepulauan dengan produksi rempah-rempah yang dibutuhkan di pasar dunia (Fadillah, 1998).

Kehadiran para pedagang muslim ke Sulawesi Selatan tersebut menimbulkan interaksi atau hubungan antara para pedagang muslim dengan penduduk setempat yang tertarik atau memungkinkan telah memeluk agama Islam sebelum kerajaan Gowa Tallo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Terjadinya interaksi demikian juga dialami para pedagang Makassar di perantauan. Sumber Portugis dan Makassar, menjelaskan bahwa orang Melayu sudah menetap di Makassar dan tempat lainnya di pantai Barat Daya Sulawesi Selatan (Noorduyn, 1972).

Bukti lebih nyata tentang pengaruh perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa hal itu terjadi ketika raja Gowa menganut agama Islam. Kejadian itu dapat dianggap sebagai  titik penting dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Tokoh yang pertama memeluk agama Islam ialah raja Tallo yang menjadi Mangkubumi (Pabbicarabutta) di kerajaan Gowa yang bernama I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka. Ia menganut Islam pada hari Jum’at Jumadil Awal 1014 H, atau 27 September 1605 M, sehingga ia kemudian diberikan gelar Sultan Awalul Islam (Daeng Patunru, 1969), seperti dengan dilakukannya sembahyang Jum’at bersama di Tallo pada tanggal 19 Rajab 1018 H, atau 9 November 1607 M. (Noorduyn, 1972).

Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan berjalan tidaklah bersamaan, kemungkinan kerajaan-kerajaan di daerah ini ada yang menolak dan menerima Islam pada awalnya. Seperti tiga kerajaan Bugis yang tergabung dalam aliansi Telumpoccoe, yaitu Bone, Soppeng dan Wajo.  Ketiga kerajaan tersebut pada mulanya menolak seruan penguasa kerajaan Gowa-Tallo, sehingga terjadi perang antara kerajaan Makassar yang terdiri dari Gowa-Tallo dan aliansi kerajaan Bugis (Bone, Soppeng dan Wajo) (Rasdiyanah, 1995).  Namun pada akhirnya, kerajaan yang menentang tersebut menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan dan rakyatnya.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu daerah tempat tumbuh dan berkembangnya negara-negara yang berbentuk kerajaan kerajaan diperkirakan sejak abad XIV M., yang salah satunya terletak di tanah Mandar.  Apabila kerajaan Bugis dan Makassar telah banyak diteliti oleh para sejarawan dan arkeolog, sebaliknya kerajaan-kerajaan di tanah Mandar sampai saat ini kurang menarik perhatian para peneliti, karena terbatasnya sumber-sumber tertulis terutama lontara-lontara, sumber-sumber asing dan terbatasnya tinggalan-tinggalan arkeologi Amara’diang Balanipa, padahal terbentuknya kerajaan-kerajaan di daerah pantai wilayah Mandar itu tidak kurang menariknya untuk diteliti, bahkan kemungkinan sama kompleksnya dengan kerajaan-kerajaan bagian sebelah selatan yaitu sebuah negara atau proses ke arah bentuk konfederasi. Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di tanah Mandar itu, tidak terlepas dari maju pesatnya perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan beberapa wilayah di Nusantara.

Seiring dengan perkembangan Islam tersebut, di tanah Mandar, sejak permulaan abad XVI M, telah berdiri empat belas kerajaan lokal yang terbagi atas dua kelompok, yaitu konfederasi Pitu Babana Binanga Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di muara sungai dan tujuh kerajaan di hulu sungai).  Kelompok pertama terdiri atas; Balanipa, Sendana, Majene, Tappalang, Pamboang, Benuang dan Mamuju. Kelompok kedua terdiri atas kerajaan Tabulahan, Rantebulahan, Mambi, Bambang, Matangnga, Aralle dan Tabang.  Keempat belas kerajaan tersebut membentuk suatu konfederasi yang melahirkan ikatan Sipamandar (saling memperkuat), (Syah, 1994).

Perjalanan sejarah amara’diang-amara’diang (kata amara’diang pertama digunakan oleh Rahman (1988)) di tanah Mandar ini, sebelum terbentuknya persekutuan itu setiap saat terjadi perang antara Amara’diang Babana Binanga dengan Amara’diang Ulunna Salu. Krisisi politik antara dua kelompok itu, kemudian dapat didamaikan oleh Tomepayung (Raja Balanipa II) dengan menanamkan rasa persaudaraan mereka, yaitu rasa kesadaran persamaan budaya, sejarah dan darah (Syah, 1994).

Pembinaan amara’diang-amara’diang di tanah Mandar dapat dikatakan dipelopori oleh Mara’dia Balanipa ke-2  (Mara’dia Tomepayung).  Keberhasilan pembinaan itu, membuat Amara’diang Balanipa menjadi terkemuka dan pada akhirnya menjadi induk amara’diang. Amara’diang Balanipa tersebut dikepalai oleh seorang raja (Mara’dia) dengan didampingi oleh seorang Mara’dia Matoa serta sepuluh orang anggota hadatnya. Raja sebagai lambang amara’diang dan Mara’dia Matoa sebagai ketua dari anggota-anggota hadatnya yang terdiri dari:  Pa’bicara Kaiyang, Pa’bicara Kenje, Pappuangan Limboro, Pappuangan Biring Lembang, Pappuangan Lambe, Pappuangan Koyong, Pappuangan Luyo, Pappuangan Lakka, Pappuangan Rui dan Pappuangan Tenggelang (Rahman, 1988).

Amara’diang Balanipa merupakan salah satu pusat pemerintahan dan sekaligus perdagangan seperti halnya Makassar dan tempat-tempat lain di tanah Bugis.  Berdasarkan pada perjanjian Tammajarra I dan II dan ikrar bersama  di Luyo, amara’diang Balanipa dianggap sebagai induk amara’diang, di samping tempatnya yang sangat strategis, rakyat Balanipa juga jauh lebih maju atau lebih banyak dibandingkan dengan rakyat amara’diang-amara’diang tetangganya (Syah, 1994).

Sebelum amara’diang itu menerima Islam sebagai agama resmi amara’diang, dalam pemerintahannya diwarnai oleh situasi dan kondisi di mana raja dan rakyat menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme.  Pertentangan dan perselisihan, suasana damai dalam masyarakat juga diwarnai oleh penyakit rohaniah yang telah merasuk dalam jiwa mereka, baik dari kalangan atas maupun dari masyarakat bawah. Jika penyakit semacam itu merasut dalam jiwa golongan atas mereka akan menjadi angkuh, sombong dan takabbur dan jika merasuk dalam jiwa golongan masyarakat bawah, mereka akan sakit hati, iri, dengki, dendam dan dusta (Syah, 1998)

Setelah agama Islam tersiar di tanah Mandar dan diterima oleh Amara’diang Balanipa pada permulaan abad XVII M. (Rahman, 1988), pemerintah Amara’diang beserta rakyatnya menganut agama Islam sebagai agama resmi mereka dan sejak saat itu pemerintahan dijalankan berdasarkan idiologi Islam (al-Qur’an dan Hadits)  serta rakyat hidup dalam tatanan kehidupan yang Islami pula. Dalam urusan keagamaan diangkat seorang hadat oleh mara’dia yang bergelar Kadhi (kali), yaitu penghulu syara’ masyarakat yang disebut Mara’dia Syara’. Kadhi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan pengembangan agama dan pendidikan agama (Rahman, 1988). Karena pengembangan agama dan tuntutan zaman pada waktu itu, maka hadat sepuluh itu berkembang pula tugasnya, seperti: Khadi (kali) yang tugas pokoknya sebagai kepala urusan pengadilan, Pa’bicara Kenje sebagai kepala urusan Istana (Sekretaris kerajaan), Pappuangan Limboro sebagai kepala urusan dalam negeri, Pappuangan Biring Lembang sebagai kepala urusan luar negeri, Pappuangan Koyong, Pappuangan Lambe, Pappuangan Luyo, Pappuangan Lakka, Pappuangan Rui dan Pappuangan Tenggelang masing-masing sebagai kepala urusan wilayahnya atau tugas-tugas tertentu, misalnya mengurus Bandar perdagangan. (Syah, 1994).

Menurut beberapa sumber bahwa Islamisasi di Mandar terjadi dalam dua tahap. Pertama Islamisasi perorangan oleh Syeikh Abdul Mannan dari Demak yang mengislamkan Banggae (Bernadetta, dkk, 1998) dan kedua Islamisasi Politis setelah penguasa di tanah Mandar memproklamasikan Amara’diang itu menjadi Muslim pada tahun 1608 M. (Bernadetta AKW, dkk, 1998).  Hal yang sama dikemukakan oleh Perlas (1985), bahwa tahun 1608 Sawitto, Bacukiki, Suppa dan Mandar di Pantai Barat memeluk Islam.

Penerimaan agama Islam di Amara’diang Balanipa terjadi sekitar tahun 1610 M, yakni beberapa tahun setelah Raja Gowa-Tallo dan rakyatnya memeluk Islam (Saharuddin, 1985). Dalam Lontara Napo Mandar yang berbahasa Mandar, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebutkan, “Inilah surat tuan di Binuang, beliaulah yang mengislamkan kami (h. 123) (Dikutip oleh Syah, 1992). Selanjutnya diceritakan, “…Persetujuan Kanna Ipattang dengan Tuanta Tosalama bernama Abdurrahim Kamaluddin…” (h. 199) (Dikutip Syah, 1992). Dari sumber ini, nyatalah bahwa pada periode pemerintahan Kakanna Ipattang yang digelari Daetta secara resmi menganut Islam dan agama Islam menjadi agama resmi Amara’diang dan rakyatnya. Tentang tokoh penyebar Islam di Balanipa itu adalah Syeikh Abdurrahim Kamaluddin.

Tersiarnya agama di Sulawesi Selatan telah membawa perubahan besar dalam tatanan hidup masyarakat, agaknya demikian pula di Mandar. Penulis mencoba mengungkapkan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan ke dalam sistem politik pemerintahan Amara’diang Balanipa. Mengingat eksistensi struktur organisasi dan nilai pengawasan pemerintahan Amara’diang Balanipa Mandar pada abad XVII-XVIII M. memegang peranan yang begitu penting di tanah Mandar, baik bagi Amara’diang Balanipa  itu sendiri maupun masyarakat Mandar pada umumnya, sejak Amara’ding itu menerima Islam sebagai agama resmi amara’diang dan agama rakyatnya.

Amara’diang Balanipa dikenal sebagai salah satu tempat perdagangan yang penting di tanah Mandar.  Amara’diang ini juga telah mengadakan hubungan dengan kekeraengan (kerajaan) Gowa, (Fadillah, 2001:51) baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.  Sehingga tidak mengherankan bila kemajuan perdagangan telah dialami amara’diang itu.  Hal itu terbukti dengan banyaknya pedagang melakukan pelayaran untuk berdagang baik dari Mandar sendiri maupun dari luar. Orang-orang Balanipa sendiri melakukan perdagangan ke Gowa, Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Maluku.  Sebagai muatan yang disukai biasanya barang-barang seperti tembikar, tembaga, berbagai barang kelontong dan makanan. Muatan balik itu tentunya dijual di dalam negeri (Depdikbud, 1994/1995).

Pengertian tentang Kekuasaan

Mengawali konsep tentang kekuasaan dan pemerintahan ini Dahl (1950) mengatakan bahwa  kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya: hubungan yang berisi pengaruh otoritas, persuasif, dorongan, kekuasaan, tekanan dan kekuasaan fisik. Pandangan serupa dikemukakan Lasswell  (1950) bahwa kekuasaan adalah hubungan kemanusiaan yang diharapkan terwujud dan dalam kenyataan diberi sangsi berupa hukuman yang keras. Konsep yang berbeda ditemukan dalam karya Kousoulas, (1968) menegaskan bahwa: “Certain People have the capacity to make other human beings do what they would not or dearly have done of their own accord. This capacity is the essence of power”. Esensi kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadi orang lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak melakukannya dengan kehendaknya sendiri.

Soltou (1960) menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan memenangkan keinginan seseorang atas keinginan orang lain.  Ia juga melihat kekuasaan dengan pendekatan sosiologis dengan mengemukakan bahwa kekuasaan sebuah hubungan antara manusia yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia.  Menurut pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat yang masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk, mengembangkan atau menguatkan bahkan melemahkan masyarakat.   Hasrat-hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat bergerak sehingga kepentingan-kepentingan dapat terpenuhi melalui penggabungan dan  penyelarasan.

Kekuasaan adalah kemungkinan bagi seseorang dalam hubungan sosial berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun ada perlawanan (Weber, 1974). Dan kekuasaan dipergunakan jika seseorang atau kelompok sosial lainnya, tetapi tidak memiliki hal yang sama nilainya sebagai pengganti, sehingga barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut hanya dapat diperolehnya dengan tunduk atau patuh terhadap kekuasaan mereka yang menguasai barang atau jasa (Blau, 1964).

Kekuasaan adalah amanah (kepercayaan) karena itu untuk orang-orang yang beragama kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan mereka yang di bawah kekuasaannya (Noer, 1983: 46). Gagasan kekuasaan sebagai amanah mengandung makna kekuasaan itu merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena itu makna pertanggungjawaban melekat pula padanya.  Artinya bahwa setiap orang yang diberi kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut.

Konsep tentang kekuasaan tidak akan terlepas dari wilayah atau negara itu sendiri yang dipegang sebagai amanah. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan kerajaan atau negara.  Artinya bahwa, sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain (Sjadzali, 1993: 6).  Ia juga menulis bahwa dari segi politik negara itu memerlukan enam studi utama, yaitu :           “(1) Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara, (2) Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka, (3) Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta kekerabatan antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyatnya untuk berkarya dan berprestasi, (4) Keamanaan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat menikmati ketenangan bathin dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan, (5) Kesuburan tanah yang ber-kesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya, dan  (6) Harapan kelangsungan hidup, dalam kehidupan manusia tersebut terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain”.

Hubungan antara kekuasaan dan negara, perlu kehadiran seorang kepala pemerintahan atau seorang raja (mara’dia) untuk memimpin atau memelihara kerajaan (amara’diang) tersebut begitu pula di tanah Balanipa pada waktu itu. Ibnu Khaldum (dikutip oleh Sjadzali, 1993: 100), mengatakan bahwa kehadiran pemerintahan (raja) adalah sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim, itu merupakan suatu masyarakat kerajaan. Dengan kata lain, jabatan raja adalah suatu lembaga yang alami bagi kehidupan.

Al-Qur’an menerangkan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara, seperti prinsip-prinsip bermusyawarah, ketaatan kepada pemimpin dan keadilan. Prinsip-prinsip yang bersumber pada ajaran Islam tersebut sebagai berikut:

(1). Kedudukan manusia di Bumi

“Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.  Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Imran, ayat: 26) (Dikutp oleh Departemen Agama, 1989).

Selanjutnya “Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada kalian.  Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksa-Nya dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-An’am    ayat: 165).

(2). Musyawarah

Maka karena rahmat Allahlah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Al-Imra: ayat 159)  (Dikutip oleh Departemen Agama, 1989).

(3). Ketaatan Kepada Pemimpin

Maka orang-orang  beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah ddan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya“. (An-Nisa: ayat 59) (Dikutip oleh Departemen Agama, 1989).

(4). Keadilan

Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (An-Nahl: 90). Selanjutnya dijelaskan bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara mereka hendaknya kalian menetapkan dengan adil“. (An-Nisaa: ayat 58) (Dikutip oleh Departemen Agama, 1989).

2. Pengertian Pemerintahan

Menurut  Musanef (1993), bahwa pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya, dan tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada negara tersebut. Pengertian lain ditegaskan oleh Pamuji (1982), bahwa pemerintahan apabila dilihat dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan negara.  Sedangkan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, dengan demikian pemerintahan adalah suatu organisasi di dalamnya diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi.

Menurut Ibnu Taimiyah (dikutip oleh Munawir Sjadzali, 195: 83) bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Oleh karena itu, Islam yang mengandung sejumlah peraturan, hukum-hukum dan undang-undang yang tidak akan terlaksana jika tidak ada suatu lembaga yang melindungi dan mengawasi pelaksanaannya. Tentang pemerintahan ini, banyak intelektual Islam memberi pengislaman dengan arti kata imamah yang mengandung makna melindungi agama dan mengatur urusan duniawinya orang banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa Islam adalah salah satu agama yang mencakup di dalamnya urusan-urusan pemerintahan, ketatanegaraan, peribadatan dan pimpinan. Ia mewajibkan atas umatnya membentuk suatu pemerintahan, kewajiban mana jika dialpakan dan tidak dilaksanakan akan berdosalah mereka karena meninggalkan perintah Tuhannya; misalnya di dalam Islam diperintahan “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara (menjalankan pemerintahan) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (Al-Maidah: 49) (Dikutip oleh Departemen Agama, 1989).

B. Konsep Tentang Nilai Islam, Struktur dan Fungsi Pemerintahan

1.  Nilai Islam

Menurut Soekanto (1993: 55) bahwa nilai adalah suatu konsep abstrak dalam diri manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang baik akan dianutnya sedangkan yang buruk akan dihindarinya. Sistem nilai akan timbul atas dasar pengalaman-pengalaman manusia di dalam berinteraksi yang kemudian membentuk nilai-nilai positif dan negatif. Sistem nilai-nilai sangat penting bagi pergaulan hidup. Sebab, nilai merupakan abstraksi dari pengalaman pribadi seseorang, nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis dan nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup, yang terwujud dalam prilaku.

Al-Qur’an menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah. Allah itu tidak terbatas pemilik pengetahuannya, Yang Maha Bijaksana, Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang pertama dan yang terakhir. Allah itu tidak terbatas, tidak hanya dalam arti ruang dan waktu, tapi dalam arti bahwa Dia memiliki kemampuan yang tak terbatas pula.  Dia mewahyukan kepada manusia bukan diri-Nya, melainkan sebagian dari sifat-sifat-Nya. Dan dari sifat-sifat Allah itulah sistem nilai dalam Islam itu berasal.

Islam adalah agama yang telah ada sejak adanya manusia, din al-fitrah.  Islam menegaskan kebenaran abadi. Kata Islam berarti berserah diri kepada Tuhan, sebagai suatu jalan hidup. Islam mencakup seluruh aspek eksistensi dan tingkah laku manusia.

Sesungguhnya Islam, selalu mengungkapkan bahwa Islam adalah untuk alam semesta bagi kebaikan semua orang  (rahmatan lilalamin). Jadi bukan untuk kebaikan orang Islam itu sendiri, akan tetapi untuk semua orang. Misalnya menciptakan kemakmuran itu suatu nilai, nilai adalah hasil penelitian atau pertimbangan moral, disebut Islam atau tidak itu adalah suatu kebaikan, dan semua orang akan merasakan nilai kebaikan itu (Madjid, 1998).

Umat Islam memahami, bahwa dari al-Qur’an dan Sunnatullah, yaitu sebagai kerangka pedoman mutlak, sistem nilai Islam berasal. Dengan begitu umat Islam boleh mengatakan bahwa aspek-aspek dasar yang ada dalam peradaban manusia dengan semua makhluk lain di alam raya tentang tanda-tanda kemuliaan manusia, lewat tindakan yang berlebih-lebihan, keteraturan, keserasian, kesucian dan keindahan dapat tercipta. Ini semua merupakan unsur ketetapan dan nilai dalam budaya dan peradaban (Sardan, 1993:).  Ia juga menegaskan bahwa dengan suatu kerangka pengetahuan yang begitu jelas (al-Qur’an dan Sunnah). Jadi nilai Islam adalah nilai-nilai kebaikan, konsep-konsep, cita-cita, sifat-sifat yang menggerakkan prilaku individual dan prilaku konkrit manusia sesuai dengan aturan dan tuntunan agama berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadits.

2. Struktur Pemerintahan

Tentang struktur, Immanuel Kent (dikutip oleh Eksiklopedi, 1984) memberi definisi struktur sebagai keadaan dan hubungan bagian-bagian dari suatu organisasi yang membentuk diri menurut suatu tujuan keseluruhan yang sama. Sumber kekuasaan dalam masyarakat berkisar pada jumlah orang, organisasi sosial, dan sumber-sumber tertentu, terutama pada hubungan antara kelompok secara umum, maka suatu kelompok besar yang baik organisasinya serta sarana yang cukup, akan dapat menguasai kelompok lain yang kurang mematuhi syarat-syarat tersebut (Blersteldt, 1950).

Schermerhon (Dikutip oleh Soerjono Soekanto, 1993 dan diterjemahkan) mengungkapkan lima tipe sumber yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan, mengembangkan atau memperkuat struktur kekuasaan, yaitu: “(1) Military, police, or criminal power its control over violence (kekuasaan militer, polisi atau kriminal untuk mengendalikan kekerasan),  (2) Economic power with control over land, wealth, or corporate production (kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja, kekayaan maupun produksi), (3) Political power with control legitimate and ultimate decision making within a specified terrorist (kekuasaan politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang sah dan resmi), (4) Traditional or ideology power involving control over belief and value systems, religion, education, specialized knowledge, and propaganda (kekuasaan tradisional atau ideologi untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai agama, pendidikan, pengetahuan khusus, dan propaganda), dan  (5) Diversionary power control over hedonic interest, recreation and enjoyment (kekuasaan diversioner untuk mengendalikan kepentingan hedonis, rekreasi dan pemenuhan kebutuhan sekunder).

Perumusan tentang struktur kekuasaan yang lain terdapat istilah pihak atau pihak-pihak. Istilah itu menunjukkan pada pribadi atau kelompok sehingga menimbulkan kemungkinan logis, yaitu: “(1) Prilaku pribadi menguasai prilaku pribadi lainnya; (2) Prilaku pribadi menguasai prilaku kelompok, (3) Prilaku suatu kelompok menguasai prilaku pribadi, dan (4), Prilaku suatu kelompok menguasai pribadi kelompok lainnya pada pelbagai pusat kekuasaan atau struktur kekuasaan (Soekanto, 1993: 375). Sehingga menimbulkan kecenderungan-kecenderungan dinamis yang bersatu padu dengan pertumbuhan struktur kekuasaan, seperti:     “(a) Transformasi tipe kekuasaan terjadi dengan mudah pengendalian terhadap kekerasan dapat diubah menjadi kekuasaan atas tanah; pengendalian terhadap harta kekayaan dapat diubah menjadi diversionary power; pengendalian terhadap sistem kepercayaan atau operasi militer. Transformasi-transformasi tersebut memperkenalkan perubahan-perubahan penting pada cara-cara berinteraksi dalam masyarakat, (b) Kekuasaan bersifat komulatif; suatu tipe kekuasaan tertentu cenderung untuk meluas ke bidang-bidang lainnya. Timbulnya kekuasaan menimbulkan bentuk perubahan baru dalam masyarakat, (c) Perkembangan dari struktur kekuasaan mungkin menimbulkan struktur tandingan, (d) Kepentingan-kepentngan bersifat dualistik dan tidak stabil oleh karena mempunyai aspek publik dan privat, dan  (e) Fungsi pengambilan keputusan diperankan oleh suatu kelompok kecil yang mempunyai tanggung jawab terhadap massa”.

Al-Qur’an memerintahkan agar hukum-hukum syari’at yang terkandung di dalamnya ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai tertib individu dan sosial. Perintah tersebut berimplikasi pemberian wewenang kepada manusia untuk menata kehidupannya dengan menerapkan hukum Allah tersebut. Penerapan hukum-hukum syari’at itu telah terwujud dalam pemerintahan yang dijalankan oleh mara’dia di tanah Balainapa pada waktu itu, dan dari sini diperoleh pengertian bahwa hakikat kekuasaan yang dijalakan mara’dia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah. Kekuasaan tersebut bersumber dari Allah dan dilimpahkan melalui firman-Nya (al-Qur’an) kepada orang beriman. Penyelenggaraan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah itulah yang merupakan perwujudan dari kekuasaan (Salim, 1995: 292-293). Selanjutnya ia menjelaskan tentang nilai Islam dan struktur pemerintahan tidak terlepas dari aspek seperti:

- “Kedudukan manusia di muka bumi mengandung makna bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemerintah (penguasa) adalah amanah Allah dan juga ba’iat (pengangkatan). Karena itu, hal ini menghendaki agar pemerintah (mara’dia) melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa.

- Musyawarah mengandung makna menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan oleh mara’dia melalui musyawarah yang diperselisihkan antara para peserta musyawarah baru diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah.

- Taat kepada pemimpin mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah ditaati. Kewajiban taat itu tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah (mara’dia). Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebajikan pemerintah yang diambil harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebajikan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan kepada kemaksiatan.

- Keadilan mengandung makna bahwa pemerintahan  amara’diang Balanipa berkewajiban mengatur masyarakatnya dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang telah diatur secara rinci atau diidamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintah berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam pembuatan hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia di muka bumi.”

3. Fungsi Pemerintahan

Almond (1970: 17) mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi pemerintahan dalam dua kategori: fungsi-fungsi masukan (input functions) dan fungsi-fungsi luaran (output functions), yang pertama adalah fungsi-fungsi yang sangat penting dan menentukan cara kerja sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang politik.  Fungsi-fungsi masukan menurut  Theodorson  (1969), sosialisasi politik. Sosialisasi politik antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Dalam hal ini. Ia harus mempelajari  kebudayaan kelompoknya dan peranannya dalam kelompok.

Mas’oed, (1970) yaitu fungsi artikulasi kepentingan. Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dalam sistem politik. Dalam hal ini, rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik atau pemerintahan melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Almond, (1970) meliputi 3 (tiga) fungsi, yakni : (1) Rekrutmen politik, yang dimaksud adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi, (2) Agresi kepentingan. Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan, atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu,  dan (3)  Komunikasi Politik. Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi-fungsi keluaran meliputi fungsi pembuatan aturan (rule making), pelaksanaan aturan-aturan hukum (rule application), dan pengawasan atau pelaksanaan aturan-aturan hukum (rule adjection) (Almond, 1970).

Fungsi-fungsi pemerintahan di atas, telah ditemukan antara lain dalam karya Aristoteles, (Dikutip oleh Jowet dan Twinning, 1952) menyatakan: All constitutions have three elements concerning which the good lawgiver has to regard what is expedient for each constitution when they are well ordered the constitution is well ordered, and as they differ from one another, constitution differ. There is (1) one element which deliberates about public affairs; secondly (2) that concerned with the magistracies-the question being, what they should be, over what they should exercise authority, and what should be the mode of electing them; and thirdly (3) that witch has judicial power.”

Kutipan di atas dengan tegas menyatakan adanya tiga fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pembahasan, administrasi dan pengadilan (Noer, 1982: 34). Meskipun di dalam al-Qur’an tidak mengemukakan secara eksplisit tentang struktur, organisasi dan sistem kekuasaan politik dan pemerintahan.  Akan tetapi ditegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh.  Oleh karena itu, sistem politik sangat terikat dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dappat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik pemerintahan Islami harus ditelusuri dari peristiwa sejarah.

Peristiwa sejarah yang dimaksud adalah baiat sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh mara’dia. Sehingga terbentuklah sebuah sistem politik pemerintahan yang islami yang pertama di tanah Mandar dengan fungsi-fungsi dan struktur organisasi pemerintahan dan fungsi pengawasan yang sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara kota.

Al-Qur’an tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi pengawasan dan struktur organisasi pemerintahan, akan tetapi unsur-unsurnya dapat ditemukan. Seperti sosialisasi politik ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual mara’dia dan rakyatnya. Dengan pembangunan itu norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya berkenaan dengan kehidupan pemerintahan, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Dengan begitu, diharapkan warga masyarakatnya dapat melaksanakan peran masing-masing dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara.  Pada sisi lain dengan sosialisasi politik, keyakinan dan budaya pemerintahan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konsep rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin (kepala pemerintahan).  Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan iman dan pengabdian dan syarat-syarat obyektif yang relevan dengan kemampuan individu dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat pemerintahan (mara’dia) dan juga mengisyaratkan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat (Salim, 1993).

Tiga fungsi lainnya, yakni artikulasi, agresi kepentingan dan komunikasi politik. Ketiga fungsi tersebut dapat diketahui, misalnya adalah dalam musyawarah yang dilakukan oleh mara’dia dengan ada’ dan rakyatnya. Tiga fungsi lainnya, yang dikenal dengan fungsi-fungsi output dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintahan (mara’dia) dalam membuat aturan-aturan hukum yang adil, melaksanakan hukum-hukum agama dan hukum perundang-undangan, dan melaksanakan tugas pengadilan terhadap tindakan-tindakan yang menyerang dan melanggar hukum (Salim, 1993).

Konsekuensi adanya fungsi-fungsi di atas adalah adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh sistem pemerintahan. Struktur organisasi yang paling mendasar adalah unsur lembaga pemerintahan dan unsur rakyat. Konsep tentang struktur organisasi pemerintahan itulah tentunya terkandung dalam al-Qur’an dan dari praktek pemerintahan Nabi Muhammad saw. dan khulafaurrasyidin sesudahnya.

C. Konsep Tentang Islamisasi

Menurut Noorduyn (dikutip Sewang, 1997:103) bahwa proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu melalui 3 (tiga) tahap : (a) kedatangan Islam yaitu penduduk luar datang ke suatu tempat membawa Islam, (b) penerimaan Islam yaitu penduduk setempat sudah ada yang menerima Islam, dan (c) penyebarannya lebih lanjut yaitu, Islam sudah melembaga dan sudah disebarkan lebih lanjut ke daerah lain.

Pendapat yang senada dikemukan oleh H.J. De Graff (dikutip Sewang. 1997: 103) ia lebih menekankan pada pelaku islamisasi di Asia Tenggara yang dianalisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Ia mengemukakan  … that Islam was propagated in South-East Asia by three methods; that is by Muslim trades in the course of peaceful trade; by preachers and holy men who set our from India and Arabia specifically to convert unbelievers and increase the knowledge of the faithful, and lastly by force and the waging of war against heathen states’. (… bahwa Islam didakwakan di Asia Tenggara melalui tiga metode; yakni oleh para pedagang Muslim dalam proses perdagangan yang damai, oleh para dai dan orang suci (wali) yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan mengislamkan orang-orang kafir dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman, dan terakhir dengan kekerasan dan menaklukkan perang terhadap negara-negara penyembah berhala).

D. Kerangka Pemikiran

Pola penerapan kekuasaan pemerintahan amara’diang Balanipa nilai Islam terwujud dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Apa yang tampak pada waktu itu diyakini kekuasaan sebagai amanah. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah (Azhary, 1992: 79), kekuasaan tidak terlepas dari wilayah dan sumber kekuasaan berupa jumlah orang, lembaga-lembaga dan sumber-sumber tertentu.

Tersiarnya agama Islam, sejak dari tanah Arab sampai ke Nusantara telah membawa pengaruh atau perubahan bagi penduduk pribumi pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. Tersiarnya agama Islam tersebut banyak mempengaruhi  kedatuan, kekaraengan maupun amara’diang di Sulawesi Selatan terutama struktur organisasi dan nilai pengawasan pemerintahannya, khususnya di Amara’diang Balanipa Mandar.

Tersiarnya agama Islam itu, tentunya dibawa oleh para pedagang dan para ulama. Misalnya Amara’diang Balanipa di tanah Mandar. Tidak terlepas dari peranan ulama-ulama penyiar Islam. Menurut pendapat umum Islam disebarkan di tanah Balanipa oleh Syeikh Abdurrahim Kamaluddin yang dikenal dengan Tuan di Benuang. Setelah agama Islam diterima oleh Mara’dia Daetta, otomatis seluruh jajaran lembaga pemerintahan dan rakyatnya memeluk Islam. Struktur organisasi pemerintah Amara’diang Balanipa itu terdiri dari mara’dia, mara’dia matoa, mara’dia malolo, Appe Banua Kaiyang (Napo, Mosso, Samasundu dan Todang-todang),  mara’dia kadhi, sawannar, sappulo sokko ada‘ yang terdiri dari pa’bicara Kaiyang, Pa’bicara Kenje, Pappuangan Koyong, pappuangan Lambe, pappuangan Lakka, pappuangan Rui, pappuangan Luyo dan pappuangan Tenggelang. Dalam pemerintahannya dituntut untuk melakukan aktivitas sesuai dengan ajaran agama Islam.

Implementasi akan  ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an, seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yaitu; terwujudnya sebuah sistem pemerintahan, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakatnya. Cita-cita pemerintahan tersimpul dalam ungkapan Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri sejahtera dan sentosa.

Cita-cita ini merupakan pula ideologi Islam karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud bersama nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya lainnya. Sehingga dengan begitu diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai makhluk  abid yang diberi  kedudukan sebagai khalifah dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaan dalam kehidupan dunia akhirat.

Sesuai dengan janji Allah, cita-cita tersebut hanya dapat dicapai dengan iman dan amal. Ini bermakna bahwa manusia sebagai pemimpin dan pengolah alam harus  mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Muhammad saw. Manusia melakukan pembangunan spiritual dan materiil, memelihara, mengembangkan, menjaga ketertiban dan keamanan secara bersama-sama. Usaha itu pada hakikatnya adalah penerapan hukum-hukum Islam dan ajaran-ajaran agama yang murni. Dalam hal ini diwajibkan kepada setiap orang mukmin, pemegang kekuasaan (mara’dia), bahkan mara’dia merupakan pelaksana bagi tegaknya ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, 1985. Ilmu Sejarah dan Histografi Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia.

Abidin, Andi Zainal. 1979. Lontara Sebagai Sumber Sejarah Terpendam Makassar. Lembaga Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Alfian. T. Ibrahim, dkk. 1984. Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: LERES IAIN Sunan Kalijaga.

Almond, Gabrield A. & James Scolemen (ed). 1970. The Politic of Developing Areas. New Jersey: Princeton.

Ambary, Hasan, Ma’arif. 1998. Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Logos.

Amir, Andi Rasdiyanah (ed). 1985. Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia. Makassar: IAIN Alauddin.

Andri, Citra & Bernadeta, dkk. 1997. Penelitian Guwa Wolatu, Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Ujung Pandang: Depdikbud, Pusat Penelitian Arkeologi.

Angkersmit, F.R. 1984. Refleksi Tentang Sejarah; Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah, Terjemahan Dick Hartokes. Jakarta: PT Gramedia.

Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Studi Tentang Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang

Blau, Peter. 1964. Exchange and Power Social Life. New York: The Viking Press.

Blerstedt. Robert. 1950. An Analysis of Social Power. American Sociological Review.

Dahl, Robert A. 1974. Modern Political Analysis. New Delhi: Prentice all of India Private Limited.

Daud, Habib, dkk. 1988, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994/1995. Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Proyek Penelitian Kebudayaan dan Nilai-Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.

Ensiklopedi Indonesia. 1984. Jakarta: Elsiver Publishing Project (Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Fadillah. Moh. Ali. 1998. Makasar pada Abad XIV – XVI: Pemikiran Rekonstruksi dan Propeksi, Arkeologi. Yogyakarta: Pertemuan Ilmiah Arkeolog VIII.

Fadillah. Moh. Ali dan M. Irfan Mahmud. 2000. Kerajaan Siang Kuna Sumber Tutur, Teks dan Tak Arkeologi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Gootschalk. Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Hitti. Philip K. 1974. History of The Arabs. London: The Macmillan Press.

Jocobs, H. 1996. The First Locally Demonstrable Chris Trinity in Celebes 1554 Studie. Libanon.

Jowett & Twinning.1952. Aristoteles Politics and Poetics, New York: The Viking Press.

Kartodirjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Histriografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: PT  Gramedia.

Kartodirjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosiologi dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT  Gramedia.

Kerr, Maclon H. 1966. The Political and Legal Theories of Muhammad Abdullah and Rashid Ridh. Los Angles : University of California Press.

Koentjaraningrat. 1970. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Kousoulas, George D. 1968. On Government, A Comparative Introduction, Delmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Lasswell D. Harold. 1950. Psychology and Political Science. Liege: C. Thone.

Limbagau, 1988. Federasi Kerajaan-Kerajaan Lokal Pituulunna Salo Pitu Babanna Binango, Majene. Makassar.

Lopa, Baharuddin. 1982. Hukum Adat, Pelayaran dan Perniagaan. Bandung: Alumni.

Madjid. Nurcholish. 1998. Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Propaganda.

Mandra, A.M. 1991. Lontara Mandar. Jakarta:  Depdikbud-Direktorat Jenderal Kabudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Mappasonda, A.M. 1995. Kerajaan Balanipa Mandar. Ujung Pandang: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian dan Nilai Tradisional.

Masoed, Muchtar dan Mac Andrews (ed). 1982. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mattulada. 1984. Kebudayaan Bugis Makassar, Jakarta: Gramedia

Muin, Abd. Salim. 1995. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Musanef. 1993. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Muthalib, dkk. 1985/1986. Pappasang dan Kalingdagdag (Naskah Lontara). Ujung Pandang: Depdikbud.

Nasution, Harun. 1998 : Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung : Mizan.

Noer, Deliar. 1983. Pengantar Kepemikiran Politik. Jakarta: Rajawali.

Noorduyn, J. 1972. Islamisasi Makassar, diterjemahkan S. Gunawan. Jakarta: Bharata.

Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Dephankam.

Pamudji, S. 1982. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Patunru, Razak Abd. 1969. Sejarah Gowa. Makassar. Makassar: YKSST.

Perlas, Christian. 1985. Religion In South Sulawesi, Archipel, 29 Paris.

Perlas. Christian. 1996. The Bugis. Black Well Publisher Inc.

Rahman, Mas’ud Darmawan, 1987.  “Lokko dan Siri Orang Mandar (Papen) Polewali” Seminar. Budaya Mandar.

Rahman, Mas’ud Darmawan. 1988. “Puang dan daeng Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa”. Disertasi. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.

Rahman, Mas’ud Darmawan. 2000. “Islam dan Kebudayaan Lokal Suatu Analisis Awal Tentang Kebudayaan Mandar dan Toraja Dilihat dari Sudut Pandang Antropologi Agama. Makalah. Makassar: Univesitas Negeri Makassar.

Renggong, Arfan. 1991. “Lahirnya Perjanjian Luyo Suatu Studi Histori”. Skripsi. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Renier, G. J. 1987. Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Terjemahan Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saharuddin, 1985. Mengenal Pitu Babana Binanga (mandar) dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: CV. Malomo Karya.

Sardan, Zainuddin. 1993. Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim. Bandung: Mizan.

Schermerhon, Richard A. 1964. Society and Power. New York: Rardam House.

Sewang, Ahmad M. 1980. “Peranan Islam dalam Pengerakan Kris Muda di daerah Mandar”. Skripsi. Ujung Pandang : IAIN Ujung Pandang.

Sewang, Ahmad. M. 1997. “Islamisasi Kerajaan Gowa Pertengahan Abad XVI dan Abad XVII. Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Sjadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

Soltaou, H. Roger, 1960. An Introduction to Politics. Landon: Longmen. Green And Co. Ltd.

Syah, Azis M.T. 1984. Biografi I Callo Ammana Iwewang Topole di Balitung Pahlawan Daerah Mandar Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Yayasan   P dan K Taruna Remaja Pusat.

Syah, Azis M.T. 1991. Terjemahan: Lontara Pattodioloang di Mandar Jilid. I dan II. Ujung Pandang: Taruna Remaja.

Syah, Azis, M.T. 1998. Sejarah Mandar: Polmas, Mejene, Mamuju. Jilid I, II dan III. Ujung Pandang: Al-Azis.

Tenriadji, Andi. 1995. Lontara Mandar. Bahasa dan Budaya. No. 3. Tahun III Jakarta.

Theodorson, 1969. A. Modern Dictionary of  Sociology. London: Barnes.

Weber, Max. 1974. Theory of  Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.

Yasil, Serad. Dkk. 1985. Lontara Patappiang dan Pamboang Mandar. Depdikbud: Proyek Vixentarisasi dan Dokumen Kebudayaan Daerah.

Yusuf, Muh. 1989. “Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Balanipa Mandar 1945-1949. Skripsi. Fakultas Sastra Univesitas Hasanuddin

About these ads

2 Comments

  1. bluehost review

    Bluehost is a one-stop shop for all of your web hosting needs. Bluehost is
    the leader in customer support and customer satisfaction. Bluehost offers
    advanced website hosting services to a wide range of clients. With robust
    technology and reasonable pricing, bluehost review offers unbeatable value.

    Visit: http://www.onebluehost.com

  2. CIAcia says:

    CIA

    “Boris Korczak was a CIA Agent in the 1970’s. He was a double agent infiltrated the KGB for the United States. He was exposed by an American official, had to flee for his life yet the CIA turned it’s back on him refusing him any help. Their hope was that the KGB would kill him.”

    Boris Korczak Ex Double Agent

    http://www.boriskorczak.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Toko belanja online menyajikan model yang unik dan berkarakter, lebih mudah memilih, menemukan, dan memiliki model favorite Anda. http://www.usrotun-store.com

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan melalui email.

Join 7,235 other followers

DATAstudi Information

Recent Posts

Community

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7,235 other followers

%d bloggers like this: